Ditarik KPK, TNI Dikhawatirkan Masuk Pusaran Politik
Jum'at, 08 Mei 2015 - 15:12 WIB
Ditarik KPK, TNI Dikhawatirkan Masuk Pusaran Politik
A
A
A
JAKARTA - Pengamat pertahanan dan intelijen Susaningtyas Kertopati menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengisi pos atau jabatan tertentu di KPK.
Menurut Susaningtyas, langkah KPK dinilai akan membuat TNI hilang fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Apalagi, KPK dalam sejumlah kasus diduga kerap tersandera kepentingan politik.
"Saya rasa janganlah mencoba menarik-narik TNI ke ranah politik lagi. Di situ pasti berpolitik," kata Susaningtyas ketika dihubungi Sindonews, di Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Menurut perempuan yang akrab disapa Nuning ini, pasca reformasi, Undang-undang (UU) telah sepakat, TNI menjadi garda terdepan sebagai alat pertahanan negara, bukan penegakan hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan.
Sehingga tidak tepat melibatkan unsur TNI masuk di dalamnya. Sebaliknya, kata Nuning, esensi pelibatan TNI masuk ke KPK membuat penegakan hukum menjadi rancu.
"(Pelibatan) itu bertentangan dengan tupoksi dan Undang-undang (UU) TNI Nomor 34/2004," ujar mantan anggota Komisi I DPR ini.
Isu berkembang, KPK mewacanakan akan merekrut unsur anggota TNI masuk ke lembaga tersebut. Sejumlah pos kosong disiapkan buat TNI seperti jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK. Bahkan disebut-sebut TNI berpeluang menjadi penyidik KPK.
Menurut Susaningtyas, langkah KPK dinilai akan membuat TNI hilang fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Apalagi, KPK dalam sejumlah kasus diduga kerap tersandera kepentingan politik.
"Saya rasa janganlah mencoba menarik-narik TNI ke ranah politik lagi. Di situ pasti berpolitik," kata Susaningtyas ketika dihubungi Sindonews, di Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Menurut perempuan yang akrab disapa Nuning ini, pasca reformasi, Undang-undang (UU) telah sepakat, TNI menjadi garda terdepan sebagai alat pertahanan negara, bukan penegakan hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan.
Sehingga tidak tepat melibatkan unsur TNI masuk di dalamnya. Sebaliknya, kata Nuning, esensi pelibatan TNI masuk ke KPK membuat penegakan hukum menjadi rancu.
"(Pelibatan) itu bertentangan dengan tupoksi dan Undang-undang (UU) TNI Nomor 34/2004," ujar mantan anggota Komisi I DPR ini.
Isu berkembang, KPK mewacanakan akan merekrut unsur anggota TNI masuk ke lembaga tersebut. Sejumlah pos kosong disiapkan buat TNI seperti jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK. Bahkan disebut-sebut TNI berpeluang menjadi penyidik KPK.
(maf)
