Wakil Rais Aam PBNU Ajak Warga Nahdliyin Melek Politik
Jum'at, 08 September 2023 - 06:54 WIB
Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar mengimbau agar warga NU jangan sampai tidak berpolitik. Menurutnya warga NU harus membuka mata dan paham tentang politik. Foto/MPI
JAKARTA - Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Anwar Iskandar mengimbau agar warga NU jangan sampai tidak berpolitik. Menurutnya warga NU harus membuka mata dan paham tentang politik.
Kiai Anwar menjelaskan, orang-orang yang beriman telah diperintahkan Allah SWT agar jujur dan amanah dalam memegang politik itu. Berpegang kepada kejujuran, keadilan, prinsip-prinsip kebenaran serta ukhuwah, itu adalah bagian dari akhlak politik.
"Kalau politik praktis, itu bukan urusan (lembaga) NU, itu urusan warga NU yang ada di partai-partai politik. Untuk dipahami itu semuanya. Jadi urusan mencalonkan DPR, Gubernur, Bupati, Presiden, itu bukan urusannya NU. Itu urusannya partai-partai politik,"kata Kiai Anwar dikutip dalam laman resmi NU Online, Jumat (8/9/2023).
Meski secara organisasi atau lembaga NU netral dari politik praktis, Kiai Anwar menambahkan bahwa sebagaian kader atau orang NU harus ada yang di partai-partai politik itu. Harus ada orang NU yang ada di DPR, DPRD, Bupati, Wali Kota, Menteri, dan lain-lain, bahkan bila perlu menjadi Presiden. "Ya tidak harus semua, sebagian, kalau memang punya bakat, punya keahlian, punya kemauan, punya kemampuan, ya Bismillah,"ujarnya.
Baca juga: Temui Presiden Jokowi di Istana, Ketum PBNU Beberkan Hal Ini
Hal itu diperlukan agar kader-kader NU juga duduk kursi-kursi penting yang akan melahirkan undang-undang, peraturan, serta kebijakan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan tujuan dan fungsi politik. Dia menambahkan, pada dasarnya politik itu positif. Sebab politik dapat lahir dari konsep kemaslahatan umat.
Kiai Anwar menjelaskan, orang-orang yang beriman telah diperintahkan Allah SWT agar jujur dan amanah dalam memegang politik itu. Berpegang kepada kejujuran, keadilan, prinsip-prinsip kebenaran serta ukhuwah, itu adalah bagian dari akhlak politik.
"Kalau politik praktis, itu bukan urusan (lembaga) NU, itu urusan warga NU yang ada di partai-partai politik. Untuk dipahami itu semuanya. Jadi urusan mencalonkan DPR, Gubernur, Bupati, Presiden, itu bukan urusannya NU. Itu urusannya partai-partai politik,"kata Kiai Anwar dikutip dalam laman resmi NU Online, Jumat (8/9/2023).
Meski secara organisasi atau lembaga NU netral dari politik praktis, Kiai Anwar menambahkan bahwa sebagaian kader atau orang NU harus ada yang di partai-partai politik itu. Harus ada orang NU yang ada di DPR, DPRD, Bupati, Wali Kota, Menteri, dan lain-lain, bahkan bila perlu menjadi Presiden. "Ya tidak harus semua, sebagian, kalau memang punya bakat, punya keahlian, punya kemauan, punya kemampuan, ya Bismillah,"ujarnya.
Baca juga: Temui Presiden Jokowi di Istana, Ketum PBNU Beberkan Hal Ini
Hal itu diperlukan agar kader-kader NU juga duduk kursi-kursi penting yang akan melahirkan undang-undang, peraturan, serta kebijakan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan tujuan dan fungsi politik. Dia menambahkan, pada dasarnya politik itu positif. Sebab politik dapat lahir dari konsep kemaslahatan umat.
Lihat Juga :