DPP Demokrat Acuhkan Gugatan 161 DPC
Senin, 04 Mei 2015 - 12:09 WIB
DPP Demokrat Acuhkan Gugatan 161 DPC
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat menolak untuk menanggapi gugatan dari mantan-mantan ketua 161 Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang mendirikan Kaukus Penyelamat Partai Demokrat.
Mereka mengklaim dipecat dengan alasan yang tidak jelas dan meminta untuk dikembalikan hak politiknya untuk dapat memilih di Kongres III pada 11- 13 Mei mendatang di Hotel Shangri-La Surabaya. Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, penggantian jabatan tersebut ditengarai sudah sesuai dengan aturan AD /ART Partai.
Dia juga mengatakan, 161 orang tersebut diganti karena habis masa jabatan dan terjerat masalah dan melanggar AD /ART partai. ”DPP Demokrat tidak akan terpengaruh dengan protes yang dilayangkan 161 mantan ketua DPC, keputusan pencopotan itu sudah tepat. Orang dicopot karena bermasalah, kami mendapatkan laporan dari daerah,” ujarnya saat dihubungi kemarin.
Dia juga mempersilakan 161 orang tersebut untuk menempuh jalur hukum di pengadilan negeri (PN). Tapi, Syarief mengatakan tidak akan menanggapi gugatan tersebut, ”Silakan saja, kami tidak akan tanggapi,” tandasnya.
Syarief juga menganggap protes dan gugatan tersebut akan keliru jika langsung dibawa ke pengadilan. Penyelesaian masalah partai sudah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Partai Politik yakni UU Nomor 2 Tahun 2011. Dalam UU tersebut dikatakan, jika ada permasalahan partai, harus diselesaikan dulu di internal partai. ”Ya, berarti harus melewati Mahkamah Partai (MP), sedangkan sampai saat ini belum,” ujarnya.
Mantan menteri UMKM dan koperasi itu juga mengatakan, protes dan gugatan ini hanya untuk membuat keruh proses kongres yang semakin dekat. Padahal, pemecatan para ketua DPC itu sudah dilakukan sejak tahun lalu. Manuver 161 mantan ketua DPC itu sudah diketahui oleh Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ”Pak SBY meminta kami untuk menyikapinya dengan arif. Sesuai dengan mekanisme UU Partai Politik,” katanya.
Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, pemecatan 161 ketua DPC itu tidak ada hubungannya dengan kongres yang akan dilaksanakan pekan depan. Proses pergantian pimpinan partai di level kabupaten dan kota itu dianggap sudah sesuai dengan prosedur yakni pengurus anak cabang (PAC) menyampaikan mosi tidak percaya pada ketua DPC.
”Pernyataan itu diteruskan ke DPD Partai Demokrat, DPD memberikan surat keterangan atas laporan PAC itu ke DPP. Jadi enggak ada ceritanya ujugujug mem-plt-kan orang,” ucapnya saat dihubungi kemarin.
Menurutnya, manuver yang dilakukan Kaukus Penyelamat Partai Demokrat merupakan gerakan untuk mengacaukan kongres sebagai forum tertinggi Partai Demokrat itu. Sementara itu, politikus Demokrat dan calon ketua umum I Gede Pasek Suardika meragukan pemilihan ketua umum dalam kongres yang akan digelar di Surabaya berjalan demokratis.
Dia menyatakan penyelenggaraan kongres telah dikuasai loyalis SBY. Dia mengatakan, posisi Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai ketua organizing committee (OC) dalam kongres merupakan salah satu buktinya. Ibas menjadi ketua panitia saat ayahnya kembali maju mencalonkan diri menjadi calon ketua umum. ”Kalau saya melihatnya, malu. Kita nikmati saja. Yang penting tetap fight di Surabaya,” ujarnya kemarin saat dihubungi.
Pasek juga mengatakan, manuver tidak sehat masih dilakukan loyalis SBY menjelang kongres. Seluruh DPC dan DPD di Kalimantan, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah disodorkan surat bermeterai yang menyatakan mendukung SBY dan di dalamnya berisi beberapa pernyataan.
Senator DPD asal Bali ini juga mengatakan cara yang tidak sehat tersebut bukan ide langsung dari SBY. Namun, berasal dari orang-orang yang menginginkan benefit politik dengan terpilihnya kembali SBY sebagai ketua umum Demokrat. ”Ngapain Pak SBY ngurusin begitu? Posisinya sudah kuat, siapa yang menyangsikan Pak SBY calon kuat?” ucapnya.
Pasek menegaskan tetap akan mencalonkan diri sebagai ketua umum Demokrat dan siap bersaing secara sehat dengan SBY di Kongres III Partai Demokrat pekan depan.
Mula akmal
Mereka mengklaim dipecat dengan alasan yang tidak jelas dan meminta untuk dikembalikan hak politiknya untuk dapat memilih di Kongres III pada 11- 13 Mei mendatang di Hotel Shangri-La Surabaya. Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, penggantian jabatan tersebut ditengarai sudah sesuai dengan aturan AD /ART Partai.
Dia juga mengatakan, 161 orang tersebut diganti karena habis masa jabatan dan terjerat masalah dan melanggar AD /ART partai. ”DPP Demokrat tidak akan terpengaruh dengan protes yang dilayangkan 161 mantan ketua DPC, keputusan pencopotan itu sudah tepat. Orang dicopot karena bermasalah, kami mendapatkan laporan dari daerah,” ujarnya saat dihubungi kemarin.
Dia juga mempersilakan 161 orang tersebut untuk menempuh jalur hukum di pengadilan negeri (PN). Tapi, Syarief mengatakan tidak akan menanggapi gugatan tersebut, ”Silakan saja, kami tidak akan tanggapi,” tandasnya.
Syarief juga menganggap protes dan gugatan tersebut akan keliru jika langsung dibawa ke pengadilan. Penyelesaian masalah partai sudah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Partai Politik yakni UU Nomor 2 Tahun 2011. Dalam UU tersebut dikatakan, jika ada permasalahan partai, harus diselesaikan dulu di internal partai. ”Ya, berarti harus melewati Mahkamah Partai (MP), sedangkan sampai saat ini belum,” ujarnya.
Mantan menteri UMKM dan koperasi itu juga mengatakan, protes dan gugatan ini hanya untuk membuat keruh proses kongres yang semakin dekat. Padahal, pemecatan para ketua DPC itu sudah dilakukan sejak tahun lalu. Manuver 161 mantan ketua DPC itu sudah diketahui oleh Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ”Pak SBY meminta kami untuk menyikapinya dengan arif. Sesuai dengan mekanisme UU Partai Politik,” katanya.
Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, pemecatan 161 ketua DPC itu tidak ada hubungannya dengan kongres yang akan dilaksanakan pekan depan. Proses pergantian pimpinan partai di level kabupaten dan kota itu dianggap sudah sesuai dengan prosedur yakni pengurus anak cabang (PAC) menyampaikan mosi tidak percaya pada ketua DPC.
”Pernyataan itu diteruskan ke DPD Partai Demokrat, DPD memberikan surat keterangan atas laporan PAC itu ke DPP. Jadi enggak ada ceritanya ujugujug mem-plt-kan orang,” ucapnya saat dihubungi kemarin.
Menurutnya, manuver yang dilakukan Kaukus Penyelamat Partai Demokrat merupakan gerakan untuk mengacaukan kongres sebagai forum tertinggi Partai Demokrat itu. Sementara itu, politikus Demokrat dan calon ketua umum I Gede Pasek Suardika meragukan pemilihan ketua umum dalam kongres yang akan digelar di Surabaya berjalan demokratis.
Dia menyatakan penyelenggaraan kongres telah dikuasai loyalis SBY. Dia mengatakan, posisi Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai ketua organizing committee (OC) dalam kongres merupakan salah satu buktinya. Ibas menjadi ketua panitia saat ayahnya kembali maju mencalonkan diri menjadi calon ketua umum. ”Kalau saya melihatnya, malu. Kita nikmati saja. Yang penting tetap fight di Surabaya,” ujarnya kemarin saat dihubungi.
Pasek juga mengatakan, manuver tidak sehat masih dilakukan loyalis SBY menjelang kongres. Seluruh DPC dan DPD di Kalimantan, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah disodorkan surat bermeterai yang menyatakan mendukung SBY dan di dalamnya berisi beberapa pernyataan.
Senator DPD asal Bali ini juga mengatakan cara yang tidak sehat tersebut bukan ide langsung dari SBY. Namun, berasal dari orang-orang yang menginginkan benefit politik dengan terpilihnya kembali SBY sebagai ketua umum Demokrat. ”Ngapain Pak SBY ngurusin begitu? Posisinya sudah kuat, siapa yang menyangsikan Pak SBY calon kuat?” ucapnya.
Pasek menegaskan tetap akan mencalonkan diri sebagai ketua umum Demokrat dan siap bersaing secara sehat dengan SBY di Kongres III Partai Demokrat pekan depan.
Mula akmal
(ftr)
