Jokowi Sebut Five Point Consensus Penyelesaian Myanmar Tak Ada Kemajuan Signifikan
Kamis, 11 Mei 2023 - 09:27 WIB
Presiden Jokowi memimpin pertemuan hari kedua KTT ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/05/2023). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kembali memimpin pertemuan hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/05/2023). Pada hari ini, ada uda isu penting yang akan dibahas yakni Five Point Consensus dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
"Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi Five Point Consensus, dan melalui engagements dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian Joint Needs Assesment melalui AHA Centre, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/5/2023).
Jokowi menyebut Five Point Consensus untuk membantu penyelesaian isu Myanmar belum ada kemajuan signifikan. Kelima poin konsessus itu adalah segera mengakhiri kekerasan, mengadakan dialog di antara semua pihak, penunjukan utusan khusus, mengizinkan bantuan kemanusiaan oleh ASEAN dan mengizinkan utusan khusus ASEAN mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
"Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi Five Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan," kata Jokowi.
Karena itu, kata Jokowi, perlu dirumuskan kembali langkah-langkah ke depan oleh ASEAN. Jokowi juga menegaskan isu mengenai Myamar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas di ASEAN.
"Yang ingin juga saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan Komunitas ASEAN karena pembangunan Komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN," katanya.
Sedangkan untuk AOIP, kata Jokowi, dibutuhkan kerja sama yang konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. "Salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra," kata Jokowi.
Lihat Juga: 6 Menteri Perdagangan Sedekade Terakhir, Nomor 2 Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Importasi Gula
"Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi Five Point Consensus, dan melalui engagements dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian Joint Needs Assesment melalui AHA Centre, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/5/2023).
Jokowi menyebut Five Point Consensus untuk membantu penyelesaian isu Myanmar belum ada kemajuan signifikan. Kelima poin konsessus itu adalah segera mengakhiri kekerasan, mengadakan dialog di antara semua pihak, penunjukan utusan khusus, mengizinkan bantuan kemanusiaan oleh ASEAN dan mengizinkan utusan khusus ASEAN mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
"Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi Five Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan," kata Jokowi.
Karena itu, kata Jokowi, perlu dirumuskan kembali langkah-langkah ke depan oleh ASEAN. Jokowi juga menegaskan isu mengenai Myamar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas di ASEAN.
"Yang ingin juga saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan Komunitas ASEAN karena pembangunan Komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN," katanya.
Sedangkan untuk AOIP, kata Jokowi, dibutuhkan kerja sama yang konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. "Salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra," kata Jokowi.
Lihat Juga: 6 Menteri Perdagangan Sedekade Terakhir, Nomor 2 Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Importasi Gula
(abd)
tulis komentar anda