Ormas Berperan Penting Ciptakan Pemilih Berkualitas di Pemilu 2024
Kamis, 26 Januari 2023 - 17:45 WIB
Webinar bertajuk Partisipasi Ormas dalam Pendidikan Pemilih Cerdas untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas Tahun 2024, Rabu (25/1/2023). FOTO/IST
JAKARTA - Organisasi kemasyarakatan ( ormas ) diperlukan perannya untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2024. Ormas bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar menjadi pemilih cerdas.
Hal ini disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar dalam webinar bertajuk Partisipasi Ormas dalam Pendidikan Pemilih Cerdas untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas Tahun 2024, Rabu (25/1/2023).Menurutnya, kegiatan ini digelar sebagai bentuk dukungan kepada penyelenggara Pemilu. Membangun ekosistem pemilu yang sehat, mengedukasi masyarakat dan seluruh pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung untuk menghadirkan proses pemilu yang sehat sesuai dengan asas-asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip-prinsip demokrasi.
"Tidak mungkin KPU atau pemerintah bertemu langsung dengan masyarakat. Kita harus mempunyai cara bagaimana untuk masuk kemasyarakat. Salah satu cara dan metode bertemu atau berkomunikasi dengan masyarakat melalui saluran-saluran masyarakat itu sendiri," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis, Kamis (26/1/2023).
Menurutnya, kesuksesan pemilu tidak hanya dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, Kemendagri ingin menghadirkan pemilih berkualitas dan cerdas sebagai warga negara. Selain itu, juga membentuk pemilih objektif yang memilih pemimpin yang bertujuan memajukan bangsa dan negara.
Dia mengumpamakan hal ini dengan algoritma. Algoritma ini memiliki 2 mata, mata baik dan mata kurang baik. Produksi teknologi algoritma adalah seseorang yang membuka konten positif di media sosial, akan selalu diberikan konten positif. Begitu juga sebaliknya.
"Jadi teknologi algoritma ini bisa menciptakan kebenaran-kebenaran, dan bisa sebaliknya. Karenanya teknologi algoritma bisa mengancam kerukunan Pemilu 2024. Apabila kita tidak mampu memahami teknologi algoritma dengan baik, maka kita akan keliru," kata Bahtiar.
Ia berpendapat, tantangan menghadirkan pemilih cerdas hari ini berbeda dengan 5 atau 10 tahun lalu. Karena itu, dalam mengedukasi masyarakat hari ini memiliki tantangan tersendiri.
"Ini bentuk komitmen kami Ditjen Politik dan PUM Kemendagri melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri mendukung kawan-kawan KPU, Bawaslu, dan DKPP bagaimana menghadirkan Pemilu 2024 yang sehat sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang baik," kata Bahtiar.
Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri Risnandar Mahiwa mengatakan, Webinar ini dilaksanakan menindak lanjuti arahan serta dukungan pemerintah dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurutnya, salah satu pilar penting masyarakat dalam hal ini dipresentasikan oleh keberadaan adanya rrmas. Hingga saat ini tercatat telah ada sebanyak 514.635 ormas. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi berjalan maju di Indonesia.
"Diharapkan ormas dapat memberikan kontribusi dalam menyiapkan kader-kader pemimpin baik sebagai penyelenggara ataupun sebagai peserta pemilih, dan juga dalam mengedukasi masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas," kata Risnandar.
Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini Komisioner KPU Mochammad Afiffuddi, Ketua Umum PBNU Yahya Cholih Staquf, Tenaga Professional Bidang Strategi Lemhannas Komjen Pol Heru Winarko, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Izzul Muslimin, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
Hal ini disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar dalam webinar bertajuk Partisipasi Ormas dalam Pendidikan Pemilih Cerdas untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas Tahun 2024, Rabu (25/1/2023).Menurutnya, kegiatan ini digelar sebagai bentuk dukungan kepada penyelenggara Pemilu. Membangun ekosistem pemilu yang sehat, mengedukasi masyarakat dan seluruh pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung untuk menghadirkan proses pemilu yang sehat sesuai dengan asas-asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip-prinsip demokrasi.
"Tidak mungkin KPU atau pemerintah bertemu langsung dengan masyarakat. Kita harus mempunyai cara bagaimana untuk masuk kemasyarakat. Salah satu cara dan metode bertemu atau berkomunikasi dengan masyarakat melalui saluran-saluran masyarakat itu sendiri," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis, Kamis (26/1/2023).
Menurutnya, kesuksesan pemilu tidak hanya dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, Kemendagri ingin menghadirkan pemilih berkualitas dan cerdas sebagai warga negara. Selain itu, juga membentuk pemilih objektif yang memilih pemimpin yang bertujuan memajukan bangsa dan negara.
Dia mengumpamakan hal ini dengan algoritma. Algoritma ini memiliki 2 mata, mata baik dan mata kurang baik. Produksi teknologi algoritma adalah seseorang yang membuka konten positif di media sosial, akan selalu diberikan konten positif. Begitu juga sebaliknya.
"Jadi teknologi algoritma ini bisa menciptakan kebenaran-kebenaran, dan bisa sebaliknya. Karenanya teknologi algoritma bisa mengancam kerukunan Pemilu 2024. Apabila kita tidak mampu memahami teknologi algoritma dengan baik, maka kita akan keliru," kata Bahtiar.
Ia berpendapat, tantangan menghadirkan pemilih cerdas hari ini berbeda dengan 5 atau 10 tahun lalu. Karena itu, dalam mengedukasi masyarakat hari ini memiliki tantangan tersendiri.
"Ini bentuk komitmen kami Ditjen Politik dan PUM Kemendagri melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri mendukung kawan-kawan KPU, Bawaslu, dan DKPP bagaimana menghadirkan Pemilu 2024 yang sehat sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang baik," kata Bahtiar.
Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri Risnandar Mahiwa mengatakan, Webinar ini dilaksanakan menindak lanjuti arahan serta dukungan pemerintah dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurutnya, salah satu pilar penting masyarakat dalam hal ini dipresentasikan oleh keberadaan adanya rrmas. Hingga saat ini tercatat telah ada sebanyak 514.635 ormas. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi berjalan maju di Indonesia.
"Diharapkan ormas dapat memberikan kontribusi dalam menyiapkan kader-kader pemimpin baik sebagai penyelenggara ataupun sebagai peserta pemilih, dan juga dalam mengedukasi masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas," kata Risnandar.
Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini Komisioner KPU Mochammad Afiffuddi, Ketua Umum PBNU Yahya Cholih Staquf, Tenaga Professional Bidang Strategi Lemhannas Komjen Pol Heru Winarko, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Izzul Muslimin, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
(abd)
tulis komentar anda