Publik Dukung Jokowi Rombak Kabinet

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus bekerja lebih keras untuk dapat memenuhi harapan publik. Hingga enam bulan masa pemerintahan, mayoritas publik menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis Poltracking kemarin, sebanyak 48,5% responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi- JK, sedangkan yang menyatakan puas hanya 44%, dan mengaku tidak tahu atau tidak menjawab 7,5%. Ketika pertanyaan menyasar pada kepemimpinan pribadi Presiden Jokowi, angka ketidakpuasan menurun menjadi 46,4%, sedangkan yang menyatakan puas 47%.

Sementara penilaian terhadap Wakil Presiden JK, 45,3% tidak puas dan yang menyatakan puas 44,8%. Untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, publik mendukung Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet. Jumlah responden yang setuju jika Jokowi melakukan pergantian terhadap beberapa menterinya sebanyak 41%.

Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha mengatakan, kinerja yang paling dianggap tidak memuaskan oleh publik adalah di bidang ekonomi dan hukum. Di bidang ekonomi, ketidakpuasan publik mencapai 66%.

Hal tersebut dipicu beberapa kebijakan pemerintah yang membuat daya beli masyarakat menurun. “Harga sembako naik, harga BBM juga sempat naik, tapi daya beli masyarakat tidak naik,” ujarnya saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, kemarin.

Sedangkan kinerja pemerintah di bidang hukum, tingkat ketidakpuasan publik mencapai 55%. Salah satu penyebab menurun drastisnya kepercayaan publik kepada pasangan yang dilantik pada 20 Oktober 2014 ini yakni akibat kisruh berkepanjangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Survei Poltracking ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23- 30 Maret 2015 menggunakan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei ini mencapai 2,9%. Wawancara terhadap responden dilakukan dengan cara tatap muka.

Hanta mengaku pembiayaan survei ini oleh Poltracking. Namun, Hanta mengaku bisa memahami jika publik belum puas pada enam bulan pertama pemerintahan. “Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal mengingat janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita belum maksimal,” sebutnya.

Untuk dapat memperbaiki kinerja pemerintah, salah satu yang bisa dilakukan Jokowi adalah melakukan reshufflekabinet. Penggantian menteri ini dinilai salah satu solusi terbaik untuk memperbaiki performa dan kinerja pemerintahan.

Berdasarkan survei ini pula, sebanyak 36% responden menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet, sedangkan 5,8% lainnya menyatakan sangat setuju. Hanya 24,1% responden yang kurang setuju, sementara 3,9% sangat tidak setuju. Jumlah responden yang mengaku tidak tahu atau tidak menjawab 30,2%. “Jika ditotal, jumlah yang setuju dengan reshuffle kabinet 41,8%. Lebih besar dari yang tidak setuju,” kata Hanta.

Sebelum melakukan perombakan kabinet, selain mempertimbangkan aspirasi publik dari hasil survei, Hanta juga menyarankan Jokowi membuat sebuah mekanisme untuk menilai kinerja para menterinya, termasuk harus mempertimbangkan hak prerogatifnya. “Kalau memang merasa tidak puas dengan kinerja menteri, ya itu hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

Pada 6 April 2015 lembaga Indo Barometer juga merilis survei tentang kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Survei ini menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi- JK. Responden yang menyatakan puas dengan kepemimpinan Jokowi hanya 57,5%, sedangkan JK hanya 53,3%.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, tingkat kepuasan publik tersebut masih jauh di bawah angka standar yakni 75%. Khusus tingkat kepuasan terhadap kinerja Kabinet Kerja, publik yang menyatakan puas hanya 46,8%.

Ketua DPP Partai NasDem Johnny G Plate berpendapat, survei selama ini didasarkan pada pemahaman publik terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam enam bulan pemerintahan.

Dia menilai publik punya persepsi seperti itu lantaran mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. “Komunikasi publik dari anggota kabinet yang kurang bagus. Kabinet ini sebenarnya sudah bekerja, hanya pekerjaannya full apa belum?” kata Johnny kemarin.

Menurut Johnny, pekerjaan pemerintah saat ini belum tuntas, dan APBN-P 2015 pun baru disahkan satu bulan lalu. Belum lagi mengenai sejumlah nomenklatur kementerian baru yang juga perlu diterjemahkan dalam APBN-P 2015.

Dengan begitu, dia menilai visi misi Nawacita Jokowi bisa dibilang baru disahkan pada satu bulan yang lalu. “Jadi daya serap anggaran yang mendorong program Nawacita baru dimulai, tapi sudah dinilai,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR tersebut.

Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK saat ini masih terus berusaha mewujudkan apa yang menjadi program dan janji kampanyenya. Untuk itu, seyogianya pemerintah diberi kesempatan untuk fokus bekerja mengimplementasikan janji-janji tersebut.

Kiswondari/okezone