Refleksi 2023, Capaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari Cemerlang
Kamis, 28 Desember 2023 - 15:36 WIB
Produksi kayu bulat tersebut menjadi bahan baku bagi Industri Pengolahan Hasil Hutan menjadi berbagai produk seperti: kayu pertukangan, kayu lapis, kayu serpih, panel kayu, hingga bubur kayu. Selain hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu seperti rotan, gaharu, getah, dan bambu, juga mengalami peningkatan. ”Produksinya sepanjang 2023 lalu mencapai 820,2 ribu ton, setara dengan 193% dari target yang sebesar 425 ribu ton,” ujarnya.
Yang menarik, pengelolaan hutan kini semakin inklusif dengan pemberian akses masyarakat yang semakin diperluas. Lebih lanjut Agus menjelaskan, pemberian akses legal berupa Kemitraan Kehutanan pada PBPH mencapai 20.643 hektare sepanjang tahun 2023.
Jauh di atas target seluas 15.000 hektare atau mencapai 137,6%. “Kemitraan Kehutanan itu telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU dan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK) antara masyarakat dengan PBPH,” tandasnya.
Agus juga mengatakan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui kemitraan kehutanan, telah sesuai dengan kebijakan untuk memacu implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK). Di mana PBPH tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan kayu tetapi juga pada hasil hutan non kayu, termasuk untuk ketahanan pangan, dengan pola agroforestri.
“Implementasi MUK diperlukan karena mampu meningkatkan nilai ekonomi riil kawasan hutan dan meningkatkan produktivitas kawasan hutan dengan mendorong proses diversifikasi produk hilir,” tandasnya.
Yang menarik, pengelolaan hutan kini semakin inklusif dengan pemberian akses masyarakat yang semakin diperluas. Lebih lanjut Agus menjelaskan, pemberian akses legal berupa Kemitraan Kehutanan pada PBPH mencapai 20.643 hektare sepanjang tahun 2023.
Jauh di atas target seluas 15.000 hektare atau mencapai 137,6%. “Kemitraan Kehutanan itu telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU dan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK) antara masyarakat dengan PBPH,” tandasnya.
Agus juga mengatakan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui kemitraan kehutanan, telah sesuai dengan kebijakan untuk memacu implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK). Di mana PBPH tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan kayu tetapi juga pada hasil hutan non kayu, termasuk untuk ketahanan pangan, dengan pola agroforestri.
“Implementasi MUK diperlukan karena mampu meningkatkan nilai ekonomi riil kawasan hutan dan meningkatkan produktivitas kawasan hutan dengan mendorong proses diversifikasi produk hilir,” tandasnya.
Lihat Juga :