Wapres Ma'ruf Amin Sebut Perwakafan di Indonesia Mengalami Kemajuan dan Pengelolaannya Lebih Produktif
Selasa, 05 Desember 2023 - 00:52 WIB
Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta pada 4-6 Desember 2023. Foto: Ist
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menyampaikan perwakafan di Tanah Air menunjukkan jejak kemajuan yang positif dan terus berkembang. Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta pada 4-6 Desember 2023.
"Jika semula wakaf dominan bersifat sosial, maka kini wakaf telah bertransformasi dalam bentuk-bentuk pengelolaan yang lebih produktif dan mendukung pemberdayaan masyarakat," kata Kiai Ma'ruf, Senin (4/12/2023) malam.
Kiai Ma'ruf mengatakan, banyak penerima manfaat program sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi dan usaha mikro kecil telah merasakan dukungan dan manfaat langsung dari pengelolaan wakaf produktif. Kesadaran berwakaf pun jauh meningkat.
"Jika semula hanya dimiliki generasi yang telah berumur lanjut, kini mulai bergeser ke generasi muda, lintas profesi dan struktur sosial, antara lain berkat munculnya beragam instrumen wakaf produktif," katanya.
Kiai Ma'ruf menyampaikan, pemangku kepentingan wakaf juga semakin luas, tidak semata menjadi bidang tugas Kementerian Agama (Kemenag) dan BWI, namun telah melibatkan banyak kementerian dan lembaga hingga industri perbankan syariah.
Dari sisi pengelola wakaf atau nadzir, kesadaran akan pentingnya profesionalisme, kompetensi, tata kelola yang baik terus bertumbuh. Begitu juga dengan perhatian terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf.
"Mencermati kondisi ini, saya memandang Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, selaku pemangku kepentingan utama perwakafan nasional, mesti bergegas mengoptimalkan upaya transformatif yang telah dijalankan," ujarnya.
Kiai Ma'ruf juga mengapresiasi penyusunan Peta Jalan Wakaf Nasional 2024 - 2029, yang merupakan hasil sinergi bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kemenag, BWI dan kementerian atau lembaga terkait lainnya, termasuk para nadzir, asosiasi nadzir, industri keuangan syariah dan akademisi.
"Saya harap peta jalan ini menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam mendorong pengembangan wakaf yang produktif, kolaboratif, dan integratif," jelasnya.
"Jika semula wakaf dominan bersifat sosial, maka kini wakaf telah bertransformasi dalam bentuk-bentuk pengelolaan yang lebih produktif dan mendukung pemberdayaan masyarakat," kata Kiai Ma'ruf, Senin (4/12/2023) malam.
Kiai Ma'ruf mengatakan, banyak penerima manfaat program sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi dan usaha mikro kecil telah merasakan dukungan dan manfaat langsung dari pengelolaan wakaf produktif. Kesadaran berwakaf pun jauh meningkat.
"Jika semula hanya dimiliki generasi yang telah berumur lanjut, kini mulai bergeser ke generasi muda, lintas profesi dan struktur sosial, antara lain berkat munculnya beragam instrumen wakaf produktif," katanya.
Kiai Ma'ruf menyampaikan, pemangku kepentingan wakaf juga semakin luas, tidak semata menjadi bidang tugas Kementerian Agama (Kemenag) dan BWI, namun telah melibatkan banyak kementerian dan lembaga hingga industri perbankan syariah.
Dari sisi pengelola wakaf atau nadzir, kesadaran akan pentingnya profesionalisme, kompetensi, tata kelola yang baik terus bertumbuh. Begitu juga dengan perhatian terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf.
"Mencermati kondisi ini, saya memandang Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, selaku pemangku kepentingan utama perwakafan nasional, mesti bergegas mengoptimalkan upaya transformatif yang telah dijalankan," ujarnya.
Kiai Ma'ruf juga mengapresiasi penyusunan Peta Jalan Wakaf Nasional 2024 - 2029, yang merupakan hasil sinergi bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kemenag, BWI dan kementerian atau lembaga terkait lainnya, termasuk para nadzir, asosiasi nadzir, industri keuangan syariah dan akademisi.
"Saya harap peta jalan ini menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam mendorong pengembangan wakaf yang produktif, kolaboratif, dan integratif," jelasnya.
tulis komentar anda