KIM Tunjuk Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Pengamat: Definisi Pengkhianatan Politik
Senin, 23 Oktober 2023 - 15:04 WIB
Pengamat Politik Yusfitriadi mengatakan dapat dipastikan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara faktual dan semua keluarganya akan mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Foto/MNC Media
JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memutuskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang bakal mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang.
Pengamat Politik Yusfitriadi mengatakan dapat dipastikan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara faktual dan semua keluarganya akan mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Begitu juga dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Baca juga: Prabowo Umumkan Gibran Cawapres, IHSG Anjlok Lebih 1% Rupiah Terpuruk
"Namun dalam waktu singkat demi sebuah bangunan politik dinasti kekuasaan dengan mudah meninggalkan partai yang sudah menghantarkannya menjadi pemimpin bangsa ini," kata Yusfitriadi dalam keterangan tertulisnya dikutip, Senin (23/10/2023).
"Bagi saya ini adalah definisi "pengkhianatan politik" yang cukup barbar. Atau memang ada kesalahan yang cukup besar dan fundamental dilakukan oleh PDIP sehingga membuat Jokowi dan keluarganya tidak nyaman berada di "kandang banteng"," jelasnya.
Selanjutnya, Yusfitriadi mengatakan masalah pengkhiatan atau ketidaknyamanan itu hanya PDIP dan Jokowi yang tahu. Di sisi lain, Partai Golkar seakan tidak memiliki institusionalisasi. Dengan kekuatan dan kebesaran Partai Golkar dan berlimpahnya kader untuk bisa mengikuti kontestasi politik pada Pemilu 2024.
Pengamat Politik Yusfitriadi mengatakan dapat dipastikan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara faktual dan semua keluarganya akan mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Begitu juga dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Baca juga: Prabowo Umumkan Gibran Cawapres, IHSG Anjlok Lebih 1% Rupiah Terpuruk
"Namun dalam waktu singkat demi sebuah bangunan politik dinasti kekuasaan dengan mudah meninggalkan partai yang sudah menghantarkannya menjadi pemimpin bangsa ini," kata Yusfitriadi dalam keterangan tertulisnya dikutip, Senin (23/10/2023).
"Bagi saya ini adalah definisi "pengkhianatan politik" yang cukup barbar. Atau memang ada kesalahan yang cukup besar dan fundamental dilakukan oleh PDIP sehingga membuat Jokowi dan keluarganya tidak nyaman berada di "kandang banteng"," jelasnya.
Selanjutnya, Yusfitriadi mengatakan masalah pengkhiatan atau ketidaknyamanan itu hanya PDIP dan Jokowi yang tahu. Di sisi lain, Partai Golkar seakan tidak memiliki institusionalisasi. Dengan kekuatan dan kebesaran Partai Golkar dan berlimpahnya kader untuk bisa mengikuti kontestasi politik pada Pemilu 2024.
Lihat Juga :