Akbar Tandjung Minta Pemerintah Hormati Munaslub Golkar

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta pemerintah menghormati pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar. Namun, hal itu tentunya jika kubu Aburizal Bakrie (Ical) hasil Munas Bali dan Agung Laksono hasil Munas Jakarta sepakat dilaksanakannya Munaslub.

Kata dia, proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan juga harus dihentikan. "Kalau internal sudah sepakat mengadakan Munaslub, baik lembaga pemerintah maupun pengadilan harus menghormati produk Munaslub," ujar Akbar di kantor Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2015).

Konsekuensi lainnya, kata dia, kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali dan Jakarta juga tak diakui. Namun, kepengurusan kedua kubu akan sama-sama diakomodir secara seimbang untuk menjadi penyelenggara Munaslub.

Dalam kesempatan itu, Akbar juga menyinggung ihwal rekomendasi Mahkamah Partai Golkar yang menyebutkan Munaslub digelar kedua kubu pada tahun 2016. Menurutnya, Munaslub dapat dipercepat pada tahun ini dengan alasan kondisi yang mendesak.

Dilanjutkannya, ada sejumlah keuntungan jika Munaslub dapat dilaksanakan secepatnya pada tahun 2015. Pertama, Partai Golkar tetap bisa mengikuti Pilkada seretak tahun ini. Kedua, persiapan menuju pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) tahun 2019 dapat dilakukan lebih cepat.

"Sekaligus saja sebaiknya. Kalau Mahkamah Partai Golkar menyebutkan 2016, kalau 2015 bisa kita lakukan Munaslub, kenapa tidak," katanya.(ico)