Sikap Politik dan Calon Sekjen Jadi Sorotan

JAKARTA - Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan berlangsung di Bali pada 9-12 April mendatang sudah tidak mengagendakan pemilihan ketua umum.

Sebab, berdasarkan hasil Rakernas PDIP akhir 2014 lalu sudah diputuskan agar Megawati Soekarnoputri kembali ditetapkan sebagai ketua umum periode 2015-2020 pada kongres. Dengan posisi ketua umum tinggal penetapan saja, yang menjadi sorotan publik pada kongres nanti adalah siapa yang terpilih sebagai sekjen PDIP serta seperti apa sikap politik yang dihasilkan kongres.

”Agenda kongres akan mengonsolidasi beberapa agenda kerja strategis untuk membawa posisi politik PDIP ke depan,” kata politikus senior PDIP Tjahjo Kumolo kepada KORAN SINDO kemarin.

Mantan Sekjen DPP PDIP itu mengungkapkan, siapa pun kader partai mempunyai hak yang sama untuk menjadi sekjen. Tapi, kata dia, setidaknya rekam jejak harus sudah teruji, di antaranya kader partai yang minimal sudah aktif atau duduk sebagai fungsionaris dengan berbagai penugasan jabatan di atas lima tahun.

Selain itu, calon sekjen juga harus sudah dikenal betul oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. ”Dan calon sekjen juga harus paham visi misi perjuangan Ibu Ketua Umum selama ini. Bagaimanapun Ibu Megawati adalah senior partai, pendiri dan penggerak partai, dari PDI sampai PDIP selama ini. Calon sekjen harus bisa bekerja sama dengan Ibu Ketua Umum,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDIP Sukur Nababan mengakui saat ini belum waktunya memikirkan siapa figur yang tepat untuk menggantikan posisi Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Sebab kondisi riil di partai memang masih membutuhkan kehadiran Megawati sebagai pemimpin untuk menjaga ideologi ketika partai berada di pemerintahan dan sekaligus mengajarkan kepada semua kader untuk konsisten dalam sikap politik.

”Itu semua disadari oleh semua ketua PDIP di daerah dan sudah menjadi rekomendasi rakernas di Semarang 2014 lalu. Bahkan keputusan rakernas untuk kembali meminta Ibu Megawati bersedia kembali ditetapkan sebagai ketua umum pada kongres mendatang diawali oleh Presiden Jokowi yang kemudian disepakati oleh peserta rakernas,” kata politikus PDIP Sukur Nababan kepada KORAN SINDO kemarin.

Menurut Sukur, mempunyai figur seperti Megawati justru menjadi kelebihan bagi PDIP. Dalam era partai modern seperti sekarang ini, partai yang bisa menjaga soliditasnya adalah partai yang punya figur pemersatu, karismatik, dan kuat leadership -nya. Karena itu, kata dia, saat partai lain gonjangganjing ketika menentukan ketua umumnya di PDIP justru hal itu sudah selesai.

”Partai lain yang memang tidak punya figur pemimpin sebagai pemersatu, bahkan ada yang pecah hingga saat ini. Di PDIP itu tidak terjadi tentu berkat sosok Ibu Megawati,” ujarnya. Dia mengatakan, kelebihan PDIP dengan kepemimpinan Megawati adalah telah matangnya sistem dan mekanisme dalam suksesi kepemimpinan mulai tingkat DPC hingga DPP.

Sistem dan mekanisme itu juga diklaim sangat demokratis karena memang tahapannya transparan mulai dari bawah. Sebab di PDIP parameter dan seleksi kepemimpinannya sangat jelas, yakni berdasarkan kriteria ideologis dan sejarah kerja politiknya. Sukur melihat demokrasi yang diterapkan PDIP di era modern seperti sekarang ini sulit ditemui dan dipraktikkan oleh partai lain karena ketiadaan figur seperti Megawati.

Menurut dia, untuk kader PDIP yang keras dan ideologis, hal yang menarik adalah mengapa untuk pemilihan ketua umum semuanya sepakat.

Rahmat sahid