Skandal Djoko Tjandra, Menkumham Diminta Contoh Langkah Kapolri
Senin, 20 Juli 2020 - 14:28 WIB
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, akhir Januari lalu. Foto; SINDOnews/Yulianto
JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis telah mencopot tiga polisi berpangkat jenderal terkait skandal surat jalan buron terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra. Ketiganya yaitu Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo.
Apa yang dilakukan Kapolri tersebut mendapatkan apresiasi anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto. Menurut dia, langkah tegas Idham Aziz seharusnya dicontoh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Dia menyayangkan langkah berani Kapolri tidak diimbangi Menkumham Yasonna Laoly. Alih-alih menindak, Yasonna justru mempromosikan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara, lokasi pembuatan paspor Djoko Tjandra, sebagai atase imigrasi di KBRI Kuala Lumpur.
(Baca: Polri Dalami Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra)
"Ini sebenarnya juga bukan hanya masalah di kepolisian, tapi Menkumham pun seakan-akan menutup-nutupi ini. Jadi, lebih baik juga Menkumham juga membuka permasalahan ini sehingga jelas. Berikan sanksi yang seharusnya kepada petugas-petugas yang terlibat dalam hal itu,” katanya kepada SINDOnews, Senin (20/7/2020).
Seperti diketahui, Idham Azis menggeser Brigjen Prasetijo dari posisi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rokorwas PPNS) menjadi perwira tinggi Pelayanan Markas Mabes Polri. Irjen Napoleon dimutasi dari Kepala Divisi Hubungan Internasional menjadi analis kebijakan utama Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Sementara Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo yang semula menjabat Sekretaris NCB Interpol Indonesia dikotak menjadi analis kebijakan utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri.
(Baca: Rontoknya Tiga Jenderal Polisi dalam Skandal Djoko Tjandra)
Menurut Wihadi, pencopotan tiga orang polisi berpangkat jenderal itu menjadi pintu masuk untuk mengetahui siapa yang membawa Djoko Tjandra ke Bareskrim Polri. Wihadi meminta Idham Aziz terus mengembangkan kasus surat jalan Djoko Tjandra tersebut.
Publik, kata dia, ingin mengetahui penghubung Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetijo. ”Apa hubungannya juga dengan NCB, ini kita harus bongkar semua. Ini kita tunggu," kata politikus Partai Gerindra ini.
Apa yang dilakukan Kapolri tersebut mendapatkan apresiasi anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto. Menurut dia, langkah tegas Idham Aziz seharusnya dicontoh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Dia menyayangkan langkah berani Kapolri tidak diimbangi Menkumham Yasonna Laoly. Alih-alih menindak, Yasonna justru mempromosikan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara, lokasi pembuatan paspor Djoko Tjandra, sebagai atase imigrasi di KBRI Kuala Lumpur.
(Baca: Polri Dalami Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra)
"Ini sebenarnya juga bukan hanya masalah di kepolisian, tapi Menkumham pun seakan-akan menutup-nutupi ini. Jadi, lebih baik juga Menkumham juga membuka permasalahan ini sehingga jelas. Berikan sanksi yang seharusnya kepada petugas-petugas yang terlibat dalam hal itu,” katanya kepada SINDOnews, Senin (20/7/2020).
Seperti diketahui, Idham Azis menggeser Brigjen Prasetijo dari posisi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rokorwas PPNS) menjadi perwira tinggi Pelayanan Markas Mabes Polri. Irjen Napoleon dimutasi dari Kepala Divisi Hubungan Internasional menjadi analis kebijakan utama Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Sementara Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo yang semula menjabat Sekretaris NCB Interpol Indonesia dikotak menjadi analis kebijakan utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri.
(Baca: Rontoknya Tiga Jenderal Polisi dalam Skandal Djoko Tjandra)
Menurut Wihadi, pencopotan tiga orang polisi berpangkat jenderal itu menjadi pintu masuk untuk mengetahui siapa yang membawa Djoko Tjandra ke Bareskrim Polri. Wihadi meminta Idham Aziz terus mengembangkan kasus surat jalan Djoko Tjandra tersebut.
Publik, kata dia, ingin mengetahui penghubung Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetijo. ”Apa hubungannya juga dengan NCB, ini kita harus bongkar semua. Ini kita tunggu," kata politikus Partai Gerindra ini.
(muh)
tulis komentar anda