Mendagri Akan Undang KPU dan Bawaslu Bahas Pilkada
Kamis, 30 April 2015 - 13:55 WIB
Mendagri Akan Undang KPU dan Bawaslu Bahas Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak terus dilakukan. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah me-launching pilkada serentak.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)ini mengaku, Senin 4 Mei 2014 akan ada pertemuan di Balai Kartini Jakarta, antara KPU pusat dengan jajaran pemerintah daerah.
"Tanggal 4 besok (Senin) kami akan mengundang seluruh kepala daerah, Ketua DPRD, KPU daerah di 269 kabupaten kota di Balai Kartini," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (30/4/2015).
Tjahjo mengatakan, KPU, Kepolisian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pemeriksa Keungan (BPK), Kepolisian akan memberi pengarahan kepada seluruh undangan.
Jika kekurangan dana untuk pelaksanaan pilkada serentak, Mendagri meminta kepala daerah tidak memotong anggaran kepentingan rakyat. Sebaiknya diambil dari dana belanja pegawai.
"Prinsipnya menggunakan anggaran untuk pilkada jangan memotong, atau mengurangi dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Belanja pegawai saja yang dikurangi," tegasnya.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)ini mengaku, Senin 4 Mei 2014 akan ada pertemuan di Balai Kartini Jakarta, antara KPU pusat dengan jajaran pemerintah daerah.
"Tanggal 4 besok (Senin) kami akan mengundang seluruh kepala daerah, Ketua DPRD, KPU daerah di 269 kabupaten kota di Balai Kartini," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (30/4/2015).
Tjahjo mengatakan, KPU, Kepolisian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pemeriksa Keungan (BPK), Kepolisian akan memberi pengarahan kepada seluruh undangan.
Jika kekurangan dana untuk pelaksanaan pilkada serentak, Mendagri meminta kepala daerah tidak memotong anggaran kepentingan rakyat. Sebaiknya diambil dari dana belanja pegawai.
"Prinsipnya menggunakan anggaran untuk pilkada jangan memotong, atau mengurangi dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Belanja pegawai saja yang dikurangi," tegasnya.
(maf)
