Partai Politik Inggris Siap Berkoalisi

LONDON - Partai Konservatif yang dipimpin Perdana Menteri (PM) David Cameron menyatakan kesiapannya untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Sikap itu seiring dengan banyak jajak pendapat yang menyatakan tidak ada partai politik yang mampu meraih suara mayoritas di parlemen. Penegasan Cameron itu diungkapkan kemarin bertepatan pada hari terakhir kampanye.

Sekitar 45 juta warga Inggris yang memiliki hak suara akan memberikan aspirasinya di 50.000 tempat pemungutan suara hari ini. Mereka akan menentukan pilihan terhadap partai politik untuk menentukan masa depan Inggris. Cameron membenarkan kemungkinan pembentukan koalisi baru atau pemerintahan minoritas. ”Saya menginginkan pemerintahan yang stabil dan kuat untuk Inggris,” kata Cameron kepada BBC .

Pada Pemilu 2010, dia membentuk pemerintahan koalisi pertama sejak 70 tahun terakhir. Saat itu, kata Cameron, dia tidak mendapatkan suara mayoritas. ”Kita (Konservatif) selalu mendahulukan kepentingan negara,” ujarnya. Untuk menarik suara rakyat Inggris, Cameron mengusung program penghematan yang berhasil dilaksanakan selama lima tahun terakhir. Dia menjanjikan berbagai program pemulihan ekonomi.

”Besok (hari ini), rakyat Inggris akan membuat keputusan penting bagi generasi mendatang,” kata Cameron kemarin, dikutip Reuters . Partai Konservatif memicu risiko Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) karena Cameron menjanjikan referendum. Dia juga mengkritik program Partai Buruh hanya akan menghancurkan Inggris. ”Inggris berada di ujung pisau. Itu akan menjadi tragedi jika kita menarik jauh semua kerja keras selama lima tahun terakhir dan kita kembali ke awal lagi,” kata Cameron.

Sedangkan Pemimpin Partai Buruh Ed Miliband yakin rakyat Inggris akan memilih Partai Buruh. ”Saya optimistis (akan menang),” katanya. Dia mengatakan dirinya tidak menyiapkan skenario kalah dalam pemilu kali ini. ”Namun, semuanya ditentukan rakyat besok (hari ini),” imbuhnya. Partai Buruh berjanji meningkatkan pajak bagi orang kaya dan mengurangi program penghematan. Dia menjanjikan jaminan anggaran bagi program kesehatan Inggris yang bermasalah.

”Pilihan pada pemilu kali ini: pemerintahan Partai Buruh yang mendahulukan kepentingan rakyat atau pemerintahan yang hanya berpihak pada satu golongan saja,” sindir Miliband. Dia mengungkapkan, ada banyak risiko bagi keluarga pekerja jika pemerintahan Konservatif berlanjut. Miliband menyiapkan skenario jika tidak ada pemenang mutlak pada pemilu parlemen kali ini.

Dia menjalin komunikasi politik dengan Partai Nasional Skotlandia (SNP). Itu ditujukan sebagai fondasi untuk membentuk pemerintahan minoritas. Sementara Partai Liberal Demokrat masih membuka kesempatan untuk berkoalisi baik dengan Konservatif ataupun Buruh. Namun, banyak kabar yang mengungkapkan bahwa mereka mendekat ke Partai Buruh. Juru bicara tim kampanye Liberal Demokrat Paul Scriven mengklaim Cameron pernah mengakui partainya tidak akan memenangkan suara mayoritas.

”Rakyat tidak bodoh. Jajak pendapat menunjukkan apa yang terjadi,” ujar Scriven. Partai Konservatif langsung membantah klaim tersebut karena mereka hanya membutuhkan 23 kursi lagi untuk mendapatkan mayoritas mutlak. Deputi PM Inggris Nick Clegg, pemimpin Partai Liberal Demokrat, memperingatkan pemilu tahun ini dapat menciptakan pemerintahan minoritas yang tidak stabil.

”Bisa jadi tahun ini akan digelar pemilu parlemen lagi,” ancam Clegg. Namun, dia mengungkapkan partainya tetap mengutamakan stabilitas di Inggris. Pemimpin SNP Nicola Sturgeon mengatakan, pemerintahan Inggris ke depan seharusnya tidak merefleksikan pemilih di Inggris saja, tetapi juga di Skotlandia. ”Pertarungan untuk meraih kemenangan memiliki konsekuensi kekalahan,” katanya.

Hasil jajak pendapat TNS kemarin menunjukkan Partai Konservatif meraih 33%. Sedangkan Partai Buruh hanya meraih 32%. ”Hasil jajak pendapat menunjukkan Partai Buruh dan Partai Konservatif menghadapi jalan buntu,” kata Michelle Harrison, direktur Penelitian Politik dan Sosial TNS. Sedangkan jajak pendapat yang digelar BBC menunjukkan Partai Konservatif mendapatkan 34% dan Partai Buruh dengan 33%.

Banyak analis mengungkapkan jajak pendapat tidak dapat dijadikan acuan pada Pemilu Inggris. Pemilu Inggris menggunakan sistem konstituen individual berdasarkan wilayah, bukan suara mayoritas. Karena itu, para politisi menyebut hasil jajak pendapat mungkin akan meleset.

”Banyak pemilih yang masih malu-malu menceritakan pilihannya,” Neil Kinnock, mantan pemimpin Partai Buruh. Dalam pandangan Profesor Tony Travers dari London School of Economics, pemilu ini akan menjadi peristiwa politik yang bersejarah. ”Pemilu ini akan menghasilkan pemerintahan multipartai,” katanya kepada AFP. Pemerintahan koalisi itu lebih kuat dan solid. Nick Robinson, editor politik BBC, mengungkapkan, dua partai besar Inggris terlalu ragu-ragu untuk mengikuti tema kampanye klasik.

Umumnya partai berkuasa akan membawa jargon, ”pemerintahan di jalur yang benar, jangan mundur”. Partai Konservatif menyarankan pemilih agar tidak menempuh risiko yang lebih berat. Kalau kampanye klasik, partai oposisi cenderung mengusung ”waktunya perubahan”. ”Partai Buruh justru membawa tema kampanye rencana yang lebih baik,” katanya.

Andika / arvin