Pemerintah Buka Lapangan Pekerjaan Baru bagi TKI
Pemerintah Buka Lapangan Pekerjaan Baru bagi TKI
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan melakukan pemberdayaan kepada calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak jadi bekerja ke Timur Tengah.
Industri padat karya dan kewirausahaan akan dibuka di kantong penempatan TKI. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP-PA) Yohana Yambise mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan pekerja perempuan yang dapat diberdayakan di kantongkantong pengiriman TKI. Sebagai dampak dari penutupan pengiriman pekerja ke Timur Tengah, menurutnya, memang akan ada banyak pekerja perempuan yang harus dibantu agar mampu menghidupi keluarganya di dalam negeri.
”Kami akan mendata dulu berapa dan di mana pekerja perempuan yang akan diberdayakan. Menurut saya ini lebih baik daripada mereka bekerja di luar negeri, tapi banyak menemui masalah,” katanya seusai acara Gender Award di Kampus UHAMKA kemarin. Profesor bidang desain silabus Universitas Cendrawasih itu menjelaskan, isu perdagangan manusia sangat mewarnai pengiriman TKI.
Karena itu moratorium penempatan TKI sudah lama dilakukan pemerintah ke sejumlah negara penempatan. Isu ini menjadi masalah nasional dan pemerintah pun bertekad agar para korban trafficking ini dipulangkan. Namun di sisi lain yang menjadi masalah adalah bagaimana memberdayakan mereka saat sudah tiba di Tanah Air. Yohana menerangkan, kerja sama lintas sektoral diperlukan agar perempuan yang tidak jadi bekerja di luar negeri ini bisa sejahtera di dalam negeri.
Dia pun mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pendataan. Selain itu dengan Kementerian Sosial yang mempunyai banyak bantuan untuk membuka industri rumahan. ”Di kami juga ada bantuan Namun kali ini sifatnya akan lintas sektoral. Mensos sudah minta ke saya untuk perempuan yang ingin bekerja agar dapat bantuan. Nanti akan kami cek lagi agar mereka dapat diberdayakan,” ujarnya.
Menaker M Hanif Dhakiri menjelaskan, penyiapan lapangan kerja baru memang akan disiapkan sebagai antisipasi hard policy penutupan pengiriman TKI ke Timur Tengah. Dia mengungkapkan, penyiapan lapangan kerja akan dilakukan bagi 67.416 calon TKI yang tidak jadi berangkat ke Timur Tengah pada 2015 ini. Lalu ada antisipasi bagi TKI yang pulang dari Timur Tengah sejak 2014 sebanyak 53.547 orang. Politikus PKB itu menjelaskan, kementerian akan melakukan pemetaan peluang kerja dan kewirausahaan di 55 kabupaten kantong TKI.
Selain itu ada pelatihan kerja di balai pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan kewirausahaan untuk melayani kebutuhan lokal. ”Pemerintah menyadari kondisi angkatan kerja Indonesia masih didominasi latar belakang pendidikan yang sangat minimal. Di samping itu animo masyarakat untuk bekerja ke luar negeri masih cukup tinggi,” ungkapnya.
Hanif menambahkan, program- program peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di kantongkantong TKI akan dilakukan. Baik melalui program pembangunan infrastruktur dan pertanian di daerah, padat karya, pelatihan kerja maupun kewirausahaan. Menurut dia, program pemberdayaan ini dimaksudkan agar para pencari kerja bisa tetap bekerja di dalam negeri dengan lebih layak pendapatannya dan dalam keberlanjutan hidupnya.
Anggota Komisi IX DPR Ali Taher berpendapat, perlu segera dibuka lapangan pekerjaan baru sebagai dampak ditutupnya penempatan TKI. Dia menyatakan animo tinggi dari perempuan di perdesaan untuk bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga karena tidak ada lapangan pekerjaan di daerahnya.
”Kebijakan itu jangan parsial, tetapi komprehensif. Tidak hanya menutup pengiriman, tetapi juga harus membebaskan lahan untuk pertanian, siapkan tambak-tambak perikanan atau usaha mikro yang bisa dikerjakan rakyat,” jelasnya. Politikus PAN itu mengaku mendukung hard policy tersebut.
Sebab penutupan ini akan meminimalisasi dampak penempatan TKI yang sering terkena kasus pelanggaran hak asasi manusia. Menurut dia, penutupan ini dapat menjadi momentum pembenahan TKI yang harus lebih melindungi mereka.
Neneng zubaidah
Industri padat karya dan kewirausahaan akan dibuka di kantong penempatan TKI. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP-PA) Yohana Yambise mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan pekerja perempuan yang dapat diberdayakan di kantongkantong pengiriman TKI. Sebagai dampak dari penutupan pengiriman pekerja ke Timur Tengah, menurutnya, memang akan ada banyak pekerja perempuan yang harus dibantu agar mampu menghidupi keluarganya di dalam negeri.
”Kami akan mendata dulu berapa dan di mana pekerja perempuan yang akan diberdayakan. Menurut saya ini lebih baik daripada mereka bekerja di luar negeri, tapi banyak menemui masalah,” katanya seusai acara Gender Award di Kampus UHAMKA kemarin. Profesor bidang desain silabus Universitas Cendrawasih itu menjelaskan, isu perdagangan manusia sangat mewarnai pengiriman TKI.
Karena itu moratorium penempatan TKI sudah lama dilakukan pemerintah ke sejumlah negara penempatan. Isu ini menjadi masalah nasional dan pemerintah pun bertekad agar para korban trafficking ini dipulangkan. Namun di sisi lain yang menjadi masalah adalah bagaimana memberdayakan mereka saat sudah tiba di Tanah Air. Yohana menerangkan, kerja sama lintas sektoral diperlukan agar perempuan yang tidak jadi bekerja di luar negeri ini bisa sejahtera di dalam negeri.
Dia pun mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pendataan. Selain itu dengan Kementerian Sosial yang mempunyai banyak bantuan untuk membuka industri rumahan. ”Di kami juga ada bantuan Namun kali ini sifatnya akan lintas sektoral. Mensos sudah minta ke saya untuk perempuan yang ingin bekerja agar dapat bantuan. Nanti akan kami cek lagi agar mereka dapat diberdayakan,” ujarnya.
Menaker M Hanif Dhakiri menjelaskan, penyiapan lapangan kerja baru memang akan disiapkan sebagai antisipasi hard policy penutupan pengiriman TKI ke Timur Tengah. Dia mengungkapkan, penyiapan lapangan kerja akan dilakukan bagi 67.416 calon TKI yang tidak jadi berangkat ke Timur Tengah pada 2015 ini. Lalu ada antisipasi bagi TKI yang pulang dari Timur Tengah sejak 2014 sebanyak 53.547 orang. Politikus PKB itu menjelaskan, kementerian akan melakukan pemetaan peluang kerja dan kewirausahaan di 55 kabupaten kantong TKI.
Selain itu ada pelatihan kerja di balai pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan kewirausahaan untuk melayani kebutuhan lokal. ”Pemerintah menyadari kondisi angkatan kerja Indonesia masih didominasi latar belakang pendidikan yang sangat minimal. Di samping itu animo masyarakat untuk bekerja ke luar negeri masih cukup tinggi,” ungkapnya.
Hanif menambahkan, program- program peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di kantongkantong TKI akan dilakukan. Baik melalui program pembangunan infrastruktur dan pertanian di daerah, padat karya, pelatihan kerja maupun kewirausahaan. Menurut dia, program pemberdayaan ini dimaksudkan agar para pencari kerja bisa tetap bekerja di dalam negeri dengan lebih layak pendapatannya dan dalam keberlanjutan hidupnya.
Anggota Komisi IX DPR Ali Taher berpendapat, perlu segera dibuka lapangan pekerjaan baru sebagai dampak ditutupnya penempatan TKI. Dia menyatakan animo tinggi dari perempuan di perdesaan untuk bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga karena tidak ada lapangan pekerjaan di daerahnya.
”Kebijakan itu jangan parsial, tetapi komprehensif. Tidak hanya menutup pengiriman, tetapi juga harus membebaskan lahan untuk pertanian, siapkan tambak-tambak perikanan atau usaha mikro yang bisa dikerjakan rakyat,” jelasnya. Politikus PAN itu mengaku mendukung hard policy tersebut.
Sebab penutupan ini akan meminimalisasi dampak penempatan TKI yang sering terkena kasus pelanggaran hak asasi manusia. Menurut dia, penutupan ini dapat menjadi momentum pembenahan TKI yang harus lebih melindungi mereka.
Neneng zubaidah
(ars)
Explore More