Anggota DPR Misbakhun Ajak ASN Kedepankan Transparansi dan Akuntabilitas
Sabtu, 15 April 2023 - 14:08 WIB
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak aparatur sipil negara (ASN), mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja. Foto/Istimewa
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak aparatur sipil negara (ASN), mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja. Ini salah satu tolok ukur penting dalam mengukur kinerja pemda adalah laporan keuangannya memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu disampaikan Misbakhun saat menjadi pembicara 'Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara' di Kota Probolinggo, Jumat 14 April 2023.
Pembicara lain dalam kegiatan itu adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi dan Wali Kota Probolinggo. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati juga ikut hadir dalam sosialisasi hasil kerja sama DPR dan BPK itu.
"BPK ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kenegaraan," kata Misbakhun dalam keterangannya, Sabtu (15/4/2023).
Legislator Partai Golkar ini menjelaskan, setidaknya terdapat dua Undang-Undang (UU) yang menjadi dasar pijakan BPK. Pertama, UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kedua, UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.
"Dua undang-undang tersebut menjadi dasar penguatan yang strategis bagi BPK dalam melakukan upaya-upaya bagaimana pelaksanaan pembangunan itu terlaksana baik, dengan akuntabilitas yang baik, dan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Mantan pegawai Ditjen Pajak itu mengapresiasi Pemkot Probolinggo yang laporan keuangannya selama lima kali berturut-turut memperoleh predikat WTP dari BPK. Misbakhun menyebut capaian itu bukan sekadar prestasi, melainkan juga bukti akuntabilitas dan transparansi.
"Ini merupakan sebuah prestasi sekaligus komitmen dari Pemkot untuk menjadikan Probolinggo mempunyai akuntabilitas yang baik. WTP ini menunjukkan transparasi yang dibangun di Kota Probolinggo dinilai baik oleh lembaga setingkat BPK," ucap Misbakhun.
Namun, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo) itu juga mengatakan, WTP belum cukup. Pemkot Probolinggo juga harus meningkatkan standar demi mengejar target yang lebih tinggi untuk menyejahterakan warga.
"Sinergi bersama adalah hal penting bagi ASN untuk membangun dan mencapai cita-cita bersama memajukan bangsa," kata Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu.
Hal itu disampaikan Misbakhun saat menjadi pembicara 'Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara' di Kota Probolinggo, Jumat 14 April 2023.
Pembicara lain dalam kegiatan itu adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi dan Wali Kota Probolinggo. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati juga ikut hadir dalam sosialisasi hasil kerja sama DPR dan BPK itu.
"BPK ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kenegaraan," kata Misbakhun dalam keterangannya, Sabtu (15/4/2023).
Legislator Partai Golkar ini menjelaskan, setidaknya terdapat dua Undang-Undang (UU) yang menjadi dasar pijakan BPK. Pertama, UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kedua, UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.
"Dua undang-undang tersebut menjadi dasar penguatan yang strategis bagi BPK dalam melakukan upaya-upaya bagaimana pelaksanaan pembangunan itu terlaksana baik, dengan akuntabilitas yang baik, dan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Mantan pegawai Ditjen Pajak itu mengapresiasi Pemkot Probolinggo yang laporan keuangannya selama lima kali berturut-turut memperoleh predikat WTP dari BPK. Misbakhun menyebut capaian itu bukan sekadar prestasi, melainkan juga bukti akuntabilitas dan transparansi.
"Ini merupakan sebuah prestasi sekaligus komitmen dari Pemkot untuk menjadikan Probolinggo mempunyai akuntabilitas yang baik. WTP ini menunjukkan transparasi yang dibangun di Kota Probolinggo dinilai baik oleh lembaga setingkat BPK," ucap Misbakhun.
Namun, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo) itu juga mengatakan, WTP belum cukup. Pemkot Probolinggo juga harus meningkatkan standar demi mengejar target yang lebih tinggi untuk menyejahterakan warga.
"Sinergi bersama adalah hal penting bagi ASN untuk membangun dan mencapai cita-cita bersama memajukan bangsa," kata Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu.
(maf)
tulis komentar anda