Jokowi Harus Memiliki Parameter Jelas

JAKARTA - Menguatnya wacana reshuffle kabinet sudah selayaknya disikapi serius oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, munculnya wacana itu dipicu oleh kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintahan di beberapa sektor sebagaimana tecermin dalam beberapa hasil survei.

Namun, kocok ulang ini haruslah dilandasi oleh sikap profesional. Artinya, ketika Presiden Jokowi hendak melakukan perombakan, indikatornya harus jelas, yakni berdasarkan kinerja. ”Tentangreshuffle kabinetitudomain Presiden, wilayah otoritas atau hak prerogatif Presiden.

Untuk mengubah kabinet ini Presiden mesti memiliki landasan yang kuat mengapa perombakan harus dilakukan,” kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro di Jakarta kemarin.

Soal indikator, Siti mencontohkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggunakan parameter dalam menilai kinerja para menteri dan menteri koordinator, yakni hasil penilaian Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Presiden Jokowi saat ini seharusnya memiliki alat ukur dalam melihat kinerja para pembantunya di Kabinet Kerja. ”Selama parameter yang digunakan Jokowi jelas dalam merombak kabinet, selama itu pula akan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Namun, Siti tidak menampik bahwa perombakan kabinet juga disertai tarikan kepentingan politik.

Tarikan politik itu, kata dia, bisa berupa perubahan komposisi koalisi sehingga mengharuskan perubahan alokasi kursi menteri dari partai koalisi. Kalaupun kepentingan politik yang menjadi pertimbangan, Siti berharap agar profesionalitas, kompetensi, dan kapasitas tetap dikedepankan.

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung mengakui ada beberapa program atau kebijakan kementerian yang belum berjalan baik. Tetapi apakah ini kemudian diartikan perlu ada perombakan, itu sepenuhnya kewenangan Presiden.

”Tentu Presiden dan Wakil Presiden melihat performa pemerintahan, apakah enam bulan ini kinerjanya seperti yang dijabarkan di awal oleh Presiden. Tentu mereka yang paling tahu persoalan ini,” katanya. Dalam hal kinerja, kata Pramono, publik juga bisa melihat banyak menteri yang performanya belum sesuai harapan.

Dia mencontohkan, Presiden dan Wakil Presiden sudah bekerja keras memotong birokrasi yang menghambat iklim investasi dan dunia usaha. Tetapi, di lapangan ternyata ada beberapa hal belum berjalan baik. Parpol dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung isu ini tidak hanya PDIP.

Kader dari sejumlah partai lain, yakni NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hanura juga memberikan dukungan yang sama sepanjang tujuannya untuk peningkatan kinerja pemerintahan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon berpendapat, tanpa survei pun fakta mengecewakan yang harus dihadapi publik kini sudah kasatmata.

Karena itu, kalau Presiden Jokowi memang menyadari hal itu, seharusnya perombakan dilakukan karena penilaian publik tersebut berkaitan langsung dengan kinerja para pembantunya. ”Harus segera dilakukan evaluasi. Kalau begini saja buangbuang waktu, sementara negara lain maju dengan cepat.

Kita hanya menjadi pasar bagi negaranegara lain,” desaknya. Menurut Fadli, masalah utama yang menjadi sorotan publik atas kinerja pemerintahan adalah di sektor ekonomi dan hukum. Hal itu harus menjadi catatan serius bagi Presiden Jokowi dalam melakukan evaluasi.

Rahmat sahid