Penyidik KPK dari TNI Picu Konflik Baru
Sabtu, 09 Mei 2015 - 19:02 WIB
Penyidik KPK dari TNI Picu Konflik Baru
A
A
A
JAKARTA - Wacana merekrut personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai akan memicu konflik TNI-Polri.
"Bukan tidak mungkin akan ada Cicak Vs Buaya jilid selanjutnya antara penyidik TNI versus Polri yang saling menyandera kasus karena sama-sama punya kartu mati," tutur pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Sabtu (9/5/2015).
Apabila penyidik dari TNI, kata dia, bukan tidak mungkin KPK nantinya justru mengamankan para petinggi TNI dari kasus hukum. Misalnya, KPK menemukan adanya persoalan dalam anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Sebab penyidiknya sudah ditanam dari institusi TNI, penyidiknya dari TNI yang sudah dikondisikan dari awal," tutur peneliti IndoStrategi ini.
Menurut dia, penegakan hukum negeri ini akan semakin kacau negara jika masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini dicampuri berbagai kepentingan.
"Kalau wacana penyidik KPK berasal dari TNI terjadi akan mematikan pijaran optimisme reformasi militer dan dwi fungsi ABRI di republik ini. Ini adalah insiden buruk dalam perjalanan bangsa, adalah kemunduran demokrasi," tutur Pangi.
"Bukan tidak mungkin akan ada Cicak Vs Buaya jilid selanjutnya antara penyidik TNI versus Polri yang saling menyandera kasus karena sama-sama punya kartu mati," tutur pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Sabtu (9/5/2015).
Apabila penyidik dari TNI, kata dia, bukan tidak mungkin KPK nantinya justru mengamankan para petinggi TNI dari kasus hukum. Misalnya, KPK menemukan adanya persoalan dalam anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Sebab penyidiknya sudah ditanam dari institusi TNI, penyidiknya dari TNI yang sudah dikondisikan dari awal," tutur peneliti IndoStrategi ini.
Menurut dia, penegakan hukum negeri ini akan semakin kacau negara jika masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini dicampuri berbagai kepentingan.
"Kalau wacana penyidik KPK berasal dari TNI terjadi akan mematikan pijaran optimisme reformasi militer dan dwi fungsi ABRI di republik ini. Ini adalah insiden buruk dalam perjalanan bangsa, adalah kemunduran demokrasi," tutur Pangi.
(dam)
