Soal Kondisi Ekonomi, Presiden PKS Sarankan Jokowi Minta Maaf
Jum'at, 07 Agustus 2020 - 11:02 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman. Foto/dok PKS
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada rakyat Indonesia.
Saran permintaan maaf yang diusulkan Presiden PKS itu menyikapi output perekonomian atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada periode kuartal II-2020 yang mengalami kontraksi alias pertumbuhan negatif.
Badan Pusat Statistik mencatat PDB Indonesia sepanjang April-Juni 2020 mengalami kontraksi -5,32% dibandingkan periode sama tahun lalu. Pada Februari lalu, Presiden Jokowi masih merasa yakin realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,3%.
Sohibul menilai kemelesetan ini sulit ditoleransi. Bahkan dia menilai sebagai sesuatu yang gegabah. Menurut dia, permintaan maaf Jokowi tidak akan mengurangi kehormatan Presiden di hadapan rakyat.
"Sebagai mitra demokrasi saya sarankan Pak Jokowi minta maaf kepada rakyat Indonesia karena ini kemelesetan yang sulit ditolerir. Terlalu gegabah bikin prediksi, seperti tanpa basis keilmuan sama sekali. Ini sama dengan prediksi ekonomi meroket hasilnya nyungsep. Bpk tetap terhormat jika akui keliru," tulis Sohibul melalui akun Twitternya, @msi_sohibuliman, Kamis 6 Agustus 2020.
Sohibul juga me-mention langsung pendapatnya ke akun Twitter Jokowi.( )
Seperti diberitakan sebelumnya, Pandemi Covid-19 menunjukkankan imbasnya pada perekonomian nasional. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 mencapai minus 5,32%.
"Pada triwulan kedua mengalami minus kontraksi minus 5,32%," kata Suhariyanto dalam video virtual, Selasa 4 Agustus 2020.
Menurut dia, angka tersebut jauh di bawah target pemerintah yang memproyeksi pertumbuhan mencapai 5,08%.
Dia menjelaskan, perekonomian mengalami kontraksi dalam sehingga tumbuh jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama yang masih mencapai 2,97% sedangkan pada kuartal kedua tahun 2019 mencapai 5,05%. "Kontraksi ini lebih dalam pertumbuhan ekonomi kita,"jelasnya.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
Saran permintaan maaf yang diusulkan Presiden PKS itu menyikapi output perekonomian atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada periode kuartal II-2020 yang mengalami kontraksi alias pertumbuhan negatif.
Badan Pusat Statistik mencatat PDB Indonesia sepanjang April-Juni 2020 mengalami kontraksi -5,32% dibandingkan periode sama tahun lalu. Pada Februari lalu, Presiden Jokowi masih merasa yakin realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,3%.
Sohibul menilai kemelesetan ini sulit ditoleransi. Bahkan dia menilai sebagai sesuatu yang gegabah. Menurut dia, permintaan maaf Jokowi tidak akan mengurangi kehormatan Presiden di hadapan rakyat.
"Sebagai mitra demokrasi saya sarankan Pak Jokowi minta maaf kepada rakyat Indonesia karena ini kemelesetan yang sulit ditolerir. Terlalu gegabah bikin prediksi, seperti tanpa basis keilmuan sama sekali. Ini sama dengan prediksi ekonomi meroket hasilnya nyungsep. Bpk tetap terhormat jika akui keliru," tulis Sohibul melalui akun Twitternya, @msi_sohibuliman, Kamis 6 Agustus 2020.
Sohibul juga me-mention langsung pendapatnya ke akun Twitter Jokowi.( )
Seperti diberitakan sebelumnya, Pandemi Covid-19 menunjukkankan imbasnya pada perekonomian nasional. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 mencapai minus 5,32%.
"Pada triwulan kedua mengalami minus kontraksi minus 5,32%," kata Suhariyanto dalam video virtual, Selasa 4 Agustus 2020.
Menurut dia, angka tersebut jauh di bawah target pemerintah yang memproyeksi pertumbuhan mencapai 5,08%.
Dia menjelaskan, perekonomian mengalami kontraksi dalam sehingga tumbuh jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama yang masih mencapai 2,97% sedangkan pada kuartal kedua tahun 2019 mencapai 5,05%. "Kontraksi ini lebih dalam pertumbuhan ekonomi kita,"jelasnya.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
(dam)
tulis komentar anda