AHY Bakal Bertemu Puan, Ibas Pastikan Tak Tinggalkan Koalisi Perubahan
Rabu, 14 Juni 2023 - 09:39 WIB
Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memastikan bahwa komunikasi antara AHY dengan Puan Maharani tidak akan meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memastikan bahwa komunikasi antara Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak akan meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Ibas memastikan bahwa pertemuan antar tokoh parpol itu merupkan hal yang baik dilakukan dan yang akan mengatur pertemuan adalah sekretaris jenderal (sekjen) dari dua parpol.
"Saya mendengar dari sekjen partai, pemimpin partai yang day-to-day nya, kami fokus di parlemen, tentu kami mengikuti pemberitaan, sejauh ini telah terjadi pertemuan dan saya pikir hal yang baik. Apalagi, berkomunikasi seperti yang saya sampaikan," ujar Ibas kepada wartawan dikutip Rabu (14/6/2023).
Ibas juga memastikan bahwa KPP yang sudah terbentuk, Demokrat akan tetap konsisten menjaga kebersamaan dan tidak meninggalkan koalisi yang sudah ada. Seperti misalnya di DPR, walaupun berbeda kubu tapi tetap ada kesamaan sikap untuk hal tertentu seperti misalnya soal sistem pemilu proporsional terbuka.
"Begitu juga dengan koalisi yang sudah terbentuk, saya pikir pimpinan partai kami fokus dan konsisten menjaga kebersamaan yang telah terbentuk. Tapi kemudian kita tidak lantas meninggalkan elemen-elemen lain yang kiranya hari ini di parlemen kadang-kadang kita juga mendukung, seperti yang saya sampaikan tadi," terangnya.
"Terhadap proporsional, kita mendukung yang baik tapi sisi yang lain kita kritisi, bahkan kita menolak hal-hal yang dianggap tidak tetap di mata rakyat," imbuh Ketua Fraksi Demokrat DPR ini.
Terkait kapan pertemuan berlangsung, Ibas mengaku tidak tahu karena yang mengatur pertemuan adalah sekjen dari kedua parpol. Adapun kerja sama yang dibahas antara PDIP dengan Demokrat, menurut Ibas, itu bisa dilihat ke depannya karena dirinya belum bisa mengatakan sampai sejauh itu.
Yang pasti, kata dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan purna tugas pada tahun depan. Itu adalah amanat konstitusi dan Jokowi sudah menyelesaikan tugasnya secara paripurna dalam 10 tahun ini. Sehingga, situasi kehidupan politik dan isu-isu yang akan terjadi terjadi di Parlemen tidak bisa 100% terus bekerja sama.
"Apalagi kalau ada titik temu dalam hal tujuan partai dan kerakyatan ya tentu kita akan sepakat tapi di sisi lain karena kita tahu, kita berada di luar sebagai oposisi ya kita juga tak sedikit melakukan masukan-masukan, kritik-kritik yang tajam."
"Jadi saya tak bisa menganggap 100% kerja sama itu akan terjadi dalam satu tahun ke depan. Mengenai hasil pemilu nanti, ya kita lihat saja yaa, apa dan bagaimana format-format berikutnya yang akan terbentuk dari pemimpin yang akan melanjutkan pemeirntahan ke depan," pungkas Ibas.
Ibas memastikan bahwa pertemuan antar tokoh parpol itu merupkan hal yang baik dilakukan dan yang akan mengatur pertemuan adalah sekretaris jenderal (sekjen) dari dua parpol.
"Saya mendengar dari sekjen partai, pemimpin partai yang day-to-day nya, kami fokus di parlemen, tentu kami mengikuti pemberitaan, sejauh ini telah terjadi pertemuan dan saya pikir hal yang baik. Apalagi, berkomunikasi seperti yang saya sampaikan," ujar Ibas kepada wartawan dikutip Rabu (14/6/2023).
Ibas juga memastikan bahwa KPP yang sudah terbentuk, Demokrat akan tetap konsisten menjaga kebersamaan dan tidak meninggalkan koalisi yang sudah ada. Seperti misalnya di DPR, walaupun berbeda kubu tapi tetap ada kesamaan sikap untuk hal tertentu seperti misalnya soal sistem pemilu proporsional terbuka.
"Begitu juga dengan koalisi yang sudah terbentuk, saya pikir pimpinan partai kami fokus dan konsisten menjaga kebersamaan yang telah terbentuk. Tapi kemudian kita tidak lantas meninggalkan elemen-elemen lain yang kiranya hari ini di parlemen kadang-kadang kita juga mendukung, seperti yang saya sampaikan tadi," terangnya.
"Terhadap proporsional, kita mendukung yang baik tapi sisi yang lain kita kritisi, bahkan kita menolak hal-hal yang dianggap tidak tetap di mata rakyat," imbuh Ketua Fraksi Demokrat DPR ini.
Terkait kapan pertemuan berlangsung, Ibas mengaku tidak tahu karena yang mengatur pertemuan adalah sekjen dari kedua parpol. Adapun kerja sama yang dibahas antara PDIP dengan Demokrat, menurut Ibas, itu bisa dilihat ke depannya karena dirinya belum bisa mengatakan sampai sejauh itu.
Yang pasti, kata dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan purna tugas pada tahun depan. Itu adalah amanat konstitusi dan Jokowi sudah menyelesaikan tugasnya secara paripurna dalam 10 tahun ini. Sehingga, situasi kehidupan politik dan isu-isu yang akan terjadi terjadi di Parlemen tidak bisa 100% terus bekerja sama.
"Apalagi kalau ada titik temu dalam hal tujuan partai dan kerakyatan ya tentu kita akan sepakat tapi di sisi lain karena kita tahu, kita berada di luar sebagai oposisi ya kita juga tak sedikit melakukan masukan-masukan, kritik-kritik yang tajam."
Baca Juga
"Jadi saya tak bisa menganggap 100% kerja sama itu akan terjadi dalam satu tahun ke depan. Mengenai hasil pemilu nanti, ya kita lihat saja yaa, apa dan bagaimana format-format berikutnya yang akan terbentuk dari pemimpin yang akan melanjutkan pemeirntahan ke depan," pungkas Ibas.
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda