Ganjar Pranowo Sebut KKN Menempel dan Tidak Lepas dari Kekuasaan
Kamis, 30 November 2023 - 14:34 WIB
Capres Ganjar Pranowo menilai antara, kekuasaan dan korupsi merupakan hal yang saling melekat, Foto/MPI
JAKARTA - Calon presiden (capres) yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ganjar Pranowo menilai antara, kekuasaan dan korupsi merupakan hal yang saling melekat, tuduhan-tuduhan tersebut juga sudah lama menempel.
Awalnya, Ganjar mengatakan, perlu ada otonomi daerah yang asimetris, karena hal tersebut berkaitan dengan demokrasi dan nantinya menciptakan pemerintahan yang baik.
"Nanti ketika kemudian katakan, tuntutan Reformasi salah satunya adalah otonomi daerah dan ketika itu diberikan, maka pada saat itu pemerintah yang terbentuk mesti menyiapkan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang baik, good governance," kata Ganjar dalam acara Dialog Pers dan Capres di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Baca juga: Ganjar Pranowo Enggak Baper Dikritik: Yang Penting Tidak Boleh Fitnah
Pada praktiknya, kata Ganjar, dapat dilihat apakah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) berkurang, atau justru semakin subur. Berangkat dari otonomi daerah yang asimetris itu, Ganjar menilai, perlu adanya tanya jawab langsung dengan masyarakat untuk evaluasi demokrasi.
"Kita harus bertanya kepada masyarakat. Evaluasi proses demokrasi inilah yang hari ini mesti kita lihat bersama," ujarnya.
Awalnya, Ganjar mengatakan, perlu ada otonomi daerah yang asimetris, karena hal tersebut berkaitan dengan demokrasi dan nantinya menciptakan pemerintahan yang baik.
"Nanti ketika kemudian katakan, tuntutan Reformasi salah satunya adalah otonomi daerah dan ketika itu diberikan, maka pada saat itu pemerintah yang terbentuk mesti menyiapkan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang baik, good governance," kata Ganjar dalam acara Dialog Pers dan Capres di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Baca juga: Ganjar Pranowo Enggak Baper Dikritik: Yang Penting Tidak Boleh Fitnah
Pada praktiknya, kata Ganjar, dapat dilihat apakah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) berkurang, atau justru semakin subur. Berangkat dari otonomi daerah yang asimetris itu, Ganjar menilai, perlu adanya tanya jawab langsung dengan masyarakat untuk evaluasi demokrasi.
"Kita harus bertanya kepada masyarakat. Evaluasi proses demokrasi inilah yang hari ini mesti kita lihat bersama," ujarnya.
Lihat Juga :