BG Akhirnya Jadi Wakapolri
BG Akhirnya Jadi Wakapolri
A
A
A
JAKARTA - Berbagai spekulasi mengenai sosok wakil kepala Polri (wakapolri) akhirnya terjawab. Kemarin Komjen Pol Budi Gunawan (BG) resmi menjabat sebagai wakapolri dalam upacara pelantikan yang dipimpin Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.
Presiden Joko Widodo meminta pelantikan itu menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat kinerja. ”Saya perintahkan ke Kapolri untuk lakukan konsolidasi kelembagaan dan memperkuat kinerja Polri, juga pengawasan dan pembenahan sumber daya yang ada,” kata Presiden saat mengunjungi media centre KTT Asia Afrika Jakarta kemarin.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menilai tak ada yang aneh dalam pelantikan BG. Menurutnya, mantan Kepala Lemdikpol itu dipilih oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri yang artinya telah memenuhi segala persyaratan. ”Wanjakti sudah memilih dan disetujui oleh Kapolri. Jadi tidak selayaknya dipermasalahkan,” kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menegaskan bahwa pelantikan BG akan memulihkan harkat dan martabatnya. Penunjukan itu juga tepat karena secara hukum BG tidak memiliki persoalan. ”Yang bersangkutan clear and clean terkait masalahnya.
”Nama baik Komjen Pol BG harus diperbaiki, dipulihkan oleh keputusan Wanjakti, pimpinan Polri,” kata Tjahjo. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengungkapkan, pelantikan BG sedianya dilakukan Kamis (hari ini). Namun jadwal tersebut dipercepat mengingat agenda kerja Kapolri sangat padat.
”Pelantikan Budi Gunawan sebagai wakapolri segera dilakukan berkaitan dengan banyaknya tugas yang harus dikerjakan,” kata alumnus terbaik Akademi Kepolisian 1982 ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati pelantikan BG dan tidak akan ikut campur di dalamnya. Pemilihan wakapolri merupakan kewenangan dan hak Polri.
”Itu domain penuh dari Polri secara institusional,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi. Komjen Pol Budi Gunawan dilantik dalam upacara tertutup di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri sekitar pukul 14.00 WIB kemarin. Selain Kapolri, hadir sejumlah pejabat utama Polri seperti Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, Kabaharkam Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Irwasum Komjen Pol Dwi Priyatno, dan Kabaintelkam Komjen Pol Djoko Mukti Haryono.
Hadir pula sejumlah anggota Kompolnas. Kepastian pelantikan BG diungkapkan Kadiv Humas Polri IrjenPolAntonCharliyan. Anton menampik bahwa acara pelantikan itu sengaja disembunyikan dan ditutup-tutupi. Menurut dia, semuanya justru telah berjalan sesuai dengan prosedur dan menjadi bagian dari mekanisme internal Polri. ”Ini (pelantikan) biar sederhana saja. Biar khidmat.
Pelantikan Kabareskrim dulu juga sederhana, yang penting prosesnya sesuai dengan mekanisme dan SOP. Kalau tertutup, saya tutup mulut tidak memberi keterangan,” kata dia. Nama BG mulai santer disebut sebagai kandidat wakapolri setelah Presiden Jokowi menggelar rapat konsultasi dengan DPR jelang uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri di gedung parlemen belum lama ini.
Isu tersebut semakin kencang dalam sepekan terakhir. Indonesia Police Watch (IPW) bahkan sudah memastikan BG terpilih sebagai wakapolri (20/4). Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin mengungkapkan, BG sah dilantik menjadi wakapolri meskipun ada polemik di masyarakat. Beberapa penolakan terhadap BG tidak lantas menjadikan konstitusi runtuh. ”Sebelumnya, Budi Gunawan sudah disetujui DPR untuk menjadi kepala Polri. Itu artinya secara yuridis dia sudah otomatis memenuhi syarat menjadi wakapolri,” katanya.
Tidak Ada Matahari Kembar
Anggota Kompolnas M Nasser menepis kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap masa depan institusi Polri ketika wakapolri memiliki beban kasus hukum. Dia juga menyangkal terpilihnya BG sebagai wakil Badrodin Haiti akan memunculkan ”matahari kembar” di Korps Bhayangkara. ”Itu tak akan terjadi.
Mengapa? Karena jelas yang satu bintang 4 (kapolri), yang satu bintang 3 (wakapolri),” katanya seusai menghadiri acara pelantikan BG. Kompolnas meyakini pasangan Badrodin dan BG dapat mengemban tugas dengan baik terutama dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keduanya juga diminta bersinergi untuk membawa Polri semakin maju.
Sementara itu, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso menjamin Polri tidak akan tebang pilih dalam hal penegakan hukum, termasuk jika ditemukan ada unsur pidana dalam kasus BG. Hanya dia menegaskan bahwa sejatinya kasus yang menimpa BG telah selesai begitu sidang praperadilan telah diputuskan.
Sebagai pihak yang menerima limpahan berkas BG, Bareskrim memastikan telah membentuk tim yang bertugas meneliti berkas tersebut. Menurut Budi, berdasar penilaian kepolisian dan beberapa saksi ahli yang dipanggil, berkas perkara tersebut dinilai tidak layak. Namun, lanjut dia, berkas itu perlu diuji dan digelar bersama untuk menghindari tudingan miring terhadap Polri yang menangani kasus anggotanya sendiri.
Khoirul muzakki/rahmat sahid/rarasati syarief/ant
Presiden Joko Widodo meminta pelantikan itu menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat kinerja. ”Saya perintahkan ke Kapolri untuk lakukan konsolidasi kelembagaan dan memperkuat kinerja Polri, juga pengawasan dan pembenahan sumber daya yang ada,” kata Presiden saat mengunjungi media centre KTT Asia Afrika Jakarta kemarin.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menilai tak ada yang aneh dalam pelantikan BG. Menurutnya, mantan Kepala Lemdikpol itu dipilih oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri yang artinya telah memenuhi segala persyaratan. ”Wanjakti sudah memilih dan disetujui oleh Kapolri. Jadi tidak selayaknya dipermasalahkan,” kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menegaskan bahwa pelantikan BG akan memulihkan harkat dan martabatnya. Penunjukan itu juga tepat karena secara hukum BG tidak memiliki persoalan. ”Yang bersangkutan clear and clean terkait masalahnya.
”Nama baik Komjen Pol BG harus diperbaiki, dipulihkan oleh keputusan Wanjakti, pimpinan Polri,” kata Tjahjo. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengungkapkan, pelantikan BG sedianya dilakukan Kamis (hari ini). Namun jadwal tersebut dipercepat mengingat agenda kerja Kapolri sangat padat.
”Pelantikan Budi Gunawan sebagai wakapolri segera dilakukan berkaitan dengan banyaknya tugas yang harus dikerjakan,” kata alumnus terbaik Akademi Kepolisian 1982 ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati pelantikan BG dan tidak akan ikut campur di dalamnya. Pemilihan wakapolri merupakan kewenangan dan hak Polri.
”Itu domain penuh dari Polri secara institusional,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi. Komjen Pol Budi Gunawan dilantik dalam upacara tertutup di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri sekitar pukul 14.00 WIB kemarin. Selain Kapolri, hadir sejumlah pejabat utama Polri seperti Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, Kabaharkam Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Irwasum Komjen Pol Dwi Priyatno, dan Kabaintelkam Komjen Pol Djoko Mukti Haryono.
Hadir pula sejumlah anggota Kompolnas. Kepastian pelantikan BG diungkapkan Kadiv Humas Polri IrjenPolAntonCharliyan. Anton menampik bahwa acara pelantikan itu sengaja disembunyikan dan ditutup-tutupi. Menurut dia, semuanya justru telah berjalan sesuai dengan prosedur dan menjadi bagian dari mekanisme internal Polri. ”Ini (pelantikan) biar sederhana saja. Biar khidmat.
Pelantikan Kabareskrim dulu juga sederhana, yang penting prosesnya sesuai dengan mekanisme dan SOP. Kalau tertutup, saya tutup mulut tidak memberi keterangan,” kata dia. Nama BG mulai santer disebut sebagai kandidat wakapolri setelah Presiden Jokowi menggelar rapat konsultasi dengan DPR jelang uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri di gedung parlemen belum lama ini.
Isu tersebut semakin kencang dalam sepekan terakhir. Indonesia Police Watch (IPW) bahkan sudah memastikan BG terpilih sebagai wakapolri (20/4). Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin mengungkapkan, BG sah dilantik menjadi wakapolri meskipun ada polemik di masyarakat. Beberapa penolakan terhadap BG tidak lantas menjadikan konstitusi runtuh. ”Sebelumnya, Budi Gunawan sudah disetujui DPR untuk menjadi kepala Polri. Itu artinya secara yuridis dia sudah otomatis memenuhi syarat menjadi wakapolri,” katanya.
Tidak Ada Matahari Kembar
Anggota Kompolnas M Nasser menepis kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap masa depan institusi Polri ketika wakapolri memiliki beban kasus hukum. Dia juga menyangkal terpilihnya BG sebagai wakil Badrodin Haiti akan memunculkan ”matahari kembar” di Korps Bhayangkara. ”Itu tak akan terjadi.
Mengapa? Karena jelas yang satu bintang 4 (kapolri), yang satu bintang 3 (wakapolri),” katanya seusai menghadiri acara pelantikan BG. Kompolnas meyakini pasangan Badrodin dan BG dapat mengemban tugas dengan baik terutama dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keduanya juga diminta bersinergi untuk membawa Polri semakin maju.
Sementara itu, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso menjamin Polri tidak akan tebang pilih dalam hal penegakan hukum, termasuk jika ditemukan ada unsur pidana dalam kasus BG. Hanya dia menegaskan bahwa sejatinya kasus yang menimpa BG telah selesai begitu sidang praperadilan telah diputuskan.
Sebagai pihak yang menerima limpahan berkas BG, Bareskrim memastikan telah membentuk tim yang bertugas meneliti berkas tersebut. Menurut Budi, berdasar penilaian kepolisian dan beberapa saksi ahli yang dipanggil, berkas perkara tersebut dinilai tidak layak. Namun, lanjut dia, berkas itu perlu diuji dan digelar bersama untuk menghindari tudingan miring terhadap Polri yang menangani kasus anggotanya sendiri.
Khoirul muzakki/rahmat sahid/rarasati syarief/ant
(bbg)
Explore More