Publik Perlu Pertanyakan Hasil Survei Capres 2024 yang Tak Sertakan Sumber Pendanaan

JAKARTA - Publik diminta kritis terrhadap hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pemilu 2024 . Sebab hasil survei dinilai tidak bisa dijadikan pegangan oleh masyarakat untuk mengambil keputusan dalam Pilpres 2024.

Sebab, hasil survei yang dirilis lembaga survei kerap berbeda di luar batas margin of error. Hal ini disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menanggapi dua hasil survei yang dirilis CSIS dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan perbedaan mencolok meski survei dilakukan dalam waktu yang berdekatan.

Hasil survei CSIS menyebutkan paslon Prabowo-Gibran meraih 43,7%; Anies-Muhaimin 26,1%; dan Ganjar-Mahfud 19,4%. Sedangkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Prabowo-Gibran 46,7%; Ganjar-Mahfud 24,5%, Anies-Muhaimin 21%.





"Saya melihat hasil survei di Indonesia tidak boleh menjadi acuan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil keputusan, buktinya ada berbeda," kata Emrus, Kamis (28/12/2023).

Publik diminta bersikap kritis terhadap hasil survei elektabilitas capres-cawapres. "Sepanjang tidak dibuka sumber pendanaannya, sepanjang itu pubik harus pertanyakan hasil survei. Jangan langsung terima hasil survei. Bongkar sumber pendanaan, bongkar metodologinya, termasuk kuesionernya," ujar Emrus.



Menurut Emrus, metodologi survei yang digunakan lembaga survei perlu didiskusikan lebih lanjut. Selain metodologi, pertanyaan survei pun berbunyi jika pemilu dilakukan hari ini. "Itu kan pada saat kalau andaikan pemilu hari ini. Artinya sangat dinamis," katanya.

Komunikolog itu juga menyebut adanya kontestasi pilkada yang justru dimenangkan oleh paslon dengan elektabilitas rendah dan tidak diunggulkan. Karena itu, Emrus menekankan pertarungan belum dimenangkan kendati sudah mengantongi hasil survei elektabilitas tinggi. Ia meyakini Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran.