Program SMKN Jateng Ganjar Pranowo Dinilai Perlu Dinasionalkan
Jum'at, 01 September 2023 - 10:29 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di SMKN Jawa Tengah kampus Semarang di Jalan Brotojoyo Nomor 1, Kota Semarang, Rabu (30/8/2023). Foto/Istimewa
JAKARTA - Program SMK Negeri Jawa Tengah (SMKN Jateng) inisiasi bakal calon presiden Ganjar Pranowo dinilai perlu dinasionalkan. Sebab, program SMKN Jateng ini merupakan inisiatif bagus untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengantisipasi kebutuhan industri.
Peneliti Center for Youth and Population Research (CYPR) Boedi Rheza menilai gagasan seperti itu sudah seharusnya sejak lama dilakukan oleh gubernur lain sejak otonomi daerah diterapkan. Otonomi daerah memungkinkan kepala daerah untuk membuat inisiatif dan inovasi serupa.
Dia pun mengapresiasi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. “Saya kira, program yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo adalah satu langkah maju dalam dunia pendidikan. Tidak semua gubernur dapat memikirkan inisiasi seperti ini,” ujarnya, Kamis (31/8/2023).
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa program ini dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang memiliki tingkat pengangguran tinggi. “Dunia usaha sangat membutuhkan tenaga kerja hanal dan berkualitas. Jangan sampai ketika ada perusahaan atau industri yang ingin melakukan usaha namun kebingungan mencari tenaga kerja yang sesuai. Akhirnya justru mengambil tenaker dari luar daerah.” imbuhnya.
Menurutnya, jangan sampai penduduk lokal justru tidak menikmati kehadiran industri di daerahnya karena kualitas tenaga kerja setempat yang rendah. Pola link and match yang digunakan untuk menyalurkan para lulusan untuk dapat langsung bekerja juga mendapatkan dukungan dari peneliti yang memiliki perhatian terhadap isu kependudukan.
“Apa yang dilakukan Pak Ganjar Pranowo, dengan menggunakan link and match dengan industri dapat mempercepat penyaluran lulusan dan tidak menambah pengangguran," ungkapnya.
Selain 3 sekolah yang telah didirikan, Ganjar Pranowo telah menambah 15 SMK semi boarding yang tersebar di 15 kabupaten untuk menampung siswa unggul dari keluarga miskin. 15 sekolah ini dinamakan SMK Semi Boarding karena 30 siswa yang lolos seleksi dapat belajar dengan siswa reguler meskipun mereka tinggal di asrama.
Peneliti Center for Youth and Population Research (CYPR) Boedi Rheza menilai gagasan seperti itu sudah seharusnya sejak lama dilakukan oleh gubernur lain sejak otonomi daerah diterapkan. Otonomi daerah memungkinkan kepala daerah untuk membuat inisiatif dan inovasi serupa.
Dia pun mengapresiasi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. “Saya kira, program yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo adalah satu langkah maju dalam dunia pendidikan. Tidak semua gubernur dapat memikirkan inisiasi seperti ini,” ujarnya, Kamis (31/8/2023).
Baca Juga
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa program ini dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang memiliki tingkat pengangguran tinggi. “Dunia usaha sangat membutuhkan tenaga kerja hanal dan berkualitas. Jangan sampai ketika ada perusahaan atau industri yang ingin melakukan usaha namun kebingungan mencari tenaga kerja yang sesuai. Akhirnya justru mengambil tenaker dari luar daerah.” imbuhnya.
Menurutnya, jangan sampai penduduk lokal justru tidak menikmati kehadiran industri di daerahnya karena kualitas tenaga kerja setempat yang rendah. Pola link and match yang digunakan untuk menyalurkan para lulusan untuk dapat langsung bekerja juga mendapatkan dukungan dari peneliti yang memiliki perhatian terhadap isu kependudukan.
“Apa yang dilakukan Pak Ganjar Pranowo, dengan menggunakan link and match dengan industri dapat mempercepat penyaluran lulusan dan tidak menambah pengangguran," ungkapnya.
Selain 3 sekolah yang telah didirikan, Ganjar Pranowo telah menambah 15 SMK semi boarding yang tersebar di 15 kabupaten untuk menampung siswa unggul dari keluarga miskin. 15 sekolah ini dinamakan SMK Semi Boarding karena 30 siswa yang lolos seleksi dapat belajar dengan siswa reguler meskipun mereka tinggal di asrama.
tulis komentar anda