Menteri Jokowi yang Layak Diganti versi Populi Center
Jum'at, 08 Mei 2015 - 06:11 WIB
Menteri Jokowi yang Layak Diganti versi Populi Center
A
A
A
JAKARTA - Belakangan ini, isu reshuffle kabinet kerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) mencuat. Sejumlah menteri dianggap layak diganti menurut lembaga riset Populi Center.
Beberapa menteri yang dinilai layak diganti itu di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto.
Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto mengatakan, evaluasi mendalam terhadap menteri kabinet kerja perlu dilakukan. Menkumham Yasonna Laoly layak diganti karena dianggap paling bertanggung jawab atas persoalan dualisme Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Dualisme kepengurusan parpol yang telah menyebabkan adanya tudingan ketidaknetralan menteri tersebut," ujar Nico kepada Sindonews, Kamis (7/5/2015).
Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno layak diganti karena beberapa bulan ini muncul kegaduhan politik mengenai pemilihan Kapolri dan ketegangan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kemudian, Seskab (Andi Widjajanto) perlu direposisi juga karena telah dianggap sebagai penghalang komunikasi PDIP dengan presiden," katanya.
Dia menambahkan, menteri di bidang perekonomian juga perlu diganti, khususnya Mendag Rachmat Gobel. "Karena kurang mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok dan membuat kebijakan yang kurang tepat di saat ekonomi melambat," imbuhnya.
Selain itu, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dianggap lambat dalam membuat regulasi terkait organisasi kementerian dan pengisian pejabat. Adapun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise belum menunjukkan kinerjanya sejauh ini.(ico)
Beberapa menteri yang dinilai layak diganti itu di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto.
Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto mengatakan, evaluasi mendalam terhadap menteri kabinet kerja perlu dilakukan. Menkumham Yasonna Laoly layak diganti karena dianggap paling bertanggung jawab atas persoalan dualisme Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Dualisme kepengurusan parpol yang telah menyebabkan adanya tudingan ketidaknetralan menteri tersebut," ujar Nico kepada Sindonews, Kamis (7/5/2015).
Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno layak diganti karena beberapa bulan ini muncul kegaduhan politik mengenai pemilihan Kapolri dan ketegangan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kemudian, Seskab (Andi Widjajanto) perlu direposisi juga karena telah dianggap sebagai penghalang komunikasi PDIP dengan presiden," katanya.
Dia menambahkan, menteri di bidang perekonomian juga perlu diganti, khususnya Mendag Rachmat Gobel. "Karena kurang mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok dan membuat kebijakan yang kurang tepat di saat ekonomi melambat," imbuhnya.
Selain itu, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dianggap lambat dalam membuat regulasi terkait organisasi kementerian dan pengisian pejabat. Adapun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise belum menunjukkan kinerjanya sejauh ini.(ico)
(kur)
