Kemendagri Dorong Dana Desa Dimanfaatkan untuk Kemandirian Desa
Rabu, 20 September 2023 - 20:29 WIB
Kepala desa dan Ketua BPD Kabupaten Waringin, Jambi mengikuti penguatan pemerintah desa di Gelagang Remaja Matraman, Jakarta, Rabu (20/9/2023). FOTO/IST
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong transfer dana desa besar-besaran dari pemerintah pusat harus bisa dimanfaatkan untuk mencapai kemandirian desa. Untuk mencapainya, pemerintah desa perlu mengidentifikasi status dan potensi desanya masing-masing.
Hal ini disampaikan Direktur Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro di hadapan kepala desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Waringin, Jambi di Gelagang Remaja Matraman, Jakarta, Rabu (20/9/2023). Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT Luthfy Latief.
"Desa kita apakah termasuk kategori desa swasembada, swakarya atau swakelola dan mengenali potensi desa dan melihat progres pencapaian PADes kita," katanya.
Eko menjelaskan, identifikasi potensi desa sangat penting untuk menentukan arah pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat. Selain itu, kepala desa juga harus mengidentifikasi Pendapatan Asli Desa (PADes) selama lima tahun terakhir. "Apakah ada peningkatan. PADes ini sangat penting untuk pembangunan ekonomi," ujarnya.
Ia mencontohkan desa-desa berprestasi dan memiliki PADes tinggi. Di antaranya Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; Desa Tirtonirmolo, Bantul, DI Yogyakarta; Desa Tajun, Buleleng, Bali; Desa Kutuh, Badung, Bali; dan Desa Bleberan, Gunung Kidul, DI Yogyakarta.
Desa Ponggok memiliki PADes Rp10,3 miliar; Desa Tirtonirmolo Rp8,7 miliar; Desa Tajun Rp5,1 miliar; Desa Kutuh Rp50 miliar; dan Desa Bleberan Rp2 miliar.
Eko berharap dengan pelatihan penguatan pemerintahan desa, ke depan desa-desa akan semakin maju. "Walapun kita di desa tapi penghasilan kita seperti tinggal di kota," katanya.
Ia mengajak aparatur desa untuk mengamati, meniru, dan modifikasi. "Kita tunjukan desa itu tempat penghidpuan dan kehidupan kita. Dunia internasional sedang menyoroti. Mari dorong anak muda atau usia produktif di desa dengan mengembangkan berbagai hal yang ada di desa," tuturnya.
Saat ini, pemerintah tengah melaksanakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program ini merupakan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank) yang bertujuan untuk membuat desa maju, mandiri, dan sejahtera. Targetnya 33.458 desa atau hampir 45% dari total jumlah desa 75.265 desa, dan/atau hampir 50% dari total target Desa lokasi P3PD 67.000 Desa.
Empat orang dari masing-masing desa akan diikutsertakan. Mereka berasal dari unsur penyelenggara pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa, sehingga totalnya adalah 133.832 orang.
Program ini bertujuan melatih aparatur pemerintahan desa supaya bisa membuat belanja desa berkualitas. Sebab, melalui belanja desa yang berkualitas, kesejahteraan masyarakat desa bisa ditingkatkan.
Hal ini disampaikan Direktur Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro di hadapan kepala desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Waringin, Jambi di Gelagang Remaja Matraman, Jakarta, Rabu (20/9/2023). Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT Luthfy Latief.
"Desa kita apakah termasuk kategori desa swasembada, swakarya atau swakelola dan mengenali potensi desa dan melihat progres pencapaian PADes kita," katanya.
Eko menjelaskan, identifikasi potensi desa sangat penting untuk menentukan arah pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat. Selain itu, kepala desa juga harus mengidentifikasi Pendapatan Asli Desa (PADes) selama lima tahun terakhir. "Apakah ada peningkatan. PADes ini sangat penting untuk pembangunan ekonomi," ujarnya.
Ia mencontohkan desa-desa berprestasi dan memiliki PADes tinggi. Di antaranya Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; Desa Tirtonirmolo, Bantul, DI Yogyakarta; Desa Tajun, Buleleng, Bali; Desa Kutuh, Badung, Bali; dan Desa Bleberan, Gunung Kidul, DI Yogyakarta.
Desa Ponggok memiliki PADes Rp10,3 miliar; Desa Tirtonirmolo Rp8,7 miliar; Desa Tajun Rp5,1 miliar; Desa Kutuh Rp50 miliar; dan Desa Bleberan Rp2 miliar.
Eko berharap dengan pelatihan penguatan pemerintahan desa, ke depan desa-desa akan semakin maju. "Walapun kita di desa tapi penghasilan kita seperti tinggal di kota," katanya.
Ia mengajak aparatur desa untuk mengamati, meniru, dan modifikasi. "Kita tunjukan desa itu tempat penghidpuan dan kehidupan kita. Dunia internasional sedang menyoroti. Mari dorong anak muda atau usia produktif di desa dengan mengembangkan berbagai hal yang ada di desa," tuturnya.
Saat ini, pemerintah tengah melaksanakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program ini merupakan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank) yang bertujuan untuk membuat desa maju, mandiri, dan sejahtera. Targetnya 33.458 desa atau hampir 45% dari total jumlah desa 75.265 desa, dan/atau hampir 50% dari total target Desa lokasi P3PD 67.000 Desa.
Empat orang dari masing-masing desa akan diikutsertakan. Mereka berasal dari unsur penyelenggara pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa, sehingga totalnya adalah 133.832 orang.
Program ini bertujuan melatih aparatur pemerintahan desa supaya bisa membuat belanja desa berkualitas. Sebab, melalui belanja desa yang berkualitas, kesejahteraan masyarakat desa bisa ditingkatkan.
(abd)
tulis komentar anda