KIH Wacanakan Bentuk Forum Komunikasi

JAKARTA - Komunikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai kurang maksimal. Karena itu, koalisi mengusulkan adanya forum komunikasi yang bersifat semipermanen.

Wacana tersebut muncul dalam Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali pekan lalu, di mana para ketua umum turut hadir dan melakukan pertemuan tertutup seusai pembukaan kongres.

”Hal tersebut sesuai hasil analisis perjalanan pemerintahan Jokowi-JK selama lima bulan terakhir, terutama yang berkaitan dengan fungsi-fungsi koordinasi dengan parpol pendukungnya di parlemen,” kata Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah kepada KORAN SINDO kemarin. Menurut Basarah, baik partai pengusung maupun Jokowi-JK punya kesadaran bersama bahwa komunikasi dan koordinasi ke depan perlu diefektifkan.

”Presiden Jokowi sendiri telah mengakui bahwa selama ini sering terjadi gap komunikasi dengan partai-partai pendukung, khususnya dengan Bu Mega, karena orang yang diamanatkan untuk menyampaikan pesan-pesan khusus beliau kepada Bu Mega sering diedit atau tidak utuh disampaikan,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, wacana dibentuk dan disepakatinya forum komunikasi dan koordinasi pemerintah dan partai-partai pengusung menjadi salah satu kebutuhan. Hal itu sangat penting dalam rangka efektivitas dan sinergitas pengawalan program-program pembangunan nasional pemerintahan Jokowi-JK. Ketua DPP Partai NasDem Johnny G Plate mengungkapkan, komunikasi langsung antara Presiden Jokowi dan pimpinan partai pendukung memang jauh lebih efektif dibandingkan melalui perantara ataupun juru bicara.

Karena itu, pihaknya mendukung wacana dibentuknya forum tersebut. ”Agar Pak Jokowi aktif berkomunikasi secara langsung dengan partai pengusung tanpa seorang perantara. Lebih bagus kan Pak Jokowi langsung ngomong , sampaikan pesan ke partai koalisi,” kata Johnny. Forum komunikasi dan koordinasi itu, kata dia, akan lebih mengefektifkan komunikasi politik Presiden Jokowi ke koalisi parpol KIH yang selama ini masih terhambat.

Pasalnya, terkadang penyampaian pesan yang diinginkan Jokowi tidak sampai dengan benar. Melalui komunikasi langsung, Johnny yakin komunikasi politik dan hubungan dua arah bisa lebih terjalin. Sementara terkait dengan komunikasi antara Presiden Jokowi dan PDIP, dalam Kongres IV lalu disepakati untuk diagendakan pertemuan rutin antara Presiden dan pimpinan DPD I PDIP setiap tiga bulan sekali.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanuddin mengatakan, kesanggupan Presiden Jokowi untuk melakukan pertemuan rutin tiga bulan sekali dengan pimpinan DPD PDIP diyakini akan menghilangkan semua sumbatan komunikasi yang selama ini terjadi. Seiring dengan itu, program pemerintah juga akan lebih bersinergi dengan program dan kerja politik PDIP sebagai partai pendukung pemerintah.

”Pak Jokowi yang menawarkan pertemuan tiga bulan sekali. Dalam pertemuan antara Pak Jokowi dan pimpinan DPD PDIP saat Kongres IV kemarin, kita sepakati bagaimana komunikasi ke depan agar lebih efektif yang tentu juga akan mengefektifkan program-program pemerintah,” katanya. Hasanuddin mengungkapkan, saat bertemu dengan Jokowi dalam Kongres IV, seluruh pimpinan DPD PDIP tingkat provinsi menyampaikan masalah dan situasi terkini di tiap daerahnya.

Hal-hal seperti itu juga akan disampaikan saat pertemuan rutin nantinya sehingga arah pembangunan dan apa permasalahan yang terjadi Presiden juga bisa mendengarkan langsung dari para pimpinan PDIP tingkat provinsi. ”Dari daerah-daerah akan melaporkan situasi dan kondisi yang berkembang, dan itu menjadi bagian untuk mengumpulkan data dalam konteks pembangunan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, seusai acara pembukaan Kongres IV, Presiden Jokowi yang hadir dalam kapasitasnya sebagai kader PDIP didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertemu dengan 34 ketua DPD PDIP, Kamis (9/4) pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan seluruh pimpinan DPD PDIP bersepakat untuk meningkatkan pola koordinasi antara pemerintah dan partai pendukung.

”Kami hasilkan komitmen, ke depan kami koordinasi dan sinergikan antara program partai, legislatif dan eksekutif,” kata Puan. Puan mengatakan, komitmen tersebut tentu sesuai dengan pidato Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tentang perlunya mengatur mekanisme kerja dan komunikasi antara pemerintah dan partai pengusungnya.

Direktur Eksekutif Point Indonesia Karel Susetyo menilai apa yang diputuskan secara strategis dalam kongres tersebut akan memengaruhi pemerintahan ke depan. ”Misalnya pada isu ‘penumpang gelap’, jelas ini merupakan warning Megawati kepada Presiden Jokowi untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahannya, agar tidak melenceng jauh dari Nawacita dan Trisakti Bung Karno,” katanya.

Apa yang disampaikan Megawati dalam pidatonya, kata dia, seharusnya dimaknai sebagai sebuah upaya konstruktif dalam membangun hubungan antara partai dan pemerintah, dan bukan sebaliknya mengintervensi pemerintah.

Rahmat sahid