Komisi II Desak Pemerintah Angkat Honorer K2

JAKARTA - Komisi II DPR mendesak pemerintah segera merealisasikan pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2).

Kebijakan ini dinilai sebagai prioritas bagi pemerintah untuk diselesaikan secepatnya. Anggota Komisi II DPR Suasana Dachi menyatakan dukungannya untuk penyelesaian kebijakan tersebut. Karena itu, Komisi II mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pengangkatan tenaga honorer tingkat dua (K2) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Kebijakan pemerintah terkait tenaga honorer dinilai lamban.

”Realisasi kebijakan ini agar diupayakan secepatnya guna menghindari konflik yang berkepanjangan antarpegawai honorer dengan pemerintah di daerah-daerah. Jika memang masalahnya di anggaran, kita perlu mengundang Menteri Keuangan dan Bappenas dalam rapat gabungan, lalu mengambil keputusan politik untuk mengalokasikan anggaran guna mengangkat honorer di seluruh Indonesia, khususnya K2,” ujar Suasana Dachi melalui siaran pers yang diterima KORAN SINDO kemarin.

Dachi mengakui dan menyadari beban berat yang tengah dipikul oleh pemerintah terkait alokasi anggaran untuk proses pengangkatan pegawai honorer ini. Namun, hal itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik dengan badan anggaran untuk dapat sesegera mungkin merealisasikannya. ”Ironis rasanya untuk mengangkat mereka tidak selesai dan berlarut-larut sampai sekarang, sampai mereka harus demo berulang kali,” ungkapnya.

Dia juga berpendapat bahwa para tenaga honorer sudah cukup serius mengabdi pada pemerintah. Karena itu, pemerintah juga diharapkan lebih serius memberikan penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan para pegawai honorer di seluruh daerah. Sangatlah layak bila pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi PNS tanpa kecuali.

Anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini juga mendesak pemerintah segera mengangkat tenaga honorer menjadi PNS. Alasannya, para pegawai honorer ini sudah dengan tulus dan ikhlas mengabdi untuk negara. Karena itu, sangat layak bila mereka diberikan penghargaan, yaitu dengan segera mengangkatnya menjadi PNS tanpa ada kecuali.

Ketua Fraksi PKS ini kemudian membandingkan kebijakan uang muka mobil dinas untuk pejabat negara dan penyertaan modal untuk BUMN yang jumlahnya triliunan rupiah. ”Mengapa untuk itu semua negara bisa lakukan, meski juga diprotes sana-sini? Sementara, untuk mereka yang mengabdi sekian tahun hingga puluhan tahun kita tidak bisa selesaikan. Rasanyatidakelokdanironisjika pejabat negara, menteri, pejabat eselon terima itu semua, BUMN disuntik modal triliunan rupiah jika untuk selesaikan honorer berlarut-larut,” gugatnya.

Dia juga meminta pemerintah berhemat dalam hal anggaran agar masalah pegawai honorer ini segera tuntas. Menurut dia, tidak ada lagi alasan pemerintah untuk menunda penyelesaian pengangkatan tenaga honorer tersebut. ”Jika perlu saya dorong dana-dana tunjangan dan lain-lain itu dipangkas saja dan gunakan dananya untuk menyelesaikan masalah honorer ini,” ujarnya.

Jazuli mengatakan, pemerintah tidak akan dirugikan dengan adanya kebijakan pengangkatan tenaga honorer. Justru nantinya pemerintahlah yang akan mendapatkan dampak positif. ”Pengangkatan honorer K2 menjadi PNS tidak akan bikin bangkrut negara. Kalau soal anggaran, Komisi II akan support ,” ungkapnya.

Alfian faisal