Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Mendagri Ingatkan Pesan Presiden
Selasa, 04 Juli 2023 - 21:28 WIB
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Selasa (4/7/2023). Foto/Dok. SINDOnews
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo soal pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi. Diketahui, selama 6 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5 persen.
Kondisi ini menunjukkan angka positif karena tidak banyak negara yang pertumbuhan ekonominya di atas angka tersebut. "Bahkan Eropa itu 2 kuartal berturut-turut sudah minus di bawah persen, minus artinya dua kali berturut-turut 2 kuartal itu dinamakan resesi," ujar Mendagri saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (4/7/2023).
Prestasi tersebut membuat Bank Dunia menetapkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi menengah ke atas. Ini meningkat dari posisi sebelumnya menengah ke bawah.
Meski begitu, lanjut Mendagri, Presiden tetap mengarahkan agar semua pihak waspada karena lingkungan global belum stabil sehingga masih berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dampak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi global yang melamban, serta ketegangan politik di beberapa negara yang masih berlangsung.
Karena itu, Presiden meminta semua pihak fokus pada potensi-potensi krisis agar segera dilakukan penanganan. Selain itu, perlu juga menjaga pendapatan agar sesuai target, baik di tingkat nasional maupun daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tetap positif di 6 bulan terakhir 2023.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi. Konsumsi ini dapat didukung dengan memperbanyak peredaran uang di masyarakat melalui peningkatan realisasi belanja pemerintah baik APBD maupun APBN.
“Realisasi belanja APBD ini harus ditingkatkan sesuai target. Jangan dihabiskan numpuk di akhir tahun, supaya ada uang beredar,” jelasnya.
Selain itu, pemda perlu memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat baik berupa tunai maupun nontunai dengan anggaran yang dimiliki. Hal ini seperti menggunakan mata anggaran bansos, belanja tidak terduga, dan dukungan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Pemda juga bisa menggalang bantuan masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk membantu yang tidak mampu.
Presiden juga meminta jajarannya agar dapat menjaga ketersediaan barang dan mengendalikan inflasi , sehingga harganya terjangkau bagi masyarakat. Di bidang pertanian, Presiden juga mengarahkan agar dapat memperkuat ketersediaan pupuk. “Selanjutnya, penggunaan produksi dalam negeri, belanja-belanja sebanyak mungkin dari dalam negeri, bukan produk luar negeri,” tandasnya.
Mendagri menambahkan, diperlukan juga langkah antisipasi terhadap potensi kemarau akibat adanya El Nino dan potensi kebakaran hutan dan lahan. “Sambil kita terus menjaga stabilitas politik dan keamanan semua daerah, karena tahun politik sudah mulai mesin politik sudah mulai memanas menjelang Pemilu 2024,” tandasnya.
Kondisi ini menunjukkan angka positif karena tidak banyak negara yang pertumbuhan ekonominya di atas angka tersebut. "Bahkan Eropa itu 2 kuartal berturut-turut sudah minus di bawah persen, minus artinya dua kali berturut-turut 2 kuartal itu dinamakan resesi," ujar Mendagri saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (4/7/2023).
Prestasi tersebut membuat Bank Dunia menetapkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi menengah ke atas. Ini meningkat dari posisi sebelumnya menengah ke bawah.
Meski begitu, lanjut Mendagri, Presiden tetap mengarahkan agar semua pihak waspada karena lingkungan global belum stabil sehingga masih berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dampak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi global yang melamban, serta ketegangan politik di beberapa negara yang masih berlangsung.
Karena itu, Presiden meminta semua pihak fokus pada potensi-potensi krisis agar segera dilakukan penanganan. Selain itu, perlu juga menjaga pendapatan agar sesuai target, baik di tingkat nasional maupun daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tetap positif di 6 bulan terakhir 2023.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi. Konsumsi ini dapat didukung dengan memperbanyak peredaran uang di masyarakat melalui peningkatan realisasi belanja pemerintah baik APBD maupun APBN.
“Realisasi belanja APBD ini harus ditingkatkan sesuai target. Jangan dihabiskan numpuk di akhir tahun, supaya ada uang beredar,” jelasnya.
Selain itu, pemda perlu memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat baik berupa tunai maupun nontunai dengan anggaran yang dimiliki. Hal ini seperti menggunakan mata anggaran bansos, belanja tidak terduga, dan dukungan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Pemda juga bisa menggalang bantuan masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk membantu yang tidak mampu.
Presiden juga meminta jajarannya agar dapat menjaga ketersediaan barang dan mengendalikan inflasi , sehingga harganya terjangkau bagi masyarakat. Di bidang pertanian, Presiden juga mengarahkan agar dapat memperkuat ketersediaan pupuk. “Selanjutnya, penggunaan produksi dalam negeri, belanja-belanja sebanyak mungkin dari dalam negeri, bukan produk luar negeri,” tandasnya.
Mendagri menambahkan, diperlukan juga langkah antisipasi terhadap potensi kemarau akibat adanya El Nino dan potensi kebakaran hutan dan lahan. “Sambil kita terus menjaga stabilitas politik dan keamanan semua daerah, karena tahun politik sudah mulai mesin politik sudah mulai memanas menjelang Pemilu 2024,” tandasnya.
(poe)
tulis komentar anda