Agung Diminta Hentikan Manuver
Minggu, 12 April 2015 - 11:09 WIB
Agung Diminta Hentikan Manuver
A
A
A
JAKARTA - DPP Partai Golkar kubu Munas Bali mendesak kubu Munas Ancol berhenti menggelar kegiatan yang mengatasnamakan partai karena rawan memicu konflik, terutama terhadap kader di daerah.
Kericuhan yang terjadi pada acara konsolidasi DPP Partai Golkar Sumatera Utara versi Munas Ancol yang dihadiri Agung Laksono di Medan, kemarin, menjadi contoh betapa konflik sangat mudah terjadi.
Jika kubu Munas Ancol tidak segera menghentikan manuver termasuk mengganti kepengurusan di tingkat DPD I dan DPD II, konflik lebih besar dikhawatirkan bisa kembali terjadi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Ade Komarudin, mengatakan, kubu Munas Ancol seharusnya menghormati putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menunda pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan Agung.
”Keputusan sela PTUN kan mengamanatkan tidak boleh ada langkah apapun yang dilakukan kubu Munas Ancol. Sekarang ini kepengurusan yang sah berdasarkan hasil Munas Riau 2009,” ujar Ade Komarudin seusai menggelar pertemuan di rumah pemenangan Koalisi Merah Putih (KMP), Jakarta, kemarin. Menyusul kericuhan di medan tersebut, kubu Munas Bali berencana melaporkan kubu Munas Ancol ke Bareskrim Mabes Polri karena dinilai tidak mematuhi putusan sela PTUN.
Ade mengatakan, aparat penegak hukum harus menertibkan pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan. ”Praktik ini tidak boleh dibiarkan. Kami akan melaporkan inikepada MabesPolripada Senin (13/4) mendatang,” tegasnya. Konsolidasi internal Partai Golkar Sumatera Utara di Medan kemarin berlangsung ricuh. Kericuhan bermula ketika Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Leo Nababan menyampaikan pidato politiknya.
Leo berbicara dalam kapasitasnya sebagai Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sumut. Sejumlah kader pendukung Ketua DPD I Golkar Sumut Ajib Sah yang mengakui kepengurusan Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) meneriaki Leo yang tengah berbicara, lalu memintanya turun dari podium. Bahkan, beberapa kader sempat merangsek mendekati podium. Saat itu, Leo yang tengah berbicara menghentikan pidatonya dan mencoba menenangkan kader tersebut.
”Kami hargai. Silakan berjuang bersama ARB dengan PTUN-nya. Silakan Anda keluar kalau ini dianggap tidak sah,” kata Leo. Karenasituasitidakkondusif, Leo pun mempersingkat pidatonya. Tidak terjadi bentrokan dalam peristiwa ini, namun kericuhan tersebut sempat mengganggu jalannya konsolidasi. Agung Laksono saat meninggalkan lokasi mendapat pengawalan ketat aparat keamanan.
Pengajar politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran M Muradi menilai, konflik memang rawan terjadi karena kedua kubu sama-sama merasa memiliki legal formal untuk melakukan kegiatan politik. ”Adanya putusan sela PTUN, kedua-duanya harus berhenti dulu, jangan melakukan kegiatan atas nama partai. Kalau konflik ini enggak selesai bisa saja Kemenkumham dan KPU menyatakan Golkar tidak bisa ikut pilkada karena sedang berkonflik,” kata Muradi.
Agung Laksono yang dikonfirmasi mengakui memang sempat terjadi kericuhan di Medan saat konsolidasi berlangsung. Namun, hal itu dianggap sebagai dinamika berdemokrasi. ”Biasalah, protes-protes, emosi, tapi saya biarkan, berbeda pendapat silakan saja,” ujarnya kemarin. Menurut Agung, saat kader tersebut memprotes Leo yang berpidato, dia mempersilakan dan memberi kesempatan menyampaikan aspirasinya.
”Toh mereka tidak mengganggu dan melakukan tindakan anarkis. Akhirnya semua berjalan dengan baik dan lancar,” kata Agung.
Sucipto/ fakhrur rozi
Kericuhan yang terjadi pada acara konsolidasi DPP Partai Golkar Sumatera Utara versi Munas Ancol yang dihadiri Agung Laksono di Medan, kemarin, menjadi contoh betapa konflik sangat mudah terjadi.
Jika kubu Munas Ancol tidak segera menghentikan manuver termasuk mengganti kepengurusan di tingkat DPD I dan DPD II, konflik lebih besar dikhawatirkan bisa kembali terjadi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Ade Komarudin, mengatakan, kubu Munas Ancol seharusnya menghormati putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menunda pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan Agung.
”Keputusan sela PTUN kan mengamanatkan tidak boleh ada langkah apapun yang dilakukan kubu Munas Ancol. Sekarang ini kepengurusan yang sah berdasarkan hasil Munas Riau 2009,” ujar Ade Komarudin seusai menggelar pertemuan di rumah pemenangan Koalisi Merah Putih (KMP), Jakarta, kemarin. Menyusul kericuhan di medan tersebut, kubu Munas Bali berencana melaporkan kubu Munas Ancol ke Bareskrim Mabes Polri karena dinilai tidak mematuhi putusan sela PTUN.
Ade mengatakan, aparat penegak hukum harus menertibkan pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan. ”Praktik ini tidak boleh dibiarkan. Kami akan melaporkan inikepada MabesPolripada Senin (13/4) mendatang,” tegasnya. Konsolidasi internal Partai Golkar Sumatera Utara di Medan kemarin berlangsung ricuh. Kericuhan bermula ketika Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Leo Nababan menyampaikan pidato politiknya.
Leo berbicara dalam kapasitasnya sebagai Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sumut. Sejumlah kader pendukung Ketua DPD I Golkar Sumut Ajib Sah yang mengakui kepengurusan Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) meneriaki Leo yang tengah berbicara, lalu memintanya turun dari podium. Bahkan, beberapa kader sempat merangsek mendekati podium. Saat itu, Leo yang tengah berbicara menghentikan pidatonya dan mencoba menenangkan kader tersebut.
”Kami hargai. Silakan berjuang bersama ARB dengan PTUN-nya. Silakan Anda keluar kalau ini dianggap tidak sah,” kata Leo. Karenasituasitidakkondusif, Leo pun mempersingkat pidatonya. Tidak terjadi bentrokan dalam peristiwa ini, namun kericuhan tersebut sempat mengganggu jalannya konsolidasi. Agung Laksono saat meninggalkan lokasi mendapat pengawalan ketat aparat keamanan.
Pengajar politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran M Muradi menilai, konflik memang rawan terjadi karena kedua kubu sama-sama merasa memiliki legal formal untuk melakukan kegiatan politik. ”Adanya putusan sela PTUN, kedua-duanya harus berhenti dulu, jangan melakukan kegiatan atas nama partai. Kalau konflik ini enggak selesai bisa saja Kemenkumham dan KPU menyatakan Golkar tidak bisa ikut pilkada karena sedang berkonflik,” kata Muradi.
Agung Laksono yang dikonfirmasi mengakui memang sempat terjadi kericuhan di Medan saat konsolidasi berlangsung. Namun, hal itu dianggap sebagai dinamika berdemokrasi. ”Biasalah, protes-protes, emosi, tapi saya biarkan, berbeda pendapat silakan saja,” ujarnya kemarin. Menurut Agung, saat kader tersebut memprotes Leo yang berpidato, dia mempersilakan dan memberi kesempatan menyampaikan aspirasinya.
”Toh mereka tidak mengganggu dan melakukan tindakan anarkis. Akhirnya semua berjalan dengan baik dan lancar,” kata Agung.
Sucipto/ fakhrur rozi
(ars)
