Forum Komunikasi Presiden-KIH Dinilai Tepat

JAKARTA - Wacana pembentukan Forum Komunikasi oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dianggap positif sebagai solusi untuk mengefektifkan komunikasi politik dan koordinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai pengusungnya.

Pasalnya, komunikasi antara dua pihak tersebut tak bisa dipisahkan. ”Mestinya sejak awal pemerintahan ada semacam Setgab koalisi pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Political Communication (PolcoMM) Institute Heri Budianto di Jakarta kemarin. Menurut Heri, KIH tidak perlu alergi ataupun gengsi meniru gaya komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan partai pendukungnya dengan membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab).

Pasalnya, apa pun cara yang dipakai SBY dalam kepemimpinannya itu cukup efektif untuk sarana komunikasi dan koordinasi dengan partai koalisinya. ”Karena itu memang penting adanya komunikasi dan koordinasi. Dan sekarang karena tidak ada koordinasi satu komando, makanya terjadi miskomunikasi dalam hubungan Presiden dengan parpol pendukung,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, apa yang akan dilakukan terkait dengan koordinasi Presiden dan KIH sangat penting. Menurut Heri, Presiden tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan parpol. ”Karena itu, hal itu segera harus diwujudkan agar masalah komunikasi segera dapat diatasi,” tukasnya.

Dia menjelaskan, meskipun semua partai di KIH punya perwakilan kader di Kabinet Kerja Jokowi-JK, itu belum menjamin kelancaran koordinasi sebab pada ujungnya semua keputusan dan kebijakan politik, termasuk terkait dengan program-program pemerintah, tetap membutuhkan peran partai secara kelembagaan.

”Tidak cukup hanya menteri, karena menteri punya kepentingan pribadi walau dari parpol,” ungkapnya. Dengan demikian, lanjut dia, forum komunikasi diperlukan pada tingkat ketum parpol, agar kebijakan dan pengawalan visi misi program capres dalam kampanye dan pengawalan parpol lebih terarah.

Sebelumnya, wacana parpol yang tergabung dalam KIH untuk membentuk Forum Komunikasi muncul dalam Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali pekan lalu, di mana para ketua umum turut hadir dan melakukan pertemuan tertutup seusai pembukaan kongres. Sekjen DPP PDIP Has-to Kristianto menyatakan, Forum Komunikasi akan dibentuk dalam rangka menjembatani komunikasi antar sesama anggota KIH dengan pemerintah.

”Substansinya, forum untuk berkomunikasi periodik bagi anggota KIH,” katanya. Forum tersebut, kata Hasto, nantinya akan menjadi forum untuk membahas kebijakan strategis pemerintah sehingga partai di KIH bisa saling bertukar pikiran. Forum tersebut juga untuk menyamakan persepsi dalam menyikapi persoalan yang ada.

Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding setuju dibentuk Forum Komunikasi yang merepresentasikan pihak pemerintah dan partai pendukung pemerintah. Dengan adanya forum tersebut, komunikasi kedua belah pihak bisa berjalan dengan baik dan efektif.

Rahmat sahid