DPD Minta Daerah Diprioritaskan
Jum'at, 17 April 2015 - 09:21 WIB
DPD Minta Daerah Diprioritaskan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memprioritaskan kepentingan- kepentingan daerah sesuai dengan visi-misi Nawacita dan revolusi mental.
Wakil Ketua Komite I DPD Fachrul Razi menyatakan banyak harapan rakyat yang ditumpukankepada Presiden, tetapisemuanya kecewa lantaran cara mengelola negara selama enam bulan ini kurang maksimal. ”Akhirnya Jokowi terlibat dengan banyak retorika politik, umbar visi tapi implementasinya tidak sesuai,” ujarnya dalam diskusi bertema ”Rapor Kabinet Kerja Jokowi” kemarin di DPD.
Menurut dia, kinerja pemerintahan Jokowi sudah layak untuk dievaluasi. Selaku wakil ketua Komite I DPD, Fachrul juga meminta Jokowi membenahi permasalahan desa. Menurut dia, UU Desa hari ini dibuat agar tercipta kemandirian untuk daerah-daerah. Namun masih ada peraturan-peraturan dan intervensi pemerintah terhadap desa untuk mandiri.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Johnny G Plate menyatakan belum layak untuk menilai Jokowi di enam bulan pertama masa pemerintahannya. Belum lagi di awal pemerintahannya banyak masalah politik yang menghambat kerja kementerian, mulai dari nomenklatur pemerintah, seteru dua koalisi besar di Indonesia pascapilpres, juga masalah perselisihan di parlemen soal alat kelengkapan Dewan (AKD).
Mula akmal
Wakil Ketua Komite I DPD Fachrul Razi menyatakan banyak harapan rakyat yang ditumpukankepada Presiden, tetapisemuanya kecewa lantaran cara mengelola negara selama enam bulan ini kurang maksimal. ”Akhirnya Jokowi terlibat dengan banyak retorika politik, umbar visi tapi implementasinya tidak sesuai,” ujarnya dalam diskusi bertema ”Rapor Kabinet Kerja Jokowi” kemarin di DPD.
Menurut dia, kinerja pemerintahan Jokowi sudah layak untuk dievaluasi. Selaku wakil ketua Komite I DPD, Fachrul juga meminta Jokowi membenahi permasalahan desa. Menurut dia, UU Desa hari ini dibuat agar tercipta kemandirian untuk daerah-daerah. Namun masih ada peraturan-peraturan dan intervensi pemerintah terhadap desa untuk mandiri.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Johnny G Plate menyatakan belum layak untuk menilai Jokowi di enam bulan pertama masa pemerintahannya. Belum lagi di awal pemerintahannya banyak masalah politik yang menghambat kerja kementerian, mulai dari nomenklatur pemerintah, seteru dua koalisi besar di Indonesia pascapilpres, juga masalah perselisihan di parlemen soal alat kelengkapan Dewan (AKD).
Mula akmal
(ars)
