Hentikan Polemik Teluk Benoa, Pemerintah Harus Cepat Bersikap

JAKARTA - Pemerintah pusat yang belum mengeluarkan hasil kajian komprehensif, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap rencana revitalisasi Teluk Benoa, Bali.

Sikap terkesan ragu-ragu pemerintah ini dinilai bisa berdampak negatif kepada sejumlah pihak terkait, karena polemik perbedaan pendapat yang mendukung dan tidak mendukung dilakukannya revitalisasi itu terus bergulir.

"Pemerintah juga harus punya bagaimana kebijakan wilayah itu ke depannya dalam jangka panjang. Road map akan diapakan wilayah itu dilihat dari perspektif kedaerahan. Setelah itu baru buat rancangan untuk kerja sama dengan Dewan, karena Dewan lah yang memutuskannya," ujar pengamat lingkungan MT Arifin, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Dia khawatir gesekan di tengah masyarakat terus meningkat jika pemerintah pusat lambat dalam bersikap. Menurutnya, masyarakat yang mendukung terus mendesak, sebaliknya masyarakat menolak revitalisasi itu terus terjadi.

"Dari segi investasi pun tidak pernah bisa berjalan, karenanya, pemerintah harus punya sikap tegas dan tanggap untuk segera keluarkan kajian terhadap rencana revitalisasi Teluk Benoa," tegasnya.

Sebelumnya, pada rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, 26 Januari 2015 lalu, diperoleh kesepakatan bahwa pemerintah harus melakukan kajian terhadap rencana revitalisasi Teluk Benoa. Namun, pemerintah belum mengeluarkan hasil kajian tersebut.