Sekjen Golkar Kubu Agung Siap Jelaskan Kasus Sutan
Minggu, 19 April 2015 - 19:43 WIB
Sekjen Golkar Kubu Agung Siap Jelaskan Kasus Sutan
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainudin Amali menegaskan siap hadir jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersaksi dalam sidang mantan Ketua Komisi VII Sutan Bathoegana.
Zainudin adalah salah satu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR periode 2004- 2009. KPK pernah menggeledah ruang Zainudin di Gedung DPR dan rumahnya dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM) Waryono Karno.
"Siaplah, insya Allah siap (dipanggil)," ujar Zainudin di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2015).
Zainudin mengaku, tidak pernah menerima aliran dana terkait kasus yang melilit Sutan. "Oh enggak ada, itu absen. yang kemarin beredar itu nama dan absen. kalau saya kemarin lebih banyak di Jatim karena ketua (DPD Golkar) di Jatim," tuturnya.
Sutan Bhatoegana didakwa menerima uang suap sebesar USD140 ribu dari Sekjen Kementerian ESDM yang saat itu dijabat Waryono Karno. Suap diduga terkait sejumlah pembahasan program kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR.
Zainudin adalah salah satu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR periode 2004- 2009. KPK pernah menggeledah ruang Zainudin di Gedung DPR dan rumahnya dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM) Waryono Karno.
"Siaplah, insya Allah siap (dipanggil)," ujar Zainudin di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2015).
Zainudin mengaku, tidak pernah menerima aliran dana terkait kasus yang melilit Sutan. "Oh enggak ada, itu absen. yang kemarin beredar itu nama dan absen. kalau saya kemarin lebih banyak di Jatim karena ketua (DPD Golkar) di Jatim," tuturnya.
Sutan Bhatoegana didakwa menerima uang suap sebesar USD140 ribu dari Sekjen Kementerian ESDM yang saat itu dijabat Waryono Karno. Suap diduga terkait sejumlah pembahasan program kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR.
(dam)
