Dana Parpol Bisa Kurangi Oligarki Partai
Selasa, 28 April 2015 - 10:17 WIB
Dana Parpol Bisa Kurangi Oligarki Partai
A
A
A
JAKARTA - Gagasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang akan memberikan dana ke partai politik Rp1 triliun dinilai positif.
Pendanaan itu bisa mengurangi munculnya oligarki partai. Peneliti Australian National University (ANU) Marcus Mietzner mengatakan kecilnya bantuan negara kepada partai politik menjadi salah satu penyebab lahirnya oligarki partai. ”Di Indonesia oligarkisasi partai politik tidak kebetulan terjadi. Partai bergantung kepada siapa yang bisa membiayai. Ini muncul karena meningkatnya ongkos politik,” kata Marcus Mietzner seusai menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kemendagri kemarin.
Menurut Marcus, oligarki politik lahir di negara-negara yang sistem pendanaan politiknya tidak beres. Mahalnya biaya politik dan kurangnya bantuan negara terhadap parpol membuat partai disibukkan untuk mencari dana demi memenuhi kebutuhan partai. ”Di Thailand itu sistem pendanaannya tidak berfungsi, maka muncul seorang Thaksin,” paparnya.
Selain oligarki partai, maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia juga karena mahalnya ongkos politik. Petinggi partai berusaha menutupi ongkos tersebut dengan melakukan berbagai cara. Karena itu, untuk dapat mengurangi ekses tersebut, negara dapat menaikkan anggaran bantuan kepada partai politik. Hal ini pun telah dilakukan beberapa negara.
”Seperti Meksiko yang meningkatkan pendanaannya karena ada kecenderungan partai di sana dikuasai para kartel narkoba,” kata dia. Apalagi bantuan negara kepada partai di Indonesia sangat kecil. Total anggaran yang dikeluarkan negara untuk pengurus DPP partai baru sekitar Rp13,2 miliar.
Adapun di 542 provinsi/kabupaten/kota berjumlah Rp385,5 miliar. ”Itu setara dengan 0,000005% APBN dan dapat membiayai 1% kebutuhan partai. Bahkan di bawah 1%. Untuk di daerah itu harus dibagi lebih dari 500 daerah dan dibagi 10 partai. Sangat kecil sekali,” kata dia.
Peneliti yang telah 10 tahun mengkaji parpol di Indonesia itu mengatakan jika dibandingkan negara lain dengan kemampuan ekonomi sama, bantuan Indonesia untuk partai sangat kecil. Misalnya saja di Meksiko, bantuan kepada partai sekitar Rp5 triliun dan mampu memenuhi 95% kebutuhan partai. ”Turki itu Rp 2,1 triliun dan dapat memenuhi 85%. Jerman bantuannya Rp2,2 triliun dan dapat membantu 32% kebutuhan partai,” kata dia.
Menurut dia, angka ideal untuk Indonesia tidak perlu mencapai lebih dari 80%. Pasalnya akan membuat partai menjadi manja. ”Angka ideal bantuan dapat membantu membiayai 30% kebutuhan partai. Kalau kecil membuat korupsi dan oligarkis,” kata dia.
Menanggapi hal ini, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan akan menghimpun semua masukan. Namun dia belum sampai pada kesimpulan apakah akan menaikkan atau tidak. ”Kita tampunglah. Tapi belum ada kesimpulan,” kata dia.
Dita angga
Pendanaan itu bisa mengurangi munculnya oligarki partai. Peneliti Australian National University (ANU) Marcus Mietzner mengatakan kecilnya bantuan negara kepada partai politik menjadi salah satu penyebab lahirnya oligarki partai. ”Di Indonesia oligarkisasi partai politik tidak kebetulan terjadi. Partai bergantung kepada siapa yang bisa membiayai. Ini muncul karena meningkatnya ongkos politik,” kata Marcus Mietzner seusai menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kemendagri kemarin.
Menurut Marcus, oligarki politik lahir di negara-negara yang sistem pendanaan politiknya tidak beres. Mahalnya biaya politik dan kurangnya bantuan negara terhadap parpol membuat partai disibukkan untuk mencari dana demi memenuhi kebutuhan partai. ”Di Thailand itu sistem pendanaannya tidak berfungsi, maka muncul seorang Thaksin,” paparnya.
Selain oligarki partai, maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia juga karena mahalnya ongkos politik. Petinggi partai berusaha menutupi ongkos tersebut dengan melakukan berbagai cara. Karena itu, untuk dapat mengurangi ekses tersebut, negara dapat menaikkan anggaran bantuan kepada partai politik. Hal ini pun telah dilakukan beberapa negara.
”Seperti Meksiko yang meningkatkan pendanaannya karena ada kecenderungan partai di sana dikuasai para kartel narkoba,” kata dia. Apalagi bantuan negara kepada partai di Indonesia sangat kecil. Total anggaran yang dikeluarkan negara untuk pengurus DPP partai baru sekitar Rp13,2 miliar.
Adapun di 542 provinsi/kabupaten/kota berjumlah Rp385,5 miliar. ”Itu setara dengan 0,000005% APBN dan dapat membiayai 1% kebutuhan partai. Bahkan di bawah 1%. Untuk di daerah itu harus dibagi lebih dari 500 daerah dan dibagi 10 partai. Sangat kecil sekali,” kata dia.
Peneliti yang telah 10 tahun mengkaji parpol di Indonesia itu mengatakan jika dibandingkan negara lain dengan kemampuan ekonomi sama, bantuan Indonesia untuk partai sangat kecil. Misalnya saja di Meksiko, bantuan kepada partai sekitar Rp5 triliun dan mampu memenuhi 95% kebutuhan partai. ”Turki itu Rp 2,1 triliun dan dapat memenuhi 85%. Jerman bantuannya Rp2,2 triliun dan dapat membantu 32% kebutuhan partai,” kata dia.
Menurut dia, angka ideal untuk Indonesia tidak perlu mencapai lebih dari 80%. Pasalnya akan membuat partai menjadi manja. ”Angka ideal bantuan dapat membantu membiayai 30% kebutuhan partai. Kalau kecil membuat korupsi dan oligarkis,” kata dia.
Menanggapi hal ini, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan akan menghimpun semua masukan. Namun dia belum sampai pada kesimpulan apakah akan menaikkan atau tidak. ”Kita tampunglah. Tapi belum ada kesimpulan,” kata dia.
Dita angga
(ftr)
