Jokowi Belasan Kali Kunjungi Papua, Bukti Keamanan Kondusif

JAKARTA - Kunjungan kerja yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Papua dinilai sebagai bentuk perhatian penuh pemerintah terhadap pemerataan pembangunan. Seperti kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi ke Papua yang mencapai 17 kali sejak memimpin pada 2014.

"Hal tersebut kembali membuktikan komitmen Presiden Jokowi mengubah pola pembangunan Jawasentris menjadi Indonesiasentris," kata Direktur Eksekutif Humas Studies Institute (HSI), Rasminto, Selasa (11/7/2023).

"Sebab, kehadiran Presiden Jokowi ke daerah dipastikan bukan hanya meninjau, tetapi disertai agenda pembangunan, baik infrastruktur fisik maupun SDM," tambahnya.

Rasminto melanjutkan, kedatangan Presiden Jokowi ke Papua juga menunjukkan situasi dan keamanan di Bumi Cenderawasih masih kondusif dan stabil. Adanya kasus penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak berdampak serius terhadap aktivitas masyarakat.

"Memang kasus itu menyedot perhatian publik, pemerintah juga memberikan atensi khusus karena melibatkan WNA dan bisa berdampak terhadap reputasi Indonesia di kancah global," tegasnya.



"Namun, bukan berarti mengancam keamanan di Papua secara umum. Buktinya, masyarakat masih bisa beraktivitas normal bahkan Presiden Jokowi menyempatkan berkunjung," sambungnya.

Karena menurutnya, keamanan di Papua stabil dan diperkuat dengan kehadiran Presiden Jokowi baru-baru ini, diharapkan menjadi sinyal positif, termasuk investasi.

"Sehingga, daerah-daerah di Papua dapat lebih maju ke depannya," kata Rasminto.

Dosen Universitas Islam 45 Bekasi (Unisma) ini mengaku, masih banyak persoalan yang terjadi di Papua dan mengancam mengganggu tercapainya program nasional, seperti pengentasan stunting.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Bumi Cenderawasih tergolong tinggi, Provinsi Papua 34,6 persen dan Papua Barat 30 persen.

Kendati demikian, menurut Rasminto, pemerintah terus berupaya menekan prevalensi stunting melalui politik anggaran dan berbagai program lintas kementerian/lembaga. Diharapkan pemerintah daerah (pemda) setempat juga memiliki komitmen dan visi yang sama.

"Persoalan stunting ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah pusat. Pemda juga harus proaktif melakukan berbagai percepatan. Swasta juga harus terlibat," tandasnya.