Khamenei Minta Sanksi Iran Dicabut

TEHERAN - Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meminta seluruh sanksi terhadap negaranya dicabut sehingga kesepakatan program nuklir dapat diimplementasikan.

Pernyataan resmi Khamenei tersebut menyikapi kerangka kesepakatan nuklir Iran dengan Amerika Serikat (AS), Prancis, Inggris, China, Rusia, dan Jerman atau dikenal P5+1 yang dicapai di Lausanne, Swiss, pada beberapa waktu lalu. Semua kebijakan nuklir Iran harus mendapatkan persetujuan dari Khamenei sehingga Pemerintah Iran hanya kepanjangan tangannya.

”Saya tidak mendukung atau tidak menentang (draf kesepakatan nuklir Iran),” kata Khamenei kemarin dalam pidato resmi yang ditayangkan berbagai stasiun televisi pemerintah kemarin. ”Segala sesuatu (dalam kesepakatan itu) dilihat dengan detail, ada ketidakadilan, itu mungkin pihak yang ingin menipu ingin membatasi kita,” tambahnya, dilansir Reuters.

Khamenei mengungkapkan, publikasi berbagai fakta tentang AS menunjukkan ihwal yang beragam mengenai pandangan tentang Iran. AS masih memiliki keinginan jahat terhadap Iran. ”Gedung Putih langsung mengeluarkan pernyataan beberapa jam setelah negosiasi kita berakhir. Pernyataan itu menjadi fakta yang salah mengenai isu (nuklir),” paparnya.

Kerangka kesepakatan nuklir Iran memang masih bersifat tentatif yang berhasil disusun pada 2 April lalu di Swiss. Padahal, kerangka itu disusun selama delapan hari perundingan yang melibatkan para menteri luar negeri (menlu) dari P5+1. Garis besar kerangka itu program nuklir Iran dibatasi dengan imbalan pencabutan saksi ekonomi.

Meski belum direalisasikan, kesepakatan itu menjadi harapan terhadap kekhawatiran Barat tentang kemampuan Iran dalam membuat bom atom. ”Apa yang tercapai sejauh ini belum menjadi jaminan kesepakatan atau negosiasi akan berlanjut hingga akhir,” kata Khamenei. ”Saya tidak pernah optimistis bernegosiasi dengan AS,” imbuhnya.

Meski demikian, Khamenei tetap mendukung tim negosiasi nuklir Iran untuk melanjutkan pekerjaannya. ”Saya menyambut segala kesepakatan yang melindungi kepentingan dan kebesaran bangsa ini,” pintanya.

Dia mengungkapkan, mempertahankan industri nuklir sipil dengan segala kesepakatan dengan kekuatan dunia adalah hal signifikan bagi pembangunan masa depan. ”Industri nuklir itu adalah suatu kebutuhan untuk produksi energi, pengembangan obat medis, pertanian, dan sektor lain,” sebutnya.

Senada dengan Khamenei, Presiden Iran Hassan Rouhani juga menegaskan Iran akan menandatangani kesepakatan nuklir jika semua sanksi dicabut. ”Kita tidak akan menandatangani kesepakatan apa pun hingga semua sanksi dicabut pada hari yang sama. Kita menginginkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam perundingan nuklir,” kata Rouhani kepada AFP.

Seruan Rouhani seperti akan sulit diberlakukan oleh negara P5+1. AS menyatakan, sanksi Iran akan dicabut secara bertahap. ”Bukan posisi kita kalau semua sanksi terhadap Iran harus dicabut dalam satu hari,” kata juru bicara Gedung Putih Josh Earnest, dikutip BBC, Senin (6/4) lalu.

Untuk itu, para menlu P5+1 akan membahas lagi kerangka kesepakatan nuklir Iran pada 30 Juni mendatang. Draf kesepakatan nuklir Iran di Lausanne itu mengatur kewajiban Teheran harus mengurangi dua pertiga sentrifugal yang dapat digunakan untuk mengayakan uranium untuk membuat bom. Iran juga wajib mengubah ulang pembangkit listrik sehingga tidak mampu memproduksi plutonium.

Teheran juga diwajibkan memperbolehkan inspektor asing untuk melakukan investigasi. Negeri Para Mullah itu juga tidak boleh mengayakan uranium lebih dari 3,67% dalam kurun waktu 15 tahun.

Sebelumnya Presiden AS Barack Obama menyambut baik kesepakatan pembatasan program nuklir Iran sebagai ”kesepakatan bersejarah”. Selama 12 tahun, pencegahan program nuklir Iran menjadi dilema karena tidak pernah tercapai kesepakatan.

Andika hendra m