Presiden Harus Turun Tangan
Presiden Harus Turun Tangan
A
A
A
JAKARTA - Langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membekukan PSSI mengancam masa depan sepak bola Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan turun tangan menyelamatkan sepak bola nasional.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI Erwin Dwi Budiawan serta anggota Komite Eksekutif PSSI Djamal Aziz kemarin. Menurut mereka, campur tangan Presiden dibutuhkan untuk menghindari kemungkinan terburuk: sanksi FIFA. ”Kalau ditanya apakah Presiden perlu turun tangan, tentu saja sangat perlu. Karena efek putusan ini (pembekuan) bukan hanya PSSI sebagai organisasi, tapi juga masa depan sepak bola Indonesia,” kata Erwin saat dihubungi KORAN SINDO tadi malam.
Menurut Erwin, tahun 2015 banyak agenda yang akan dijalani timnas, baik di level yunior maupun senior. Termasuk sepak bola wanita juga sedang menggeliat dan memiliki agenda pertandingan pada 2015. Agenda ini bisa berantakan jika Indonesia mendapat sanksi FIFA. ”Kita ada agenda mulaidari U-14, U-16, U-19, U- 23, dan senior. Bahkan, khusus timnas U-19, Indonesia akan menjadi tuan rumah. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian ada sanksi, kasihan para pemain muda kita,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Erwin menyatakan, sesuai hasil rapat Komite Eksekutif, pengurus PSSI akan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menpora. Selain melaporkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2015 di Surabaya, Erwin tak menampik akan dibicarakan keputusan Kemenpora yang membekukan PSSI.
Hanya, dia tak ikut dalam daftar rombongan karena menghadiri pertemuan manajer dengan tim Divisi Utama dan Indonesia Super League (ISL) atau QNB League. Sebab, lanjutErwin, PSSI belum berencana melakukan perubahan jadwal kompetisi yang sudah disusun PT Liga. ”Semua masih sesuai agenda, termasuk jadwal kick off Divisi Utama. Untuk QNB League, mayoritas klub ingin segera main pada 25 April. Tapi masih harus dirapatkan dulu,” bebernya.
Djamal menambahkan, Presiden patut turun tangan dengan memanggil pihak PSSI dan Menpora untuk bicara bersama. ”Surat Keputusan Menpora Nomor 0137 Tahun 2015 itu kan ditembuskan kepada Presiden. Lagipula, Wakil Presiden sudah mempersilakan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI berjalan. Jadi, saya berharap Pak Presiden begitu lihat surat itu mau memanggil Menpora dan PSSI. Kami mau masalah ini clear dan selesai,” urai Djamal.
Dia menilai Menpora membuat langkah keliru saat menyatakan mengambil alih timnas. Menurut mantan anggota Komisi X DPR itu, jika pemerintah mengambil alih kegiatan sepak bola Indonesia, dana APBN akan kembali digunakan. Apalagi anggaran bagi Menpora tidak hanya untuk PSSI, tapi seluruh cabang olahraga di Indonesia.
”Kalau mau mengambil alih timnas atau memutar liga, berarti ada slot APBN untuk mendanai kompetisi. Terus duitnya dari mana? APBN dari mana? Dirancang Bappenas dari mana? Anggaran tidak datang tiba-tiba, harus diproses lewat Bappenas, Kementerian Keuangan. Tidak tiba-tiba, termasuk prestasi,” tambahnya.
Saat ini, kata Djamal, PSSI tidak menggunakan APBN untuk membiayai timnas dan kompetisi. Karena untuk menjadi profesional, klub dilarang menggunakan uang daerah atau negara. Itu sebabnya banyak klub kesulitan membiayai operasional dalam mengarungi kompetisi.
”FIFA itu melarang sepak bola diintervensi pemerintah karena kebijakan pemerintah bisa berubah- ubah dan FIFA akan kerepotan jika setiap federasi di tiap negara mengadu karena terus mengikuti aturan dasar yang berubah-ubah,” ujarnya.
Kritik atas putusan Kemenpora juga disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam. Menurutnya, keputusan Menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI merupakan kebijakan salah sasaran. Alasannya, PSSI termasuk bagian dari ormas yang diatur oleh UU Ormas. ”Melihat UU Ormas yang berhak membubarkan ya pemilik ormas tersebut. Adapun kalau PSSI pemiliknya adalah klub beserta anggotanya,” katanya
saat dihubungi KORAN SINDO. Jika alasan Kemenpora membekukan PSSI karena profesi dan pembinaan olahraga, hal itu juga dinilai tidak tepat. Karena itu, politikusdari Fraksi Golkar tersebut menyarankan PSSI jalan terus dan tetap memberikan pembinaan di lingkup internal PSSI. Pihaknya berencana segera menggelar rapat dengan Komisi X mengenai kebijakan Kemenpora ini. ”Kita rapat dahulu dan menjadwalkan untuk dihadirkan Kemenpora,” tambahnya.
Suara berbeda disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris. Dia menyatakan upaya pembekuan PSSI dilakukan tidak dengan gegabah. Langkah itu merupakan upaya Kemenpora mengatasi permasalahan internalnya dan permasalahan di PSSI. Sebagai langkah awal, dia meminta pemerintah membentuk tim pengganti yang dapat betulbetul melakukan pembinaan progresif atas sepak bola.
”Menurut saya pembekuan dilakukan tidak gegabah, kita bisa melihat permasalahan konflik, permasalahan interest, ada juga politik, pun bisnis yang akhirnya tidak sehat,” katanya kemarin. Senator asal DKI Jakarta itu juga segera memanggil Kemenpora untuk dimintai penjelasan tentang tindakan pembekuan terhadap PSSI. ”Tentu kita akan memanggil kementerian terkait untuk memberi penjelasan dan mendiskusikan langkah solusi ke depan untuk mitra kita,” tandasnya.
Sementara itu, klub peserta QNB League berharap agar kompetisi di Indonesia tetap berjalan. Pelatih, pemain, bahkan klub akan mengalami kerugian karena tidak ada aktivitas sekaligus sumber ekonomi bila kompetisi dihentikan. ”Pasti khawatir sekali. Nasib kami semua kan dari rutinitas kompetisi. Bisa dibayangkan kalau misalnya sampai terhenti total,” kata Suharno, Pelatih Arema Cronus.
Asisten Pelatih Persela Didik Ludiyanto berharap agar kompetisi tak terpengaruh keputusan pembekuan PSSI. ”Kami berharap semua masalah bisa terselesaikan, pelatih dan pemain serta pihak klub juga bisa terus menjalani rutinitas liga. Kami hanya bisa berharap dan berdoa, untuk proses menyelesaikannya ada yang menangani sendiri. Saya sebagai pelatih tetap fokus pada tim,” kata Didik.
Manajer Sriwijaya FC (SFC) Robert Heri meminta pemain fokus menatap kompetisi meski kepastian QNB-League belum jelas. Adapun anggota skuad SFC Asri Akbar berharap kompetisi terus berjalan.
”Bagaimana nasib kami para pemain bola kalau kompetisi diIndonesia seperti ini? Bagaimana juga nasib sepakbola kita kedepannya? Kita juga tidak bisa berbuat banyak, hanya berharap konflik segera selesai,” ujar gelandangjangkar Laskar Wong Kito itu.
M maruf/ Kukuh setyawan/ Mohammad moeslim/ M akmal/Rahmat sahid sindonews
Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI Erwin Dwi Budiawan serta anggota Komite Eksekutif PSSI Djamal Aziz kemarin. Menurut mereka, campur tangan Presiden dibutuhkan untuk menghindari kemungkinan terburuk: sanksi FIFA. ”Kalau ditanya apakah Presiden perlu turun tangan, tentu saja sangat perlu. Karena efek putusan ini (pembekuan) bukan hanya PSSI sebagai organisasi, tapi juga masa depan sepak bola Indonesia,” kata Erwin saat dihubungi KORAN SINDO tadi malam.
Menurut Erwin, tahun 2015 banyak agenda yang akan dijalani timnas, baik di level yunior maupun senior. Termasuk sepak bola wanita juga sedang menggeliat dan memiliki agenda pertandingan pada 2015. Agenda ini bisa berantakan jika Indonesia mendapat sanksi FIFA. ”Kita ada agenda mulaidari U-14, U-16, U-19, U- 23, dan senior. Bahkan, khusus timnas U-19, Indonesia akan menjadi tuan rumah. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian ada sanksi, kasihan para pemain muda kita,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Erwin menyatakan, sesuai hasil rapat Komite Eksekutif, pengurus PSSI akan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menpora. Selain melaporkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2015 di Surabaya, Erwin tak menampik akan dibicarakan keputusan Kemenpora yang membekukan PSSI.
Hanya, dia tak ikut dalam daftar rombongan karena menghadiri pertemuan manajer dengan tim Divisi Utama dan Indonesia Super League (ISL) atau QNB League. Sebab, lanjutErwin, PSSI belum berencana melakukan perubahan jadwal kompetisi yang sudah disusun PT Liga. ”Semua masih sesuai agenda, termasuk jadwal kick off Divisi Utama. Untuk QNB League, mayoritas klub ingin segera main pada 25 April. Tapi masih harus dirapatkan dulu,” bebernya.
Djamal menambahkan, Presiden patut turun tangan dengan memanggil pihak PSSI dan Menpora untuk bicara bersama. ”Surat Keputusan Menpora Nomor 0137 Tahun 2015 itu kan ditembuskan kepada Presiden. Lagipula, Wakil Presiden sudah mempersilakan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI berjalan. Jadi, saya berharap Pak Presiden begitu lihat surat itu mau memanggil Menpora dan PSSI. Kami mau masalah ini clear dan selesai,” urai Djamal.
Dia menilai Menpora membuat langkah keliru saat menyatakan mengambil alih timnas. Menurut mantan anggota Komisi X DPR itu, jika pemerintah mengambil alih kegiatan sepak bola Indonesia, dana APBN akan kembali digunakan. Apalagi anggaran bagi Menpora tidak hanya untuk PSSI, tapi seluruh cabang olahraga di Indonesia.
”Kalau mau mengambil alih timnas atau memutar liga, berarti ada slot APBN untuk mendanai kompetisi. Terus duitnya dari mana? APBN dari mana? Dirancang Bappenas dari mana? Anggaran tidak datang tiba-tiba, harus diproses lewat Bappenas, Kementerian Keuangan. Tidak tiba-tiba, termasuk prestasi,” tambahnya.
Saat ini, kata Djamal, PSSI tidak menggunakan APBN untuk membiayai timnas dan kompetisi. Karena untuk menjadi profesional, klub dilarang menggunakan uang daerah atau negara. Itu sebabnya banyak klub kesulitan membiayai operasional dalam mengarungi kompetisi.
”FIFA itu melarang sepak bola diintervensi pemerintah karena kebijakan pemerintah bisa berubah- ubah dan FIFA akan kerepotan jika setiap federasi di tiap negara mengadu karena terus mengikuti aturan dasar yang berubah-ubah,” ujarnya.
Kritik atas putusan Kemenpora juga disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam. Menurutnya, keputusan Menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI merupakan kebijakan salah sasaran. Alasannya, PSSI termasuk bagian dari ormas yang diatur oleh UU Ormas. ”Melihat UU Ormas yang berhak membubarkan ya pemilik ormas tersebut. Adapun kalau PSSI pemiliknya adalah klub beserta anggotanya,” katanya
saat dihubungi KORAN SINDO. Jika alasan Kemenpora membekukan PSSI karena profesi dan pembinaan olahraga, hal itu juga dinilai tidak tepat. Karena itu, politikusdari Fraksi Golkar tersebut menyarankan PSSI jalan terus dan tetap memberikan pembinaan di lingkup internal PSSI. Pihaknya berencana segera menggelar rapat dengan Komisi X mengenai kebijakan Kemenpora ini. ”Kita rapat dahulu dan menjadwalkan untuk dihadirkan Kemenpora,” tambahnya.
Suara berbeda disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris. Dia menyatakan upaya pembekuan PSSI dilakukan tidak dengan gegabah. Langkah itu merupakan upaya Kemenpora mengatasi permasalahan internalnya dan permasalahan di PSSI. Sebagai langkah awal, dia meminta pemerintah membentuk tim pengganti yang dapat betulbetul melakukan pembinaan progresif atas sepak bola.
”Menurut saya pembekuan dilakukan tidak gegabah, kita bisa melihat permasalahan konflik, permasalahan interest, ada juga politik, pun bisnis yang akhirnya tidak sehat,” katanya kemarin. Senator asal DKI Jakarta itu juga segera memanggil Kemenpora untuk dimintai penjelasan tentang tindakan pembekuan terhadap PSSI. ”Tentu kita akan memanggil kementerian terkait untuk memberi penjelasan dan mendiskusikan langkah solusi ke depan untuk mitra kita,” tandasnya.
Sementara itu, klub peserta QNB League berharap agar kompetisi di Indonesia tetap berjalan. Pelatih, pemain, bahkan klub akan mengalami kerugian karena tidak ada aktivitas sekaligus sumber ekonomi bila kompetisi dihentikan. ”Pasti khawatir sekali. Nasib kami semua kan dari rutinitas kompetisi. Bisa dibayangkan kalau misalnya sampai terhenti total,” kata Suharno, Pelatih Arema Cronus.
Asisten Pelatih Persela Didik Ludiyanto berharap agar kompetisi tak terpengaruh keputusan pembekuan PSSI. ”Kami berharap semua masalah bisa terselesaikan, pelatih dan pemain serta pihak klub juga bisa terus menjalani rutinitas liga. Kami hanya bisa berharap dan berdoa, untuk proses menyelesaikannya ada yang menangani sendiri. Saya sebagai pelatih tetap fokus pada tim,” kata Didik.
Manajer Sriwijaya FC (SFC) Robert Heri meminta pemain fokus menatap kompetisi meski kepastian QNB-League belum jelas. Adapun anggota skuad SFC Asri Akbar berharap kompetisi terus berjalan.
”Bagaimana nasib kami para pemain bola kalau kompetisi diIndonesia seperti ini? Bagaimana juga nasib sepakbola kita kedepannya? Kita juga tidak bisa berbuat banyak, hanya berharap konflik segera selesai,” ujar gelandangjangkar Laskar Wong Kito itu.
M maruf/ Kukuh setyawan/ Mohammad moeslim/ M akmal/Rahmat sahid sindonews
(ftr)
Explore More