Jelang Ramadan, Komisi IX DPR Minta Peredaran Makanan Diawasi
Senin, 13 Maret 2023 - 21:51 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Alifudin meminta peredaran makanan diawasi menjelang Ramadan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin meminta peredaran makanan di seluruh Indonesia diawasi menjelang Ramadan . Hal itu bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat saat menjalankan ibadah puasa.
Hal itu disampaikan Alifudin saat menghadiri acara Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak bertajuk “Teliti dan Kenali Kemasan Pangan”.
"Saya sebagai anggota DPR RI Komisi IX berharap BBPOM di Pontianak gencar dalam pengawasan pangan yang terindikasi ilegal dan tanpa izin edar sampai sampai ke tahap penindakan,” ujar Alifudin, Senin (13/3/2023).
Politikus dari Dapil Kalimantan Barat 1 ini mengatakan, masyarakat ingin mendapatkan rasa aman dalam menjalankan puasa Ramadan. "Apalagi Kalimantan barat ini juga berbatasan dengan negara Malaysia, notabene kalau pangan yang beredar di Kalbar ini kemungkinan bisa masuk produk luar negeri yang mungkin juga illegal," ucapnya.
Untuk itu, anggota Panja Pengawas Obat dan Makanan ini mendorong kepada BBPOM di Pontianak agar bisa berkoordinasi dengan pemerintahan Malaysia dalam mencari solusi yang terbaik.
"Mungkin saja masyarakat Kalbar ingin juga merasakan pangan yang berasal dari Malaysia. Tapi pemerintah harus bisa menjaga keamanannya,” katanya.
Hal itu disampaikan Alifudin saat menghadiri acara Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak bertajuk “Teliti dan Kenali Kemasan Pangan”.
"Saya sebagai anggota DPR RI Komisi IX berharap BBPOM di Pontianak gencar dalam pengawasan pangan yang terindikasi ilegal dan tanpa izin edar sampai sampai ke tahap penindakan,” ujar Alifudin, Senin (13/3/2023).
Politikus dari Dapil Kalimantan Barat 1 ini mengatakan, masyarakat ingin mendapatkan rasa aman dalam menjalankan puasa Ramadan. "Apalagi Kalimantan barat ini juga berbatasan dengan negara Malaysia, notabene kalau pangan yang beredar di Kalbar ini kemungkinan bisa masuk produk luar negeri yang mungkin juga illegal," ucapnya.
Baca Juga
Untuk itu, anggota Panja Pengawas Obat dan Makanan ini mendorong kepada BBPOM di Pontianak agar bisa berkoordinasi dengan pemerintahan Malaysia dalam mencari solusi yang terbaik.
"Mungkin saja masyarakat Kalbar ingin juga merasakan pangan yang berasal dari Malaysia. Tapi pemerintah harus bisa menjaga keamanannya,” katanya.
(cip)
tulis komentar anda