Presiden-DPR Gelar Rapat Konsultasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR hari ini menggelar rapat konsultasi. Ada sejumlah agenda yang akan dibahas, yakni soal calon kapolri, pergantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggaran perubahan, dan pilkada serentak.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, meski agenda utama dalam rapat konsultasi nanti adalah membahas pencalonan kapolri, tidak menutup kemungkinan akan dibahas pula isu terkini lainnya. ”Tentu tidak semua isu dibahas. Yang paling penting saja. Sisanya biar dibahas dalam rapat komisi,” katanya saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Menurut dia, dalam rapat konsultasi nanti DPR tidak akan memojokkan Presiden. Meski ada hal serius yang hendak dipertanyakan seperti soal dibatalkannya pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri, forumnya tetaplah sebatas konsultasi yang diharapkan dari Presiden nanti penjelasannya bisa diterima DPR. ”Saya rasa tidak ada niat mau memojokkan Presiden. Ini kan bukan forum perdebatan. Namanya juga rapat konsultasi. Ini bukan ruang untuk berdebat,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun berharap ke depan terus dilakukan rapat konsultasi antara Presiden dan DPR. Hal itu penting agar ada keselarasan komunikasi antara eksekutif dan legislatif sehingga peluang miskomunikasi mengenai agenda bangsa ke depan bisa diminimalisasi. ”Kami harapkan dengan Presiden rutin. Nanti berapa bulan lagi di Istana. Kemudian baru di DPR lagi,” ucapnya.

Mengenai agenda rapat konsultasi antara Presiden dan DPR nanti, Koalisi Merah Putih (KMP) yang menggelar pertemuan pada Jumat (3/4) malam lalu melalui Ketua Harian DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, MS Hidayat, mengatakan, dalam pertemuan rutin petinggi partai KMP itu memang salah satunya membahas soal pelantikan kapolri.

KMP, kata dia, tidak menolak pencalonan Badrodin, tetapi menginginkan penjelasan dari Presiden Jokowi mengenai pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan. ”Kita ingin meminta pandangan Presiden, kemarin kan tidak jadi melantik Pak Budi Gunawan. Pak Badrodin pada prinsipnya tidak ditolak,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, terkait dengan beberapa hal penting yang perlu dikoordinasikan antara Presiden dan DPR, awalnya Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Mensesneg Pratikno, dan dirinya selaku mendagri ditugasi untuk menemui pimpinan DPR.

Saat pertemuan di DPR, kata Tjahjo, memang banyak masalah yang diajukan pimpinan DPR sebagai agenda pembicaraan rapat informal tersebut dan hasil dari pertemuan itu sudah disampaikan ke Presiden, termasuk materi apa yang akan dibahas.

”Disepakati pertemuan informal di DPR sebagai kunjungan balasan Presiden ke pimpinan DPR karena pertemuan yang lalu pimpinan DPR sudah berkunjung ke Istana Negara menemui Presiden,” ucapnya.

Badrodin Bakal Mulus

Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti di Komisi III DPR diyakini bakal mulus. Meski pengusulan nama Badrodin sempat menjadi polemik, hal itu bukan karena figurnya, melainkan DPR pada umumnya masih mempertanyakan pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan yang sebelumnya diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan telah menjalani fit and proper test serta disetujui dalam sidang paripurna DPR.

”Sejauh ini memang tidak ada yang resisten dan disampaikan secara terbuka terkait nama Badrodin sebagai calon kapolri. Pada umumnya hanya yang dipertanyakan adalah soal kenapa Komjen Pol Budi Gunawan tidak dilantik,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan kepada KORAN SINDO kemarin.

Menurut Trimedya, bagaimana kelanjutan dari proses pencalonan Badrodin sangat tergantung bagaimana hasil rapat konsultasi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan Komisi III DPR. Sebab, hanya penjelasan langsung dari Presiden yang selama ini ditunggu sebelum DPR bersikap atas pencalonan Badrodin. ”Kalau katakanlah dalam penjelasan di rapat konsultasi nanti clear , proses Pak Badrodin langsung lanjut dan saya kira akan mulus,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, hasil dari rapat konsultasi antara Presiden dan DPR memang akan menentukan bagaimana kelanjutan pengajuan calon kapolri. Menurut Desmond, sebenarnya DPR khususnya Komisi III DPR tidak ada persoalan dengan figur calon kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi, yakni Komjen Pol Badrodin Haiti.

Namun DPR melihat ada mekanisme yang dilanggar Presiden dalam pengajuan calon kapolri tersebut mengingat sebelumnya Presiden sudah mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan dan telah disetujui serta diputuskan dalam sidang paripurna DPR. ”Intinya, kami di Komisi III DPR berpandangan jangan sampai dalam hal pencalonan kapolri ini melanggar. Maka dalam rapat konsultasi nanti kami minta perbaiki mekanisme atas pencalonan BH (Badrodin Haiti), lalu bagaimana kejelasan nasib BG (Budi Gunawan),” katanya.

Jika kemudian hasil rapat konsultasi antara Presiden dan DPR ada titik temu, bisa jadi pencalonan Badrodin langsung akan diproses. Apalagi, kata dia, secara personal figur Badrodin sebenarnya juga cukup diterima, khususnya di Komisi III DPR.

Sementara itu, Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan dalam sepekan ini dirinya tidak akan melakukan dinas luar kota sambil menunggu pemanggilan dari Komisi III DPR. ”Sudah kami persiapkan. Kalau minggu depan ada fit and proper test akan kami sampaikan programprogram Polri, terutama yang prioritas untuk tahun 2015/2016. Ketua Komisi III juga sudah meminta saya untuk tidak dinas luar kota,” katanya.

Badrodin mengaku dirinya dalam posisi siap kapan pun Komisi III DPR mengagendakan uji kelayakan. Dia juga mengungkapkan dirinya sudah menyiapkan beberapa hal tentang prioritas Polri dalam kepemimpinannya nanti. Prinsipnya, Badrodin siap memaparkan visi dan misinya apabila DPR memanggilnya.

”Ada operasional termasuk profesionalisme anggota Polri juga harus ditingkatkan. Begitu juga pelayanan Polri dan solidaritas internal harus dibenahi,” tandasnya.

Rahmat sahid