Bawaslu Sebut 10 Provinsi Rawan Netralitas ASN di Pemilu 2024, Ini Daftarnya

Posisi keempat dan seterusnya diisi oleh Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Lampung. Lolly berharap upaya pencegahan pelanggaran di sejumlah provinsi yang kerawanannya tinggi itu dapat berjalan dengan tepat. “Inilah posisi provinsi yang kerawanannya tinggi, maka pada sepuluh provinsi ini pastikan upaya pencegahannya tepat," ujar Lolly dilansir dari laman resmi Bawaslu, Jumat (22/9/2023).

Baca juga: KPU-Bawaslu Upayakan Pemilu 2024 Ramah Disabilitas

Lolly menyarankan agar pencegahan perlu dikencangkan dan tidak boleh berjarak di pemerintahan, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten dan kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi yang bertujuan mencegah melakukan pelanggaran.

Lolly menambahkan, pola pelanggaran netralitas ASN yang biasa terjadi, seperti mempromosikan calon tertentu, pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial dan juga media lainnya. Selain itu, ada juga pelanggaran lain seperti penggunaan fasilitas negara untuk mendukung petahana, teridentifikasi dukungan dalam bentuk grup WhatsApp, dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon.