DJKI Sejahterakan Penulis melalui Surat Pencatatan Ciptaan
Rabu, 26 April 2023 - 17:00 WIB
“Secara negara, para penulis atau kreator yang telah mendaftarkan ciptaannya tercatat secara resmi sebagai penulis dari karya tersebut. Surat Pencatatan Ciptaan yang dimiliki nantinya bisa menjadi perisai bagi para penulis saat terjadinya sengketa,” ujar Anggoro, Rabu, 26 April 2023.
Di samping itu, Anggoro juga menyampaikan bahwa selain menjadi perisai bagi penulis, Surat Pencatatan Ciptaan juga bisa digunakan sebagai jaminan hak moral dan hak ekonomis penulis untuk karya-karyanya, baik bagi karya yang dilisensikan maupun tidak.
“Sampai saat ini DJKI telah memberikan edukasi serta sosialisasi terkait pentingnya Hak Cipta kepada masyarakat, dan saat ini kami sedang menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang mengatur tentang pengelolaan royalti buku dan karya lainnya,” kata Anggoro.
“Nanti dari peraturan ini akan ada turunan penetapan besaran tarif yang harus dikenakan kepada para pengguna karya untuk membayar royalti atas buku dan karya tulis lainnya yang digandakan atau diperbanyak dengan berbagai cara. Namun, hal ini masih dalam diskusi teknis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anggoro menyampaikan pada Permenkumham ini juga tidak hanya akan mengatur karya tulis fisik saja, tetapi akan mengatur ketentuan royalti karya tulis digital. Pemungutan royalti buku dari luar negeri juga akan diatur dalam Permenkumham ini.
Di dunia internasional sebenarnya terdapat suatu mekanisme berupa hak pinjaman publik (Public Lending Rights atau PLR) yang merupakan sistem dimana para penulis diberikan royalti oleh pemerintah untuk setiap buku ciptaan mereka yang dipinjamkan dari perpustakaan publik. Sistem ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada penulis untuk menghasilkan karya-karya berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
Sebaliknya di Indonesia sendiri mekanisme PLR belum bisa diterapkan, sehingga belum dapat dipastikan apakah sistem ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan penulis dan akses masyarakat terhadap karya sastra.
Di samping itu, Anggoro juga menyampaikan bahwa selain menjadi perisai bagi penulis, Surat Pencatatan Ciptaan juga bisa digunakan sebagai jaminan hak moral dan hak ekonomis penulis untuk karya-karyanya, baik bagi karya yang dilisensikan maupun tidak.
“Sampai saat ini DJKI telah memberikan edukasi serta sosialisasi terkait pentingnya Hak Cipta kepada masyarakat, dan saat ini kami sedang menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang mengatur tentang pengelolaan royalti buku dan karya lainnya,” kata Anggoro.
“Nanti dari peraturan ini akan ada turunan penetapan besaran tarif yang harus dikenakan kepada para pengguna karya untuk membayar royalti atas buku dan karya tulis lainnya yang digandakan atau diperbanyak dengan berbagai cara. Namun, hal ini masih dalam diskusi teknis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anggoro menyampaikan pada Permenkumham ini juga tidak hanya akan mengatur karya tulis fisik saja, tetapi akan mengatur ketentuan royalti karya tulis digital. Pemungutan royalti buku dari luar negeri juga akan diatur dalam Permenkumham ini.
Di dunia internasional sebenarnya terdapat suatu mekanisme berupa hak pinjaman publik (Public Lending Rights atau PLR) yang merupakan sistem dimana para penulis diberikan royalti oleh pemerintah untuk setiap buku ciptaan mereka yang dipinjamkan dari perpustakaan publik. Sistem ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada penulis untuk menghasilkan karya-karya berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
Sebaliknya di Indonesia sendiri mekanisme PLR belum bisa diterapkan, sehingga belum dapat dipastikan apakah sistem ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan penulis dan akses masyarakat terhadap karya sastra.
Lihat Juga :