DKI Kembali Lelang Jabatan
Jum'at, 08 Mei 2015 - 08:36 WIB
DKI Kembali Lelang Jabatan
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta kembali membuka lelang jabatan. Kali ini lelang untuk seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I B) dan pimpinan tinggi pratama (eselon II).
Lelang eselon I B untuk satu kursi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan eselon II untuk 30 kursi. Lelang jabatan itu bertujuan untuk mencari sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, lelang jabatan dibuka sesuai dengan amanah UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam peraturan tersebut termuat bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang berniat meningkatkan karier birokrasi pemerintah diberi kesempatan untuk mendaftar.
”Pendaftaran kami mulai buka secara online pada 8 Mei 2015 melalui jakgov.jakarta.co.id,” kata dia di Balai Kota kemarin. Saefullah menjelaskan, lelang Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dilakukan lantaran posisi tersebut telah kosong sejak lama. Persyaratan untuk mendaftar yakni minimal berusia 57 tahun, pendidikan paling rendah strata 2 (S-2) jurusan Teknik Arsitektur atau Perencanaan Wilayah Kota, dan memiliki pengalaman kerja di bidang tata ruang dan lingkungan hidup minimal tiga tahun.
Selanjutnya pendaftar telah menduduki pangkat atau golongan pembina utama muda (IV/C), sedang, atau pernah menduduki jabatan eselon II A. Lelang eselon II dilakukan sebagai stok pegawai apabila kursi pejabat kosong karena suatu hal. Seluruh pejabat eselon III diperbolehkan melamar dan mengikuti tes ini jika memenuhi persyaratan. ”Pada 15 Juni kami harapkan sudah mendapat hasil seleksi terbuka ini. Nanti juga akan ada paparan lagi seleksi 30 orang untuk stok.
Mereka akan dijadikan stok manakala ada pejabat eselon II yang kosong karena suatu hal dan tentu dipilih oleh gubernur,” ungkapnya. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menuturkan, proses lelang jabatan dilakukan dengan lima tahapan. Dimulai dari seleksi administrasi, tes kompetensi dan tes integritas rekam jejak, tes kepemimpinan dan independensi, tes kesehatan, serta wawancara dengan gubernur.
Panitia lelang ada sembilan orang, terdiri atas empat orang dari Pemprov DKI Jakarta dan lima orang dari akademisi atau profesional. ”Selaku ketua panitia seleksi, saya tegaskan tidak akan ada pungutan biaya dalam bentuk apa pun,” tegasnya. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendukung langkah pemprov yang ingin menyiapkan SDM untuk jabatan eselon II dengan menggelar assessment tahun ini.
Politikus PDIP itu berpendapat, dengan kesiapan SDM, penempatan mereka juga akan lebih mudah dan tepat. Menurutnya, saat ini birokrasi pemerintahan di DKI Jakarta sangat membutuhkan SDM yang memenuhi kualifikasi. Khususnya jabatan eselon I dan II yang tempatnya terbatas atau tidak berimbang dengan jumlah SDM. Rio menilai, langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta ini juga sebuah terobosan dan bagian dari upaya membenahi sistem birokrasi pemerintahan dengan membuat penguatan SDM.
Bila melihat dari sudut pandang produktivitas, langkah tersebut diyakini bisa efektif bagi kelangsungan roda pemerintahan di Ibu Kota. ”Efektif atau tidak terobosan itu, kita lihat dalam evaluasi. Dari sudut pandang produktif, langkah tersebut bisa efektif,” tandasnya.
Bima setiyadi
Lelang eselon I B untuk satu kursi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan eselon II untuk 30 kursi. Lelang jabatan itu bertujuan untuk mencari sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, lelang jabatan dibuka sesuai dengan amanah UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam peraturan tersebut termuat bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang berniat meningkatkan karier birokrasi pemerintah diberi kesempatan untuk mendaftar.
”Pendaftaran kami mulai buka secara online pada 8 Mei 2015 melalui jakgov.jakarta.co.id,” kata dia di Balai Kota kemarin. Saefullah menjelaskan, lelang Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dilakukan lantaran posisi tersebut telah kosong sejak lama. Persyaratan untuk mendaftar yakni minimal berusia 57 tahun, pendidikan paling rendah strata 2 (S-2) jurusan Teknik Arsitektur atau Perencanaan Wilayah Kota, dan memiliki pengalaman kerja di bidang tata ruang dan lingkungan hidup minimal tiga tahun.
Selanjutnya pendaftar telah menduduki pangkat atau golongan pembina utama muda (IV/C), sedang, atau pernah menduduki jabatan eselon II A. Lelang eselon II dilakukan sebagai stok pegawai apabila kursi pejabat kosong karena suatu hal. Seluruh pejabat eselon III diperbolehkan melamar dan mengikuti tes ini jika memenuhi persyaratan. ”Pada 15 Juni kami harapkan sudah mendapat hasil seleksi terbuka ini. Nanti juga akan ada paparan lagi seleksi 30 orang untuk stok.
Mereka akan dijadikan stok manakala ada pejabat eselon II yang kosong karena suatu hal dan tentu dipilih oleh gubernur,” ungkapnya. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menuturkan, proses lelang jabatan dilakukan dengan lima tahapan. Dimulai dari seleksi administrasi, tes kompetensi dan tes integritas rekam jejak, tes kepemimpinan dan independensi, tes kesehatan, serta wawancara dengan gubernur.
Panitia lelang ada sembilan orang, terdiri atas empat orang dari Pemprov DKI Jakarta dan lima orang dari akademisi atau profesional. ”Selaku ketua panitia seleksi, saya tegaskan tidak akan ada pungutan biaya dalam bentuk apa pun,” tegasnya. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendukung langkah pemprov yang ingin menyiapkan SDM untuk jabatan eselon II dengan menggelar assessment tahun ini.
Politikus PDIP itu berpendapat, dengan kesiapan SDM, penempatan mereka juga akan lebih mudah dan tepat. Menurutnya, saat ini birokrasi pemerintahan di DKI Jakarta sangat membutuhkan SDM yang memenuhi kualifikasi. Khususnya jabatan eselon I dan II yang tempatnya terbatas atau tidak berimbang dengan jumlah SDM. Rio menilai, langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta ini juga sebuah terobosan dan bagian dari upaya membenahi sistem birokrasi pemerintahan dengan membuat penguatan SDM.
Bila melihat dari sudut pandang produktivitas, langkah tersebut diyakini bisa efektif bagi kelangsungan roda pemerintahan di Ibu Kota. ”Efektif atau tidak terobosan itu, kita lihat dalam evaluasi. Dari sudut pandang produktif, langkah tersebut bisa efektif,” tandasnya.
Bima setiyadi
(ars)
