Terapkan Tilang Elektronik, Polri Masih Kekurangan 4.937 Kamera
Rabu, 05 Juli 2023 - 15:39 WIB
“Jadi kami juga mendorong kepada Dirlantas dan Kasat Lantas untuk juga merapat ke DPRD1 maupun 2 masing-masing, dengan harapan apabila anggaran yang diturunkan ke Korlantas maupun ke Polda Polda tidak mencukupi kita harapkan adanya hibah dan lain sebagainya untuk menambah kekurangan anggaran ataupun sifatnya penambahan barang-barang yang ada di wilayah bisa dipenuhi oleh pimpinan-pimpinan daerah,” terangnya.
Firman menambahkan, ETLE pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi menggunakan perangkat elektronik.
Oleh karena itu Polri juga terus meningkatkan kemampuannya untuk bisa mengenali plat nomor sampai kepada jumlah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ketika berada di jalan raya.
“Manfaatnya adalah: 1. Mampu membangun budaya tertib; 2. Kemudian meminimalisasi potensi pelanggaran; 3. Adanya sistem terpadu mendukung program pemerintah,” ujarnya
Selain itu manfaat lainnya adalah meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban Laka Lantas; mampu memberikan pelayanan prima di bidang keamanan keselamatan Hukum Administrasi maupun kemanusiaan, mencegah konflik antar petugas dan masyarakat serta mencegah terjadinya penyimpangan,” papar Firman.
Firman menambahkan, ETLE pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi menggunakan perangkat elektronik.
Oleh karena itu Polri juga terus meningkatkan kemampuannya untuk bisa mengenali plat nomor sampai kepada jumlah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ketika berada di jalan raya.
“Manfaatnya adalah: 1. Mampu membangun budaya tertib; 2. Kemudian meminimalisasi potensi pelanggaran; 3. Adanya sistem terpadu mendukung program pemerintah,” ujarnya
Selain itu manfaat lainnya adalah meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban Laka Lantas; mampu memberikan pelayanan prima di bidang keamanan keselamatan Hukum Administrasi maupun kemanusiaan, mencegah konflik antar petugas dan masyarakat serta mencegah terjadinya penyimpangan,” papar Firman.
(wyn)
Lihat Juga :