KPU Laporkan 206 Daerah Siap Gelar Pilkada Pakai APBD
Jum'at, 17 April 2015 - 06:16 WIB
KPU Laporkan 206 Daerah Siap Gelar Pilkada Pakai APBD
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan, pihaknya siap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serempak pada akhir tahun 2015 mendatang.
Namun demikian, Husni menyebutkan, sejumlah daerah masih memiliki permasalah terkait anggaran yang akan digunakan untuk perhelatan pilkada.
"Perkembangan akhir monitoring KPU dari proses KPUD, ada 269 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada tahun 2015," kata Husni saat rapat dengan Komisi II, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis 16 April 2015 malam.
"Jumlah daerah yang sudah menyelesaikan pembahasan soal anggaran antara KPU, Pemda (Pemerintah Daerah) dan DPRD ada 206," imbuhnya.
Husni merincikan, dari 206 daerah yang telah membicarkan masalah anggaran, proposal dari 50 daerah di antaranya telah disetujui 100 persen dan dianggarkan melalui APBD.
Sementara itu, ada 101 daerah yang mendapatkan persetujuan anggaran dari Pemda sekitar 50 hingga 90 persen anggaran
"55 daerah pendanaannya disetujui tapi yang disetujui kurang dari 50 persen. Dan jumlah daerah yang belum dapat persetujuan ada 63 daerah," papar Husni.
Pada kesempatan itu, Husni juga meminta agar panduan pengelolaan keuangan yang menjadi sumber pembiayaan pilkada, harus dijelaskan secara jelas. Pasalnya, tanggung jawab penggunaan dana hibah dan bukan hibah pada pilkada adalah KPUD.
"Kami tak mau anggota kami bermasalah karena terganjal masalah laporan. Saya sebagai posisi sentral yang paling bertanggung jawab soal pemakaian dana itu," tandas Husni.
Namun demikian, Husni menyebutkan, sejumlah daerah masih memiliki permasalah terkait anggaran yang akan digunakan untuk perhelatan pilkada.
"Perkembangan akhir monitoring KPU dari proses KPUD, ada 269 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada tahun 2015," kata Husni saat rapat dengan Komisi II, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis 16 April 2015 malam.
"Jumlah daerah yang sudah menyelesaikan pembahasan soal anggaran antara KPU, Pemda (Pemerintah Daerah) dan DPRD ada 206," imbuhnya.
Husni merincikan, dari 206 daerah yang telah membicarkan masalah anggaran, proposal dari 50 daerah di antaranya telah disetujui 100 persen dan dianggarkan melalui APBD.
Sementara itu, ada 101 daerah yang mendapatkan persetujuan anggaran dari Pemda sekitar 50 hingga 90 persen anggaran
"55 daerah pendanaannya disetujui tapi yang disetujui kurang dari 50 persen. Dan jumlah daerah yang belum dapat persetujuan ada 63 daerah," papar Husni.
Pada kesempatan itu, Husni juga meminta agar panduan pengelolaan keuangan yang menjadi sumber pembiayaan pilkada, harus dijelaskan secara jelas. Pasalnya, tanggung jawab penggunaan dana hibah dan bukan hibah pada pilkada adalah KPUD.
"Kami tak mau anggota kami bermasalah karena terganjal masalah laporan. Saya sebagai posisi sentral yang paling bertanggung jawab soal pemakaian dana itu," tandas Husni.
(maf)
