Polri Nilai Pilkada Serentak Rawan Konflik
Selasa, 21 April 2015 - 10:21 WIB
Polri Nilai Pilkada Serentak Rawan Konflik
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Bradodin Haiti menyerukan kepada seluruh jajaran Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk meningkatkan soliditas internal Polri. Seruan itu sebagai implementasi komitmen Bradodin Haiti saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota Komisi III DPR.
Bradodin menyampaikan, soliditas internal diperlukan lantaran tantangan yang akan dihadapi Polri ke depan semakin berat sehingga dibutuhkan sinergi. ”Sebelumnya ya sudah solid, tapi perlu ditingkatkan soliditasnya agar lebih efektif,” kata Kapolri seusai acara Commander Wise di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, kemarin.
Salah satu tantangan Polri terberat tahun ini, menurut Bradodin, adalah terkait pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan diselenggarakan akhir tahun ini. Bradodin memperkirakan, pilkada serentak kali ini memiliki kerawanan tinggi terhadap konflik di banding dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden sebelumnya.
Dalam pilkada serentak, interaksi elit politik dengan akar rumput lebih intensif dengan jarak yang sangat dekat. Itu berpengaruh terhadap situasi politik yang semakin panas dan berpotensi memicu lahirnya berbagai gesekan. ”Kita sudah siapkan antisipasinya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya potensi konflik,” ucapnya.
Di samping itu, Bradodin mengajak jajarannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Bradodin menilai, hasil survei dari beberapa lembaga survei di Indonesia selama beberapa bulan terakhir yang menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat menjadi pemantik bagi Polri untuk meningkatkan profesionalisme.
Upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri, menurut Bradodin, bisa dilakukan dengan mengintensifkan jalinan komunikasi dengan masyarakat, meminimalkan pelanggaran dan meningkatkan kinerja anggota Polri. ”Ini yang harus kita bangun untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Ini arahan saya kepada seluruh jajaran terkait apa yang harus dilakukan ke depan,” katanya.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jendral (Brigjen) Anton Charliyan mengatakan, Polri perlu memiliki peta persoalan setiap daerah. Alasannya, masing-masing daerah memiliki masalah dengan karakter yang berbeda. Dalam menghadapi pilkada misalnya, perlu pemetaan daerah mana saja yang memiliki potensi konflik tinggi, termasuk pemetaan tingkat emosi masyarakat yang setiap daerah berbeda.
Begitu pula pemetaan terhadap partai yang berpotensi memicu konflik. ”Masalah konflik pilkada juga tergantung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kalau KPU setempat dianggap tak jujur, bisa berpotensi ricuh,” ujarnya. Pengamanan Polri, menurut Anton, perlu didukung dengan komitmen bersama, terutama dengan KPU untuk menjaga independensi dan kredibilitas.
Khoirul muzakki
Bradodin menyampaikan, soliditas internal diperlukan lantaran tantangan yang akan dihadapi Polri ke depan semakin berat sehingga dibutuhkan sinergi. ”Sebelumnya ya sudah solid, tapi perlu ditingkatkan soliditasnya agar lebih efektif,” kata Kapolri seusai acara Commander Wise di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, kemarin.
Salah satu tantangan Polri terberat tahun ini, menurut Bradodin, adalah terkait pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan diselenggarakan akhir tahun ini. Bradodin memperkirakan, pilkada serentak kali ini memiliki kerawanan tinggi terhadap konflik di banding dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden sebelumnya.
Dalam pilkada serentak, interaksi elit politik dengan akar rumput lebih intensif dengan jarak yang sangat dekat. Itu berpengaruh terhadap situasi politik yang semakin panas dan berpotensi memicu lahirnya berbagai gesekan. ”Kita sudah siapkan antisipasinya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya potensi konflik,” ucapnya.
Di samping itu, Bradodin mengajak jajarannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Bradodin menilai, hasil survei dari beberapa lembaga survei di Indonesia selama beberapa bulan terakhir yang menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat menjadi pemantik bagi Polri untuk meningkatkan profesionalisme.
Upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri, menurut Bradodin, bisa dilakukan dengan mengintensifkan jalinan komunikasi dengan masyarakat, meminimalkan pelanggaran dan meningkatkan kinerja anggota Polri. ”Ini yang harus kita bangun untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Ini arahan saya kepada seluruh jajaran terkait apa yang harus dilakukan ke depan,” katanya.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jendral (Brigjen) Anton Charliyan mengatakan, Polri perlu memiliki peta persoalan setiap daerah. Alasannya, masing-masing daerah memiliki masalah dengan karakter yang berbeda. Dalam menghadapi pilkada misalnya, perlu pemetaan daerah mana saja yang memiliki potensi konflik tinggi, termasuk pemetaan tingkat emosi masyarakat yang setiap daerah berbeda.
Begitu pula pemetaan terhadap partai yang berpotensi memicu konflik. ”Masalah konflik pilkada juga tergantung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kalau KPU setempat dianggap tak jujur, bisa berpotensi ricuh,” ujarnya. Pengamanan Polri, menurut Anton, perlu didukung dengan komitmen bersama, terutama dengan KPU untuk menjaga independensi dan kredibilitas.
Khoirul muzakki
(bbg)
