Respons Perubahan Iklim, FOLU Net Sink Diimplementasikan hingga Desa
Minggu, 17 September 2023 - 11:10 WIB
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KHLK Hanif Faisol Nurofiq saat talkshow di Festival LIKE di Jakarta, Sabtu (16/9/2023). Foto/Dok. SINDOnews
JAKARTA - Agenda Indonesia's FOLU Net Sink 2030 telah diimplementasikan hingga ke tingkat tapak seperti di desa dan kampung. Juga di areal yang dikelola perusahaan. Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu aksi Indonesia dalam pengendalian bencana perubahan iklim .
Indonesia menargetkan untuk mencapai tingkat serapan gas rumah kaca (GRK) pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use/FOLU) lebih tinggi atau setidaknya seimbang dibanding emisinya pada 2030.
"Pemerintah ingin mencapai target penyerapan emisi GRK sebesar minus 140 juta ton CO2 ekivalen pada 2030," kata Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KHLK ) Hanif Faisol Nurofiq saat sesi Talkshow di Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Terbarukan (LIKE) di Jakarta, Sabtu (16/9/2023).
Untuk memastikan agenda tersebut tercapai, lanjut Hanif, Menteri LHK Siti Nurbaya telah menerbitkan Keputusan Menteri berisi tentang Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030. Kebijakan tersebut sebagai langkah sistematis mencapai target yang telah ditetapkan.
Misalnya pengurangan laju deforestasi, pengurangan laju degradasi hutan, pengaturan pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan secara lestari, perhutanan sosial, dan rehabilitasi hutan dengan atau non-rotasi. Kemudian tata kelola restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, perbaikan dan konservasi mangrove, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pengembangan berbagai instrumen kebijakan baru.
KLHK juga telah menyiapkan rencana kerja di tingkat sub nasional yang disusun bersama pemerintah daerah. "Sudah ada rencana kerja di 28 provinsi seluruh Indonesia. Sehingga seluruh target dapat tercapai secara terstruktur sistematis dengan target yang masif," lanjutnya.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Siti Zuhro menilai, agenda FOLU Net Sink sebagai sebuah keputusan politik untuk merespons ancaman bencana perubahan iklim. "Sebagai keputusan politik kebijakan FOLU Net Sink luar biasa. Kebijakan ini diturunkan ke bawah dari pusat ke daerah, bahkan hingga ke tingkat kelurahan dan desa," katanya.
Dia mengungkapkan bentuk implementasi kebijakan itu di tingkat tapak adalah Program Kampung Iklim. Melalui program ini masyarakat di tingkat desa, kelurahan, atau kampung melakukan aksi-aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim seperti melakukan rehabilitasi lahan, urban farming, dan pengembangan ekonomi sirkuler. ”Telah ada sekitar 7.000 kampung iklim di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sekjen Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menjelaskan implementasi agenda FOLU Net Sink di areal yang dikelola perusahaan bisa dilakukan dengan mengintegrasikannya dalam value chain perusahaan. "FOLU Net Sink menuntut pelaku usaha untuk tidak lagi business as usual yang hanya berorientasi kayu tapi multi usaha kehutanan," katanya.
Selain itu praktik-praktik usaha yang rendah karbon silvikultur intensif, agrofotestry, dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus diimplementasikan. Purwadi juga menekankan perlunya pendekatan inklusif dalam bentuk kemitraan kehutanan antara perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan masyarakat.
Pengelolaan areal konsesi dengan pendekatan manajamen lanskap juga menjadi keniscayaan. Purwadi menyebut, salah satu perusahaan kehutanan anggota APHI yang telah mengimplementasikan pendekatan usaha tersebut adalah Perum Perhutani.
Indonesia menargetkan untuk mencapai tingkat serapan gas rumah kaca (GRK) pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use/FOLU) lebih tinggi atau setidaknya seimbang dibanding emisinya pada 2030.
"Pemerintah ingin mencapai target penyerapan emisi GRK sebesar minus 140 juta ton CO2 ekivalen pada 2030," kata Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KHLK ) Hanif Faisol Nurofiq saat sesi Talkshow di Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Terbarukan (LIKE) di Jakarta, Sabtu (16/9/2023).
Untuk memastikan agenda tersebut tercapai, lanjut Hanif, Menteri LHK Siti Nurbaya telah menerbitkan Keputusan Menteri berisi tentang Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030. Kebijakan tersebut sebagai langkah sistematis mencapai target yang telah ditetapkan.
Misalnya pengurangan laju deforestasi, pengurangan laju degradasi hutan, pengaturan pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan secara lestari, perhutanan sosial, dan rehabilitasi hutan dengan atau non-rotasi. Kemudian tata kelola restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, perbaikan dan konservasi mangrove, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pengembangan berbagai instrumen kebijakan baru.
KLHK juga telah menyiapkan rencana kerja di tingkat sub nasional yang disusun bersama pemerintah daerah. "Sudah ada rencana kerja di 28 provinsi seluruh Indonesia. Sehingga seluruh target dapat tercapai secara terstruktur sistematis dengan target yang masif," lanjutnya.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Siti Zuhro menilai, agenda FOLU Net Sink sebagai sebuah keputusan politik untuk merespons ancaman bencana perubahan iklim. "Sebagai keputusan politik kebijakan FOLU Net Sink luar biasa. Kebijakan ini diturunkan ke bawah dari pusat ke daerah, bahkan hingga ke tingkat kelurahan dan desa," katanya.
Dia mengungkapkan bentuk implementasi kebijakan itu di tingkat tapak adalah Program Kampung Iklim. Melalui program ini masyarakat di tingkat desa, kelurahan, atau kampung melakukan aksi-aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim seperti melakukan rehabilitasi lahan, urban farming, dan pengembangan ekonomi sirkuler. ”Telah ada sekitar 7.000 kampung iklim di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sekjen Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menjelaskan implementasi agenda FOLU Net Sink di areal yang dikelola perusahaan bisa dilakukan dengan mengintegrasikannya dalam value chain perusahaan. "FOLU Net Sink menuntut pelaku usaha untuk tidak lagi business as usual yang hanya berorientasi kayu tapi multi usaha kehutanan," katanya.
Selain itu praktik-praktik usaha yang rendah karbon silvikultur intensif, agrofotestry, dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus diimplementasikan. Purwadi juga menekankan perlunya pendekatan inklusif dalam bentuk kemitraan kehutanan antara perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan masyarakat.
Pengelolaan areal konsesi dengan pendekatan manajamen lanskap juga menjadi keniscayaan. Purwadi menyebut, salah satu perusahaan kehutanan anggota APHI yang telah mengimplementasikan pendekatan usaha tersebut adalah Perum Perhutani.
(poe)
tulis komentar anda