Ada Dana, Desa di Indonesia Harus Maju
Senin, 04 Mei 2015 - 23:21 WIB
Ada Dana, Desa di Indonesia Harus Maju
A
A
A
JAKARTA - Dana desa yang mulai dikucurkan Pemerintah Pusat, sudah seyogyanya dapat membuat desa-desa di seluruh Tanah Air bisa berkembang dan maju. Termasuk desa yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, yang belum lama ini melepaskan statusnya sebagai Kabupaten Tertinggal.
"Saya percaya, desa-desa di Batola ini bisa menggunakan dana desa untuk kemakmuran masyarakat. Jangan ada penyimpangan atau penyelewengan dana desa, gunakan sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah desa. Sebab jika desa maju, daerah maju, dan Indonesia juga maju," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT&T) Marwan Ja'far dalam siaran persnya, Senin (4/5/2015).
Marwan menjelaskan, dari Rp20 triliun dana desa yang dialokasikan Pemerintah Pusat tahun ini, desa di Batola mendapatkan alokasi sekitar Rp53 miliar. Jadi, jika dibagi rata ke 194 desa yang terdapat di Kabupeten ini, masing-masing mendapatkan sekitar Rp270juta.
"Namun, tentu saja jumlah detilnya dana yang diterima setiap desa akan berbeda. Karena ada empat juklak yang menjadi dasar perhitungan, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis, dan kemiskinan," tutur menteri asal PKB itu.
Terkait munculnya banyak pertanyaan besaran dana desa yang masih relatif kecil, Marwan menjelaskan bahwa tahun ini alokasi anggaran pusat lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi agar disparitas antar daerah tidak terlalu jauh.
"Tahun depan insya Allah besaran dana desa akan naik. Jika tahun ini di Rp20 triliun, tahun depan akan kami tingkatkan menjadi paling tidak Rp43 triliun, otomatis yang diterima setiap desa juga bertambah. Secara bertahap akan terus dinaikan setiap tahun sehingga kemudian sampai pada target setiap desa mendapatkan Rp1,4triliun," jelasnya.
Dari Rp20 triliun dana desa dalam APBN 2015, lanjut Marwan, Provinsi Kalsel yang terdiri dari 11 kabupaten, mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp501miliar. Pengucuran dana desa ini akan dilakukan oleh ke Kementerian Keuangan dalam tiga tahap sepanjang tahun ini.
Sementara, Bupati Batola Hasanuddin Murad berharap, Mendes tetap memperhatikan daerah yang dipimpinnya meski sudah keluar dari status Kabupaten Tertinggal. Sebab, Batola merupakan salah satu lumbung padi Kalsel.
"Jadi kami ingin tetap diperhatikan dan diberi bantuan walaupun bukan lagi provinsi tertinggan," ujarnya.
"Saya percaya, desa-desa di Batola ini bisa menggunakan dana desa untuk kemakmuran masyarakat. Jangan ada penyimpangan atau penyelewengan dana desa, gunakan sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah desa. Sebab jika desa maju, daerah maju, dan Indonesia juga maju," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT&T) Marwan Ja'far dalam siaran persnya, Senin (4/5/2015).
Marwan menjelaskan, dari Rp20 triliun dana desa yang dialokasikan Pemerintah Pusat tahun ini, desa di Batola mendapatkan alokasi sekitar Rp53 miliar. Jadi, jika dibagi rata ke 194 desa yang terdapat di Kabupeten ini, masing-masing mendapatkan sekitar Rp270juta.
"Namun, tentu saja jumlah detilnya dana yang diterima setiap desa akan berbeda. Karena ada empat juklak yang menjadi dasar perhitungan, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis, dan kemiskinan," tutur menteri asal PKB itu.
Terkait munculnya banyak pertanyaan besaran dana desa yang masih relatif kecil, Marwan menjelaskan bahwa tahun ini alokasi anggaran pusat lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi agar disparitas antar daerah tidak terlalu jauh.
"Tahun depan insya Allah besaran dana desa akan naik. Jika tahun ini di Rp20 triliun, tahun depan akan kami tingkatkan menjadi paling tidak Rp43 triliun, otomatis yang diterima setiap desa juga bertambah. Secara bertahap akan terus dinaikan setiap tahun sehingga kemudian sampai pada target setiap desa mendapatkan Rp1,4triliun," jelasnya.
Dari Rp20 triliun dana desa dalam APBN 2015, lanjut Marwan, Provinsi Kalsel yang terdiri dari 11 kabupaten, mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp501miliar. Pengucuran dana desa ini akan dilakukan oleh ke Kementerian Keuangan dalam tiga tahap sepanjang tahun ini.
Sementara, Bupati Batola Hasanuddin Murad berharap, Mendes tetap memperhatikan daerah yang dipimpinnya meski sudah keluar dari status Kabupaten Tertinggal. Sebab, Batola merupakan salah satu lumbung padi Kalsel.
"Jadi kami ingin tetap diperhatikan dan diberi bantuan walaupun bukan lagi provinsi tertinggan," ujarnya.
(mhd)
