Berkomitmen Perkuat Sinergi dengan Pemerintah
Berkomitmen Perkuat Sinergi dengan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kemarin menyerahkan daftar kepengurusan DPP periode 2015- 2020 dan perubahan AD/ART hasil Kongres PDIP ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Dari daftar kepengurusan itu, DPP PDIP membaginya dalam tiga bidang, yakni internal, pemerintahan, dan kerakyatan. Khusus untuk bidang kerakyatan dan pemerintahan, PDIP mewajibkan untuk bersinergi dengan program- program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai implementasi program Nawacita dan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 serta jalan Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, di AD/ART PDIP telah ditegaskan garis politik PDIP sebagai partai berideologi Pancasila. Selain itu, juga secara khusus mempertegas posisi politik PDIP sebagai partai ideologi. ”Ini yang menjadi pegangan partai untuk bersinergi dengan pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Hasto di Kemenkumham, Jakarta, kemarin.
Hasto menjelaskan, dari seluruh dokumentasi yang didaftarkan ke Kemenkumham, ada unsur penegasan tanggung jawab PDIP untuk mewujudkan struktur partai yang terbagi ke dalam tiga bidang besar. Pertama, bidang internal partai yang terdiri atas bidang kehormatan, organisasi, kaderisasi, pemenangan pemilu. Kedua, bidang pemerintahan yang bertugas menjalankan tugas terkait posisi PDIP sebagai partai pengusung pemerintah. ”Pak Ahmad Basarah sebagai wasekjen, secara khusus akan menjalankan tugasnya mengoordinasi bidang pemerintahan ini. Tugasnya, bagaimana bersama dengan pemerintah memenuhi harapan rakyat,” jelasnya.
Hasto mengakui bahwa bidang pemerintahan yang dipimpin Basarah itu adalah hal yang sentral. Pasalnya, bagian itu akan membangun komunikasi dan koordinasi secara periodik dengan pemerintah. Ketiga, lanjut Hasto, adalah bidang kerakyatan. Hasto menjelaskan bahwa bidang ini yang akan memastikan PDIP selalu bersentuhan langsung dengan rakyat. ”Mereka bertugas membawa gambaran ideal partai sebagai alat pengorganisasi rakyat, yang akan turun di tengah masyarakat petani, nelayan, dan lainnya,” tandasnya.
Menkumham Yasonna H Laoly berjanji segera mengeluarkan surat keputusan untuk kepengurusan PDIP 2015- 2020. ”Dokumen yang diserahkan lengkap,” ujarnya.
Rahmat sahid
Dari daftar kepengurusan itu, DPP PDIP membaginya dalam tiga bidang, yakni internal, pemerintahan, dan kerakyatan. Khusus untuk bidang kerakyatan dan pemerintahan, PDIP mewajibkan untuk bersinergi dengan program- program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai implementasi program Nawacita dan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 serta jalan Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, di AD/ART PDIP telah ditegaskan garis politik PDIP sebagai partai berideologi Pancasila. Selain itu, juga secara khusus mempertegas posisi politik PDIP sebagai partai ideologi. ”Ini yang menjadi pegangan partai untuk bersinergi dengan pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Hasto di Kemenkumham, Jakarta, kemarin.
Hasto menjelaskan, dari seluruh dokumentasi yang didaftarkan ke Kemenkumham, ada unsur penegasan tanggung jawab PDIP untuk mewujudkan struktur partai yang terbagi ke dalam tiga bidang besar. Pertama, bidang internal partai yang terdiri atas bidang kehormatan, organisasi, kaderisasi, pemenangan pemilu. Kedua, bidang pemerintahan yang bertugas menjalankan tugas terkait posisi PDIP sebagai partai pengusung pemerintah. ”Pak Ahmad Basarah sebagai wasekjen, secara khusus akan menjalankan tugasnya mengoordinasi bidang pemerintahan ini. Tugasnya, bagaimana bersama dengan pemerintah memenuhi harapan rakyat,” jelasnya.
Hasto mengakui bahwa bidang pemerintahan yang dipimpin Basarah itu adalah hal yang sentral. Pasalnya, bagian itu akan membangun komunikasi dan koordinasi secara periodik dengan pemerintah. Ketiga, lanjut Hasto, adalah bidang kerakyatan. Hasto menjelaskan bahwa bidang ini yang akan memastikan PDIP selalu bersentuhan langsung dengan rakyat. ”Mereka bertugas membawa gambaran ideal partai sebagai alat pengorganisasi rakyat, yang akan turun di tengah masyarakat petani, nelayan, dan lainnya,” tandasnya.
Menkumham Yasonna H Laoly berjanji segera mengeluarkan surat keputusan untuk kepengurusan PDIP 2015- 2020. ”Dokumen yang diserahkan lengkap,” ujarnya.
Rahmat sahid
(ars)
Explore More