Yusril Minta Menkumham Tak Bersikap Sewenang-wenang
Kamis, 09 April 2015 - 08:36 WIB
Yusril Minta Menkumham Tak Bersikap Sewenang-wenang
A
A
A
JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly agar tidak terus mengeluarkan kebijakan yang sewenang-wenang.
Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menjelaskan, setiap kementerian punya aturan dan ketentuan yang tidak boleh ditabrak begitu saja.
"Menteri memang berwenang untuk ganti Dirjen, tapi ada aturan dan prosedur yang harus ditempuh, jangan main sikat saja," kata Yusril menanggapi pertanyaan wartawan tentang penggantian salah satu dirjen di Kemenkumham, Jakarta, kemarin.
Pernyataan Yusril ini menanggapi rumor yang diajukan wartawan tentang langkah Menkumham yang terus sewenang-wenang dalam menentukan kebijakan yang menyalahi aturan.
Menurut Yusril, hal itu bukan hanya dalam menyelesaikan sengketa partai politik dan hukum, tetapi juga menyelesaikan masalah di internal Kemenkumham.
Salah satu masalah yang mengemuka adalah Menkumham Yasonna tidak mau menetapkan Dirjen Imigrasi, karena tidak sesuai dengan pilihannya. Padahal, dikabarkan bahwa sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) terkait nama dirjen tersebut.
Menteri sudah semestinya menghormati keputusan Presiden, jangan malah tidak mengindahkan apa yang sudah menjadi keputusan Presiden. "Kalau sudah Keppres, tapi tidak dilantik, itu penghinaan kepada Presiden," ungkapnya.
Anehnya, Yasonna justru menunjuk Pelaksana tugas (Plt) kembali di Direktorat Imigrasi. Padahal sebelumnya, Dirjen Imigrasi dipegang oleh seorang Plt. Sehingga ada dua kali secara berturut-turut dalam satu institusi.
"Pak Yasonna tidak bisa sewenang-wenang, karena semua sudah ada ketentuannya," jelas Yusril.
Berdasarkan ketentuan, Plt itu ditunjuk dalam kondisi tertentu, misalnya dalam keadaan darurat. Namun demikian dijelaskan Yusril, Plt bersifat sementara sehingga kewenangan Plt sangat terbatas dibanding pejabat definitif.
Kritik terhadap Yasonna muncul karena dianggap tidak memerhatikan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang sudah tidak memiliki pemimpin definitif selama sekitar delapan bulan. Padahal direktorat tersebut dinilai amat penting bagi negara karena menyangkut keluar-masuknya orang asing.
Sementara itu, pengamat keimigrasian Indonesia, D Sentana mengatakan, imigrasi itu bagian dari benteng negara, kalau imigrasi tidak diperkuat, maka negara akan lemah secara pertahanan dan keamanan.
"Imigrasi ini penting, negara jangan dibuat main-main dengan keberadaan imigrasi. Apalagi sampai Jokowi menjalankan pemerintahan kurang lebih enam bulan ini tidak ada Dirjen Imigrasi Definitif," katanya kepada wartawan.
Sentana mengatakan, pintu masuk orang, termasuk orang Asing, tentu dari Imigrasi. Maka, tidak menutup kemungkinan kekhawatiran masyarakat Indonesia tentang adanya radikalisme (ISIS) bakal tumbuh di Indonesia.
"Ini sudah pasti bila imigrasi hanya dijadikan alat kepentingan penguasa semata, tidak melihat sisi keamanan ke depan. Presiden jangan kalah dengan oknum menteri yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.
Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menjelaskan, setiap kementerian punya aturan dan ketentuan yang tidak boleh ditabrak begitu saja.
"Menteri memang berwenang untuk ganti Dirjen, tapi ada aturan dan prosedur yang harus ditempuh, jangan main sikat saja," kata Yusril menanggapi pertanyaan wartawan tentang penggantian salah satu dirjen di Kemenkumham, Jakarta, kemarin.
Pernyataan Yusril ini menanggapi rumor yang diajukan wartawan tentang langkah Menkumham yang terus sewenang-wenang dalam menentukan kebijakan yang menyalahi aturan.
Menurut Yusril, hal itu bukan hanya dalam menyelesaikan sengketa partai politik dan hukum, tetapi juga menyelesaikan masalah di internal Kemenkumham.
Salah satu masalah yang mengemuka adalah Menkumham Yasonna tidak mau menetapkan Dirjen Imigrasi, karena tidak sesuai dengan pilihannya. Padahal, dikabarkan bahwa sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) terkait nama dirjen tersebut.
Menteri sudah semestinya menghormati keputusan Presiden, jangan malah tidak mengindahkan apa yang sudah menjadi keputusan Presiden. "Kalau sudah Keppres, tapi tidak dilantik, itu penghinaan kepada Presiden," ungkapnya.
Anehnya, Yasonna justru menunjuk Pelaksana tugas (Plt) kembali di Direktorat Imigrasi. Padahal sebelumnya, Dirjen Imigrasi dipegang oleh seorang Plt. Sehingga ada dua kali secara berturut-turut dalam satu institusi.
"Pak Yasonna tidak bisa sewenang-wenang, karena semua sudah ada ketentuannya," jelas Yusril.
Berdasarkan ketentuan, Plt itu ditunjuk dalam kondisi tertentu, misalnya dalam keadaan darurat. Namun demikian dijelaskan Yusril, Plt bersifat sementara sehingga kewenangan Plt sangat terbatas dibanding pejabat definitif.
Kritik terhadap Yasonna muncul karena dianggap tidak memerhatikan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang sudah tidak memiliki pemimpin definitif selama sekitar delapan bulan. Padahal direktorat tersebut dinilai amat penting bagi negara karena menyangkut keluar-masuknya orang asing.
Sementara itu, pengamat keimigrasian Indonesia, D Sentana mengatakan, imigrasi itu bagian dari benteng negara, kalau imigrasi tidak diperkuat, maka negara akan lemah secara pertahanan dan keamanan.
"Imigrasi ini penting, negara jangan dibuat main-main dengan keberadaan imigrasi. Apalagi sampai Jokowi menjalankan pemerintahan kurang lebih enam bulan ini tidak ada Dirjen Imigrasi Definitif," katanya kepada wartawan.
Sentana mengatakan, pintu masuk orang, termasuk orang Asing, tentu dari Imigrasi. Maka, tidak menutup kemungkinan kekhawatiran masyarakat Indonesia tentang adanya radikalisme (ISIS) bakal tumbuh di Indonesia.
"Ini sudah pasti bila imigrasi hanya dijadikan alat kepentingan penguasa semata, tidak melihat sisi keamanan ke depan. Presiden jangan kalah dengan oknum menteri yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.
(maf)
